Connect with us

Nasional

Kemenag Siapkan 230 Kuota Beasiswa S2 dan S3 dalam Negeri di 2025

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Kementerian Agama tahun ini mengalokasikan 230 kuota beasiswa kuliah S2 dan S2 dalam neger. Meski kuota terbatas, namun jumlah pendaftar program Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) Kemenag pada kategori ini sangat banyak.

Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Puspenma) pada Sekretariat Jenderal, Kemenag, Ruchman Basori mengatakan bahwa jumlah pendaftar mencapai 4.455 orang.

“Sementara kuota yang akan diambil terbatas, sehingga sangat kompetitif,” terang Ruchman Basori saat memantau tes wawancara BIB Tahun 2025 hari ke-8 yang dipusatkan di Pusdiklat Keagamaan Ciputat, Selasa (22/7/2025).

Total pendaftar BIB Kemenag untuk semua mencapai kategori mencapai 13.624 orang. Dari jumlah itu. Sebanyak 33% mendaftar beasiswa pada jenjang S2 dan S3 Dalam Negeri.

BACA JUGA  Mentan Amran: Ada Pihak Tak Senang Jika Indonesia Swasembada Pangan

“Alumni perguruan tinggi keagamaan berkontribusi besar menyumbang jumlah pendaftar,” katanya.

Tingginya animo calon awardee S2 dan S3 menurut Ruchman menunjukan BIB sangat dibutuhkan untuk mendongkrak kualitas SDM.

“Studi S2 apalagi S3 masih dianggap berbiaya mahal, karenanya kehadiran pemerintah sangat penting untuk menjamin kelancaran studi,” kata Mantan Aktivis 1998 ini.

“Para dosen harus bergelar doktor naik satu digit dari ketentuan UU Guru dan Dosen, sehingga dibutuhkan beasiswa untuk menopang peningkatan kualitas dimaksud,” sambungnya.

Dari 4.455 pendaftar, sebanyak 3.214 orang mendaftar beasiswa S2 Dalam Negeri. Sebanyak 1.779 di antaranya dinyatakan lolos adminsitrasi 1.779 orang. Setelah dilakukan seleksi Akademik dan Bakat Skolastik, ada 527 orang.yang lolos saat ini mengikuti tes wawancara.

BACA JUGA  Presiden Prabowo Ucapkan Terima Kasih Atas Kinerja Mentan Amran Penuhi Produksi Beras

Sementara untuk pendaftar beasiswa S3 Dalam Negeri, jumlahnya 1.241 orang. Sebanyak 874 dinyatakan lolos adminsitrasi, namun hanya 483 yang lolos seleksi Akademik dan Bakat Skolastik 483 orang. “Mereka saat ini juga sedang mengikuti wawancara,” sebut Ruchman.

Alumni IAIN Walisongo ini berpesan bahwa seleksi Program S2 dan S3 Dalam Negeri BIB sangat kompetitif. Karena itu, calon awardee harus menghadapi wawancara ini dengan persiapan yang matang, powerfull, dan tentu membutuhkan srtategi khusus.

“Jika LPDP tahun depan menambah anggaran, tentu akan bertambah pula jumlah awardee kita, yang akan studi pada S2 dan S3 di Perguruan Tinggi Terbaik di Dalam Negeri,” kata Aktivis Mahasiswa ’98 ini.

BACA JUGA  Soal Pendidikan, Jusuf Kalla Minta Pemerintah Efektifkan Anggaran yang Ada

Seleksi wawancara BIB Kenenag RI berlangsung sejak 14 – 23 Juli 2025, secara online. Dalam satu hari wawancara ada 40 breakroom, dua pewawancara, 1 peserta dan 1 LO.

Ruchman berharap semoga proses seleksi wawancara ini, dapat diikuti oleh para calon awardee dengan baik. Perangkat seleksi terutama aplikasi dan internet lancer, para Pewawancara LO sebagai faslitator hadir dan dapat bertgas dengan baik. Dari BIB untuk Indonesia dan dari Indonesia untuk dunia. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia

Published

on

Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.

Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.

Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.

BACA JUGA  RDP Perdana Bersama Komisi VIII DPR RI, Kemenag Berkomitmen untuk Layanan Haji Lebih Baik

“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.

Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.

“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.

Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.

BACA JUGA  Gurutta Sitti Aminah, Sosok Inspiratif di Balik Perjalanan Menag Nasaruddin Umar

“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.

Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.

“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.

Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.

BACA JUGA  Singgung Teror Ledakan Pager di Lebanon, Jusuf Kalla: Umat Islam Tertinggal di Bidang Teknologi

“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel