DPRD Kota Makassar
DPRD Makassar Siap Dukung Program Prioritas Munafri-Aliyah dalam APBD Perubahan 2025
Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar siap mengawal program-program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah), dalam APBD Perubahan 2025.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, mengatakan, pihaknya menunggu penyampaian visi-misi pasangan Appi-Aliyah dalam rapat paripurna DPRD Makassar pada 3 Maret 2025.
Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, pihaknya masih menunggu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari Pemkot Makassar untuk dibahas lebih lanjut dalam Panitia Khusus (Pansus).
“Kami menunggu dokumen RPJMD yang akan diserahkan oleh Pemkot Makassar untuk dibahas lebih lanjut,” kata Andi Suharmika, Minggu (23/2/2025).
Beberapa program unggulan Appi-Aliyah, seperti pemilihan RT/RW serentak, penghapusan iuran sampah, dan pembangunan stadion, perlu diperjelas mekanisme pendanaannya.
Jika tidak tercover dalam APBD pokok 2025, maka DPRD bersama Pemkot akan mencari solusi melalui APBD Perubahan.
“Kami ingin memastikan bahwa program yang dijanjikan kepada masyarakat benar-benar dapat terealisasi,” kata Andi Suharmika.
DPRD Makassar juga menunggu keputusan Pemkot terkait apakah program pemerintahan sebelumnya akan dilanjutkan atau diganti dengan kebijakan baru.
“Semua tergantung Wali Kota Makassar. Penganggarannya juga masih dalam tahap konsultasi dengan Pemkot Makassar,” tambahnya.
Andi Suharmika menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan Pemkot dalam mewujudkan pembangunan yang pro-rakyat.
“Pada intinya, kami menunggu hasilnya setelah dikonsultasikan ke Pemkot Makassar. Kami di DPRD Makassar siap mendukung dan bersinergi dengan Pemkot,” jelasnya.
Munafri-Aliyah Fokus 100 Hari Kerja, Berikut Program Siap Dieksekusi di APBD Perubahan Pemkot Makassar
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA), langsung tancap gas setelah dilantik Presiden RI Prabowo Subianto.
Dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka, sejumlah program prioritas siap dieksekusi untuk mewujudkan janji kampanye.
“Kami memulai dengan fokus menjalankan efisiensi anggaran. Namun, ada beberapa program prioritas yang akan kami laksanakan dalam 100 hari kerja pertama,” kata Munafri, Jumat (21/2/2025).
Munafri Arifuddin menegaskan bahwa tahap awal kepemimpinannya akan dimulai dengan efisiensi anggaran, sembari memastikan program-program prioritas berjalan sesuai rencana.
Program unggulan Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), akan dijalankan oleh Munafri-Aliyah.
Beberapa program yang bakal dieksekusi adalah:
Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) akan digelar serentak di Makassar. Dengan ini, diharapkan efektivitas pelayanan publik di tingkat masyarakat dapat meningkat.
Salah satu janji kampanye yang akan segera direalisasikan adalah penghapusan iuran sampah. Kebersihan kota tetap terjaga tanpa membebani masyarakat.
Konsep stadion bertaraf internasional untuk PSM Makassar sedang disusun dan akan dibahas dalam APBD Perubahan 2025.
Pemkot Makassar berkomitmen menyediakan sambungan air bersih gratis bagi warga yang belum memiliki akses.
Sebagai simbol kebanggaan, Pemkot Makassar merancang stadion untuk PSM Makassar, yang juga akan menjadi tempat perayaan bagi masyarakat.
Program jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu akan memastikan kesehatan menjadi hak setiap warga Kota Makassar.
Aplikasi digital ini memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari pembayaran tagihan hingga pengaduan masalah kota.
Tempat untuk anak muda Makassar berekspresi dan mengembangkan kreativitas, dari studio podcast hingga tempat pertunjukan musik.
“Kami yakin dengan program-program pro-rakyat, Makassar akan menjadi kota yang maju dan menjadi pusat pertumbuhan di Sulawesi Selatan serta Kawasan Timur Indonesia,” tegasnya. (*)
DPRD Kota Makassar
Polemik Potongan Insentif Pekerja Keagamaan, Komisi D DPRD Makassar Desak Solusi Konkret
Kitasulsel–MAKASSAR Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bank Sulselbar dan perwakilan pekerja keagamaan.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, Rabu (16/7/2025) ini, membahas polemik pencairan insentif yang dianggap merugikan penerima manfaat.
Ari Ashari Ilham menyebutkan bahwa keluhan utama yang disampaikan adalah soal pemotongan insentif hingga Rp30.000-Rp40.000 dari total Rp250.000 yang diterima para imam, guru mengaji, dan petugas keagamaan lainnya.
“Potongannya cukup besar. Kami ingin agar Bank Sulselbar bisa membedakan antara rekening tabungan reguler dan rekening untuk insentif pekerja keagamaan. Harapannya, biaya administrasi bisa diminimalkan atau bahkan dihilangkan,” tegas Ari.
Dalam forum tersebut, Direktur Operasional Bank Sulselbar, H. Iswadi Ayub, mengungkapkan bahwa pemblokiran dan dormansi rekening yang dikeluhkan para pekerja keagamaan merupakan kebijakan nasional atas instruksi PPATK.
Rekening yang tidak aktif lebih dari tiga bulan otomatis diblokir sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan dalam praktik kejahatan siber.
“Kami tidak bisa sembarangan membuka blokir rekening. Tapi saat ini kami sudah diizinkan melakukan profiling, agar nasabah yang benar-benar aktif bisa dibuka kembali rekeningnya,” jelas Iswadi.
Pihak Bank juga menjelaskan bahwa rekening dengan fitur tambahan seperti kartu ATM dan mobile banking memang dikenakan biaya operasional.
Solusinya, nasabah dapat beralih ke produk “Tabunganku” yang bebas biaya administrasi, selama tidak menggunakan layanan tambahan.
Namun, sejumlah anggota dewan menilai alasan tersebut belum cukup menjawab keluhan para pekerja keagamaan. Anggota Komisi D, H. Muchlis Misba, menekankan bahwa bank milik pemerintah seharusnya berpihak kepada masyarakat kecil, apalagi mereka yang mengabdikan diri dalam bidang keagamaan.
“Ini soal hati nurani. Mereka bukan sekadar nasabah biasa. Ada pemandi jenazah, guru ngaji, imam masjid yang digaji Rp250 ribu sebulan, tapi masih kena potongan? Tolong diperlakukan istimewa, jangan disamakan dengan nasabah umum,” tegas Muchlis.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Kota Makassar, Muhammad Syarif, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 5.088 pekerja keagamaan yang tercatat sebagai penerima insentif bulanan.
Pihaknya telah membangun sistem digital pelaporan agar proses pencairan lebih efisien dan tidak lagi membutuhkan kunjungan ke kantor.
“Kami juga bantu verifikasi rekening aktif melalui SMS banking sebelum disalurkan. Tapi kalau masih terhambat di sistem bank, kami juga tak bisa banyak berbuat,” ujarnya.
Syarif juga mengonfirmasi bahwa proses pencairan sempat tersendat lantaran data yang dikirimkan belum seluruhnya lengkap dan adanya rekening yang diblokir. Ia berharap ke depan bank bisa menyediakan jalur khusus atau perlakuan berbeda bagi rekening insentif sosial.
Di akhir rapat, Komisi D merekomendasikan agar Bank Sulselbar memfasilitasi migrasi rekening pekerja keagamaan ke produk bebas biaya, serta mempercepat proses profiling rekening dorman. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login