Pemkot Makassar
Sekda Zulkifly Ikut Rakor Bersama Kemendagri: Dorong Kolaborasi Jaga IPH dan Dukung Program 3 Juta Rumah
Kitasulsel–MAKASSAR Sekertaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly Bersama jajaran pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ruang Rapat War Room Balai Kota, Selasa (22/7).
Diketahui, agenda rakor ini membahas strategi menjaga pertumbuhan ekonomi dan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah. Di mana, dua hal tersebut merupakan perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat Indonesia.
Sekda Zulkifly menyampaikan pihaknya optimistis Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kota Makassar bisa dikendalikan.
Apalagi, Pemkot Makassar bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkolaborasi agar inflasi tetap terjaga.
“Kami di Pemkot Makassar melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) intens memantau kondisi pangan. Tujuannya apa, memastikan harga pangan tetap stabil sehingga inflasi terjaga,” ujar Sekda Zulkifly, Selasa (22/7).
Khusus untuk Program 3 Juta Rumah, Sekda Zulkifly menjelaskan pihaknya masih menunggu melakukan inventarisir lahan. Selanjutnya akan dibahas secara bertahap mengenai persiapan mewujudkan program 3 juta rumah.
Terpisah, Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Alamsyah menjelaskan Pemkot Makassar terus berupaya mengendalikan inflasi di kota ini dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengontrol harga di 12 pasar tradisional dan 2 pasar modern.
“Jadi kita memantau harga-harga di pasar-pasar tersebut setiap hari dan memberikan pelaporan tentang perkembangan harga,” jelas Alamsyah.
Selain itu, pemerintah kota juga melaksanakan gerakan pangan murah (GPM) untuk mendekatkan pangan di tengah-tengah masyarakat. GPM ini dilaksanakan 2-3 kali dalam seminggu, dan pemerintah kota juga memantau kondisi perkembangan harga.
“Jika harga pangan prioritas di pasar-pasar mengalami kenaikan, maka pemerintah kota melakukan intervensi pelaksanaan GPM di sekitar pasar tersebut,” paparnya.
Sambung mantan Camat Tallo itu, Pemkot Makassar bekerja sama dengan 22 distributor, selain Bulog, untuk mengendalikan harga pangan. Saat ini, pemerintah pusat telah menurunkan harga beras SPHP (Stabilitas Pangan) menjadi Rp58.000 per 5 kilo, dan harga minyak goreng menjadi Rp15.000 per kilo.
“Harga-harga ini kemudian diturunkan di tengah-tengah masyarakat dalam rangka pelaksanaan GPM,” ucapnya.
Ia menambahkan, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengharapkan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi bekerja sama dalam proses penanganan inflasi. Sebab, penanganan inflasi tidak bisa ditangani oleh hanya satu OPD, tetapi memerlukan kerja sama dan elaborasi antar OPD.
“Dengan kerja sama ini, Pemkot Makassar berharap dapat menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di kota ini,” tegasnya.
Sementara, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Mahyuddin menjelaskan pihaknya siap mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Dalam rangka mendukung program ini, Pemkot Makassar telah menjalankan surat kesepakatan bersama tiga menteri untuk penghapusan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
“Kami di Pemkot Makassar juga sedang melakukan inventarisasi lahan, nah rencananya itu pembangunan rumah susun. Harapannya dapat meningkatkan ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat,” jelasnya. (*)
Pemkot Makassar
Makassar Kembali Berkibar di Panggung Global, Wali Kota Munafri Tampil di Forum Internasional APCAT Summit
Kitasulsel–Jakarta Kota Makassar kembali menegaskan eksistensinya di panggung global. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dipercaya tampil sebagai salah satu pembicara dalam forum internasional Asia Pacific Cities Alliance for Tobacco Control (APCAT) Summit.
Forum bergengsi tersebut digelar di Hotel JW Marriott, Jalan Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, pada Senin (26/1/2026), dan diikuti oleh perwakilan dari 10 negara kawasan Asia Pasifik.
APCAT Summit menjadi ruang strategis bagi kota-kota dunia untuk saling berbagi pengalaman, kebijakan, serta praktik terbaik dalam mendorong terwujudnya kota sehat dan pengendalian tembakau yang efektif.
Dalam forum ini, Munafri Arifuddin tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi tampil aktif menyuarakan kebijakan konkret yang telah diterapkan Pemerintah Kota Makassar. Pada sesi panel internasional, Munafri memaparkan secara komprehensif regulasi dan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Makassar.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar dokumen regulasi, melainkan telah diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan.
“Makassar telah mengambil langkah tegas dengan meniadakan iklan rokok di ruang-ruang publik serta memastikan lingkungan Balai Kota bebas dari polusi asap rokok,” ujar Munafri, yang disambut tepuk tangan para delegasi.
Munafri menjelaskan, sejak 2013 Pemerintah Kota Makassar telah memiliki Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Namun, regulasi tersebut dinilai perlu diperkuat melalui revisi, khususnya pada aspek pengawasan dan sanksi.
Karena itu, Pemkot Makassar kini tengah menggodok penguatan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait pengendalian tembakau dan KTR.
“Ini adalah bagian dari komitmen kami membangun kota yang sehat, ramah, dan berorientasi pada kualitas hidup masyarakat, dengan adanya Perda KTR,” sambung Munafri, yang akrab disapa Appi, di hadapan delegasi internasional.
Kehadiran Munafri sekaligus menjadi representasi Sulawesi Selatan dalam forum global tersebut. Ia satu panggung dengan para pemimpin daerah dari berbagai negara, di antaranya Han Kosal (Wakil Gubernur Kampong Thom, Kamboja), Vo Thi Viet Phuong (Provinsi Tay Ninh, Vietnam), Antonio de Deus Fatima (Kota Ermera, Timor-Leste), serta sejumlah kepala daerah Indonesia seperti Afdhal Khalilullah (Wakil Wali Kota Banda Aceh), Damar Prasetyono (Wali Kota Magelang), Rico Tri Putra Bayu Waas (Wali Kota Medan), dan Nurochman (Wali Kota Batu).
Dalam diskusi panel, para pemimpin daerah membahas berbagai tantangan dan strategi pengendalian tembakau di tingkat kota, mulai dari penguatan regulasi, pengawasan lapangan, hingga perubahan perilaku masyarakat.
Makassar dipandang sebagai salah satu kota yang konsisten mendorong kebijakan kesehatan publik melalui pendekatan regulatif dan edukatif.
Partisipasi aktif Wali Kota Makassar di APCAT Summit ini menegaskan bahwa Makassar tidak hanya berbenah di tingkat lokal, tetapi juga siap berkontribusi dalam agenda kesehatan perkotaan di tingkat regional dan internasional.
-
Nasional7 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login