Pemkot Makassar
Sekda Zulkifly Ikut Rakor Bersama Kemendagri: Dorong Kolaborasi Jaga IPH dan Dukung Program 3 Juta Rumah

Kitasulsel–MAKASSAR Sekertaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly Bersama jajaran pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ruang Rapat War Room Balai Kota, Selasa (22/7).
Diketahui, agenda rakor ini membahas strategi menjaga pertumbuhan ekonomi dan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah. Di mana, dua hal tersebut merupakan perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat Indonesia.

Sekda Zulkifly menyampaikan pihaknya optimistis Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kota Makassar bisa dikendalikan.
Apalagi, Pemkot Makassar bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkolaborasi agar inflasi tetap terjaga.

“Kami di Pemkot Makassar melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) intens memantau kondisi pangan. Tujuannya apa, memastikan harga pangan tetap stabil sehingga inflasi terjaga,” ujar Sekda Zulkifly, Selasa (22/7).
Khusus untuk Program 3 Juta Rumah, Sekda Zulkifly menjelaskan pihaknya masih menunggu melakukan inventarisir lahan. Selanjutnya akan dibahas secara bertahap mengenai persiapan mewujudkan program 3 juta rumah.
Terpisah, Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Alamsyah menjelaskan Pemkot Makassar terus berupaya mengendalikan inflasi di kota ini dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengontrol harga di 12 pasar tradisional dan 2 pasar modern.
“Jadi kita memantau harga-harga di pasar-pasar tersebut setiap hari dan memberikan pelaporan tentang perkembangan harga,” jelas Alamsyah.
Selain itu, pemerintah kota juga melaksanakan gerakan pangan murah (GPM) untuk mendekatkan pangan di tengah-tengah masyarakat. GPM ini dilaksanakan 2-3 kali dalam seminggu, dan pemerintah kota juga memantau kondisi perkembangan harga.
“Jika harga pangan prioritas di pasar-pasar mengalami kenaikan, maka pemerintah kota melakukan intervensi pelaksanaan GPM di sekitar pasar tersebut,” paparnya.
Sambung mantan Camat Tallo itu, Pemkot Makassar bekerja sama dengan 22 distributor, selain Bulog, untuk mengendalikan harga pangan. Saat ini, pemerintah pusat telah menurunkan harga beras SPHP (Stabilitas Pangan) menjadi Rp58.000 per 5 kilo, dan harga minyak goreng menjadi Rp15.000 per kilo.
“Harga-harga ini kemudian diturunkan di tengah-tengah masyarakat dalam rangka pelaksanaan GPM,” ucapnya.
Ia menambahkan, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengharapkan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi bekerja sama dalam proses penanganan inflasi. Sebab, penanganan inflasi tidak bisa ditangani oleh hanya satu OPD, tetapi memerlukan kerja sama dan elaborasi antar OPD.
“Dengan kerja sama ini, Pemkot Makassar berharap dapat menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di kota ini,” tegasnya.
Sementara, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Mahyuddin menjelaskan pihaknya siap mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Dalam rangka mendukung program ini, Pemkot Makassar telah menjalankan surat kesepakatan bersama tiga menteri untuk penghapusan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
“Kami di Pemkot Makassar juga sedang melakukan inventarisasi lahan, nah rencananya itu pembangunan rumah susun. Harapannya dapat meningkatkan ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat,” jelasnya. (*)
Pemkot Makassar
Munafri Paparakan Tiga Isu Krusial di Makassar, Hadirkan Solusi

Kitasulsel–GOWA Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan berbagai pihak untuk menjawab sejumlah persoalan mendasar di Kota Makassar.
Hal itu ia sampaikan saat membawakan materi pada Placemaking Summit bertema Makassar Placemaking for Academic Network (MAPAN) yang digelar di Kampus Unhas Gowa, Senin (8/9/2025).

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Program Studi Magister Transportasi, bekerja sama dengan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota serta Australia Indonesia Centre.
Dalam paparannya, Munafri mengungkapkan tiga isu pokok yang membutuhkan dukungan akademisi dan tim Fakultas Teknik Unhas untuk diselesaikan bersama. Ketiganya adalah sistem pemetaan wilayah, sistem transportasi publik, dan sistem pengelolaan sampah.

“Tujuan saya hadir di forum ini adalah untuk mencari solusi konkret dari persoalan kota. Saya percaya ide-ide segar dan saran dari para akademisi sangat penting agar Makassar bisa tumbuh menjadi kota yang lebih ideal,” ujar Munafri.
Ia menekankan bahwa Kota Makassar tidak akan berkembang jika masih ada pola pikir sektoral yang memisahkan kepentingan.
Menurutnya, kolaborasi adalah kunci dalam membangun kota yang nyaman, ramah lingkungan, dan berdaya saing.
“Selalu saya tekankan, kota ini tidak akan besar, tidak akan nyaman, kalau ego sektoral masih ada di kepala kita masing-masing. Kita harus menyelesaikan persoalan secara bersama-sama,” tegasnya.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu mengaitkan paparan materinya tersebut dengan visi dan misi Pemerintah Kota Makassar tahun 2025–2030. Fokus utamanya mencakup peningkatan daya saing ekonomi, peningkatan layanan dasar.
Selain itu, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang berkeadilan, hingga pengembangan pusat inovasi, olahraga, seni, budaya, dan pariwisata.
Dari visi tersebut, lahir sejumlah program strategis, di antaranya peningkatan ruang terbuka hijau, pembangunan stadion sepak bola, revitalisasi taman kota sebagai ruang kreatif.
Serta pembangunan ruas jalan baru untuk mengurai kemacetan, hingga penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan.
Munafri juga menyinggung adanya tumpang tindih (overlap) dalam penanganan pembangunan kota, khususnya terkait tata ruang dan lalu lintas. Salah satu contoh nyata adalah penanganan area komersial dan perhotelan yang masih terkendala fasilitas parkir.
“Harus ada manajemen yang lebih baik. Saya selalu mendorong investor untuk bersama-sama mencari lahan membangun building parking di Makassar, yang nantinya bisa dikelola independen dengan naik,” jelasnya.
Selain itu, kemacetan di koridor utama juga menjadi sorotan. Menurutnya, di jam-jam tertentu terutama di jalur penghubung Makassar dengan daerah sekitar, pergerakan warga menjadi sangat lambat akibat kepadatan kendaraan, parkir liar, dan keterbatasan infrastruktur jalan.
“Ini masalah yang harus segera dituntaskan, karena mobilitas warga dan aktivitas ekonomi tidak boleh terhambat hanya karena kemacetan,” tegasnya lagi.
Di sisi lain, Munafri menilai pemanfaatan ruang publik di Makassar masih belum efektif. Hal ini disebabkan keterbatasan lahan yang mayoritas dimiliki bersama sehingga sulit dikelola secara optimal.
Melalui forum akademik seperti MAPAN, Munafri berharap terlahir gagasan-gagasan baru yang bisa menjadi rujukan Pemkot Makassar dalam mengambil kebijakan strategis.
“Harapan saya, dari sini lahir pemikiran yang lebih fresh, lebih detail, agar kita bisa bersama-sama menyelesaikan persoalan ruang kota yang kompleks. Dengan kolaborasi, saya yakin Makassar bisa semakin maju,” pungkasnya. (*)
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login