Pemkot Makassar

Wali Kota Munafri Dukung Penuh Kongres Nasional PABMI di Makassar

Published

8 bulan ago

22 Juli 2025

Kota Makassar kembali dipercaya menjadi tuan rumah agenda nasional bergengsi. Kali ini, giliran Persatuan Ahli Bedah Mulut dan Maksilofasial Indonesia (PABMI) yang akan menggelar Kongres Nasional pada 28 Agustus 2025 mendatang, bertempat di Hotel Claro Makassar.

Ketua PABMI wilayah Sulsel, drg. Muhammad Ghazali, yang mewakili Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan, menyampaikan bahwa Kongres ini akan menjadi momentum penting bagi komunitas ahli bedah mulut dan maksilofasial di seluruh Indonesia.

“Kami bersilaturahmi dengan pak Wali Kota, menyampaikan tuan rumah Makassar kegiatan PABMI nasional. Ini butuh kolaborasi suksesi kegiatan kami nantinya,” jelasnya, saat audiensi dengan Pemerintah Kota Makassar, di kantor Balai Kota, Selasa (22/7/2025).

Sebagai tuan rumah, ia menegaskan siap dengan segala hal yang ada. Bahakan sangat antusias menyambut rekan-rekan dari seluruh penjuru Indonesia, termasuk pembicara dari luar negeri.

“Kongres ini tidak hanya menjadi ruang silaturahmi profesional, tetapi juga momen evaluasi dan regenerasi organisasi,” ujar drg. Ghazali.

Dalam Kongres empat tahun ini, sejumlah agenda penting akan dibahas, mulai dari evaluasi kinerja organisasi hingga pemilihan Ketua Pengurus Pusat (PP) PABMI yang baru.

Tidak hanya itu, kegiatan juga akan dirangkaikan dengan seminar dan workshop nasional yang menghadirkan narasumber internasional di bidang bedah mulut dan maksilofasial.

“Kehadiran pembicara dari luar negeri ini sekaligus menjadi bukti bahwa PABMI terus berupaya memperkuat eksistensinya dalam tataran global, serta mendorong pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi yang mutakhir,” tuturnya.

Sebagai penyelenggara wilayah, PABMI Sulawesi Selatan menyampaikan harapan akan dukungan dari Pemerintah Kota Makassar, baik dari sisi fasilitas maupun penyambutan para tamu nasional dan internasional.

“Kami yakin, dengan dukungan dari Pemerintah Kota Makassar, kegiatan ini dapat berjalan sukses dan meninggalkan kesan positif bagi para peserta yang datang dari luar daerah maupun luar negeri,” lanjutnya.

Dukungan tersebut dinilai krusial tidak hanya untuk kelancaran acara, tetapi juga sebagai wujud sinergi antara pemerintah dan profesi dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di bidang bedah mulut dan maksilofasial.

Dengan lokasi yang strategis, infrastruktur yang memadai, serta reputasi sebagai kota yang ramah dan dinamis, Makassar diyakini mampu menjadi tuan rumah yang ideal bagi penyelenggaraan kongres nasional ini.

Kongres Nasional PABMI juga diharapkan memberikan multiplier effect bagi sektor ekonomi lokal, termasuk industri perhotelan, kuliner, dan UMKM di Kota Makassar.

“Kegiatan ini bukan hanya milik PABMI, tetapi juga momentum kebanggaan bagi Kota Makassar sebagai pusat kegiatan ilmiah dan profesi di kawasan timur Indonesia,” tutup drg. Ghazali.

Kaitan hajatan tersebut, Pemerintah Kota Makassar menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kongres Nasional Persatuan Ahli Bedah Mulut dan Maksilofasial Indonesia (PABMI).

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai bentuk komitmen Pemkot dalam mendukung kegiatan-kegiatan ilmiah dan profesional berskala nasional yang memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kesehatan.

“Kami menyambut dengan baik dan mendukung penuh pelaksanaan Kongres Nasional PABMI di Makassar. Ini adalah momentum penting bagi dunia kesehatan, sekaligus membanggakan bagi Makassar sebagai tuan rumah,” ujar Munafri Arifuddin.

Wali Kota Makassar menilai, kegiatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas tenaga kesehatan profesional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi Makassar secara ekonomi maupun reputasi sebagai kota penyelenggara event nasional.

“Kegiatan ini tentu membawa dampak positif. Selain mendongkrak ekosistem keilmuan, juga mendongkrak sektor ekonomi lokal melalui perputaran tamu, hotel, kuliner, hingga UMKM,” jelasnya.(*)

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih

Published

7 jam ago

13 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.

“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.

Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.

“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.

Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.

“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.

Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.

“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.

“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.