Kitasulsel–JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, kembali menegaskan tekadnya dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi hingga 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, angka tersebut dapat diraih dengan mengoptimalkan mesin ekonomi dari daerah. Tamsil mendorong pemerintah daerah melakukan inovasi pendanaan pembangunan melalui municipal bond atau obligasi daerah.

Wakil Ketua DPD Bidang Ekonomi dan Pembangunan ini menilai, bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dilepaskan dari percepatan pembangunan daerah.

“Sejalan dengan visi Asta Cita Presiden, membangun Indonesia dari pinggir, dari daerah. Maka kami mendorong PEMDA melakukan terobosan fiskal,” ungkap Tamsil dalam keterangannya (16/7).

Mantan pimpinan Badan Anggaran DPR RI ini menilai, tidak semua daerah mandiri secara fiskal. Hal tersebut menjadi tantangan utama dalam memenuhi kebutuhan investasi untuk membiayai pembangunan sektor-sektor strategis.

“Ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, sering kali menghambat kecepatan dan fleksibilitas dalam menjalankan proyek-proyek jangka panjang. Bahkan termasuk menjadi kendala bagi kepala daerah dalam menunaikan janji-janji politik kepada masyarakat” ujar Tamsil dalam sambutannya.

Karena itu, sambungnya, perlu rumusan dan formula anyar dalam pembiayaan program-program PEMDA. Ia menilai, sudah saatnya daerah menggali sumber pembiayaan yang lebih kreatif, sehat, dan berorientasi pada kemanfaatan jangka panjang.

“Dalam konteks ini, obligasi daerah atau municipal bond, menjadi opsi yang tidak hanya realistis, tetapi juga potensial dalam mengakselerasi pembangunan daerah yang berbasis pada revenue generating project,” ungkapnya.

Tamsil menegaskan bahwa pembahasan mengenai municipal bond bukanlah wacana baru.

Isu ini telah lama menjadi kajian, terutama di kalangan ekonom dan pelaku industri keuangan. Pemerintah dan otoritas terkait, juga telah menyiapkan alas hukum. Tetapi hingga saat ini belum ada daerah yang berani menerbitkan municipal bond.

“Regulasinya sudah siap. Kerangka kebijakan sudah tersedia, tinggal bagaimana kita memastikan kapasitas, kemauan politik, dan kepercayaan publik bisa bertemu di titik yang sama,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tamsil juga menyampaikan bahwa DPD RI, khususnya Komite IV, akan terus memainkan perannya dalam fungsi pengawasan dan pertimbangan kebijakan fiskal.

Salah satunya melalui forum-forum kajian terpadu untuk mengumpulkan masukan dari para pakar dan praktisi agar terjadi proses alih pengetahuan, penajaman strategi, dan terbentuknya komitmen lintas sektor antara pusat dan daerah.

“DPD RI berkomitmen menjadi simpul. Tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga menawarkan solusi. Municipal bond adalah salah satu jalan yang harus kita upayakan bersama,” urai Tamsil saat menyampaikan pidato kunci Focus Group Discussion “Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah Melalui Municipal Bond” yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (11/7).

Hasil FGD ini menjadi input bagi DPD dalam menyusun rekomendasi kebijakan. Termasuk penyempurnaan regulasi teknis, peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah, penyusunan kriteria proyek yang layak untuk pembiayaan obligasi, serta skema mitigasi risiko, agar investor dan publik semakin percaya terhadap kredibilitas obligasi daerah.

Dengan langkah-langkah konkret tersebut, Tamsil berharap target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen dapat dibangun dari fondasi yang kuat di daerah, melalui pendekatan kolaboratif, inovatif, dan bertanggung jawab.

“Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo, membangun dari pinggir, membangun dari daerah. Mari kita memandang obligasi daerah sebagai alat kemajuan, bukan beban fiskal,” imbuhnya.

FGD ini menghadirkan sejumlah pakar dan praktisi sebagai narasumber, antara lain Reydonnyzar Moenek yang merupakan pakar keuangan daerah, Sunarsip selaku Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence, Irmawati dan Mohamad Reza Miolo dari lembaga pemeringkat efek PEFINDO.

Forum diskusi terpadu ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, antara lain Fatmawati Rusdi (Wakil Gubernur Sulawesi Selatan), Abdullah Vanath (Wakil Gubernur Maluku), Syahruddin Alrif (Bupati Sidrap), Pilar Saga Ichsan (Wakil Walikota Tangsel), serta utusan gubernur Lampung, NTB, Sumatera Barat, dan Gorontalo. (*)