DISKOMINFO LUWU TIMUR

Cegah DBD, Pemkab Lutim Angkut 18 Truk Ban Bekas dari Empat Kecamatan

Published

7 bulan ago

14 Juli 2025

Kotasulsel–LUWUTIMUR Guna menekan angka kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), Pemerintah Kabupaten bergerak cepat dengan melakukan pengelolaan dan pengangkutan ban bekas yang menjadi tempat favorit berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, Senin (14/07/2025).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 400.7 / 384 / DINKES tentang Pengendalian Vektor Penyebab Penyakit Dengue melalui Pengelolaan dan Pengangkutan Ban Bekas di empat kecamatan dengan kasus dengue tertinggi, yaitu Towuti, Nuha, Wasuponda, dan Malili.

Sebagai Informasi, sepanjang 1 Januari hingga 30 Juni 2025, jumlah kasus dengue di Luwu Timur tercatat sebanyak 186 kasus, terdiri atas 46 kasus DBD dan 140 kasus Demam Dengue (DD).

Kecamatan Towuti, Nuha, Wasuponda, dan Malili setiap tahunnya menjadi wilayah dengan penyumbang kasus tertinggi.

Untuk itu, Dinas Kesehatan Luwu Timur berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, PT Vale Indonesia Tbk, Satpol PP, Danramil, Polsek, serta pemerintah kecamatan terkait untuk melakukan upaya nyata pengendalian vektor.

Fokus utama kegiatan ini adalah mengelola dan mengangkut ban bekas yang selama ini menjadi tempat potensial bagi nyamuk DBD berkembang biak.

Ketua Tim Kerja Penyakit Menular, Wardan menuturkan bahwa, kegiatan pengangkutan ban bekas telah berlangsung sejak 2 hingga 11 Juli 2025, dengan total 18 truk yang telah mengangkut ban dari empat kecamatan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ussu.

Satu unit kendaraan bahkan mengangkut ban untuk dimanfaatkan di kebun nanas milik warga Desa Tabarano.

“Ini merupakan bentuk sinergi yang luar biasa dalam rangka meminimalisir potensi penyebaran DBD. Ban bekas yang tidak dikelola dengan baik sangat berisiko menjadi tempat genangan air dan sarang nyamuk,” ujar Wardan.

Wardan menyampaikan bahwa, PT Vale Indonesia turut menyediakan armada dan dukungan logistik untuk pengangkutan di wilayah Towuti, Wasuponda, dan Nuha, sementara Dinas Lingkungan Hidup menurunkan armada untuk wilayah Malili.

Tak hanya itu, Satpol PP, Danramil, dan Polsek setempat juga ambil bagian dalam pengamanan serta sosialisasi kepada masyarakat.

Sementara itu, pemerintah kecamatan di Towuti, Nuha, Wasuponda, dan Malili menjadi koordinator lapangan yang penting, memobilisasi warga dan mengidentifikasi lokasi-lokasi penumpukan ban bekas di wilayah masing-masing.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak menumpuk ban bekas di pekarangan atau tempat terbuka yang bisa menjadi tempat genangan air.

Edukasi terkait pentingnya penerapan 3M Plus, yaitu Menguras, Menutup, Mendaur Ulang, serta menghindari gigitan nyamuk terus kami gencarkan,” ungkap Wardan.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap angka kasus DBD khususnya di empat kecamatan ini dapat ditekan secara signifikan dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. (*)

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam Bersama Forkopimda Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026

Published

2 hari ago

2 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–BOGOR Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Luwu Timur menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Rakornas yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mendorong percepatan pembangunan nasional.

Forum strategis ini juga menandai tahun kedua pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekaligus menjadi ajang konsolidasi nasional untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung agenda pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Rakornas dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Dalam rangkaian kegiatan rakornas, ditayangkan video bertajuk “Indonesia Berdikari” yang menggambarkan berbagai kebijakan strategis, capaian pembangunan nasional, serta arah kebijakan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.

Dalam pengantar taklimatnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa hormat dan kebanggaannya dapat bertemu langsung dengan jajaran pemerintahan dari seluruh wilayah Indonesia. Presiden juga mengapresiasi semangat para peserta rakornas yang dinilai sebagai modal utama dalam membangun masa depan bangsa.

“Hati saya bergetar melihat, mendengar, dan merasakan semangat Saudara-saudara sekalian. Kalau semangat Saudara sungguh-sungguh berasal dari kalbu Saudara-saudara yang paling dalam, masa depan bangsa kita saya yakin aman dan kita akan berhasil,” ujar Presiden Prabowo.

Menanggapi pelaksanaan Rakornas tersebut, Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam menilai forum ini sangat strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menyelaraskan program prioritas nasional dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Menurut Irwan, arahan Presiden menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

“Rakornas ini memberikan arah yang jelas bagi pemerintah daerah untuk bergerak seirama dengan kebijakan pusat. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur siap mendukung dan mengimplementasikan program prioritas nasional demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah,” ujar Irwan.

Sebagai informasi, Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 diikuti sekitar 4.487 peserta yang terdiri dari unsur kementerian dan lembaga, gubernur, bupati dan wali kota, pimpinan DPRD, serta anggota Forkopimda tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.