DPRD Kota Makassar
Ismail Tinjau Drainase Rappokalling, Tegaskan Pentingnya Kerja Nyata untuk Warga

Kitasulsel–MAKASSAR Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, melakukan peninjauan langsung terhadap kegiatan normalisasi saluran dan pengerukan sedimentasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Drainase dan Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Minggu (13/7/2025).
Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya antisipasi banjir yang kerap melanda wilayah rawan genangan, sebagaimana yang diinstruksikan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

“Saya mengunjungi Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, untuk memantau langsung normalisasi saluran dan pengerukan sedimentasi oleh Satgas Drainase dan SDA Dinas PU Makassar.
Langkah ini merupakan bagian dari arahan Wali Kota dalam mengantisipasi banjir di wilayah rawan genangan,” ujar Ismail.

Sebagai legislator dari daerah pemilihan tersebut, Ismail menegaskan bahwa kunjungannya tidak hanya untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik, tetapi juga untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat.
“Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal rasa aman dan kenyamanan hidup masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menyebut bahwa kunjungan ini menjadi momen silaturahmi dengan konstituen. Menurutnya, setiap pertemuan dengan warga mengingatkan pentingnya membalas kepercayaan rakyat dengan kerja nyata dan kehadiran yang tulus.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan, pembersihan saluran akan dijadikan agenda rutin di seluruh kecamatan, bukan lagi tindakan reaktif saat banjir terjadi.
Kawasan Pettarani menjadi titik awal karena dikenal sebagai daerah rawan genangan saat hujan deras.
“Kita mulai dari Pettarani, tapi tidak akan berhenti di sini. Semua kecamatan akan diaktifkan menjaga saluran air. Ini pekerjaan rutin, bukan musiman,” ujarnya pada Rabu (18/6/2025) lalu.
Selain pengerukan sedimen, Munafri juga menyoroti penataan kabel utilitas yang kerap menjadi penyumbat saluran. Ia menegaskan perlunya inventarisasi kabel milik berbagai pihak. Kabel tidak aktif harus segera dicabut demi kelancaran aliran air.
“Kabel yang sudah tidak berguna harus diputus saja. Ini bagian dari penguatan kontrol dan pengawasan,” tambahnya.
Pemkot juga akan mengganti pompa air di kawasan Andi Jemma yang kapasitasnya kecil. Pompa lama hanya mampu menyalurkan 25 liter per detik, sedangkan pompa baru memiliki kapasitas 425 liter per detik.
“Kita butuh respons yang cepat saat air menggenang. Dengan kapasitas baru, aliran ke kanal akan lebih maksimal,” jelasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, menyebutkan bahwa ratusan personel diturunkan dalam aksi tersebut. Terdiri dari 278 petugas kecamatan, serta puluhan personel dari BBWS Pompengan Jeneberang, Balai Wilayah Sungai, dan Balai Jalan.
“Pembersihan ini bagian dari strategi awal mengatasi titik rawan banjir. Kawasan Pettarani adalah salah satu yang paling sering terdampak saat curah hujan tinggi,” ujar Zuhaelsi Rabu (18/6/2025) lalu.
Selain saluran yang tersumbat, perhatian juga diarahkan pada bangunan liar di atas drainase yang menyulitkan proses pembersihan. Munafri meminta kecamatan dan kelurahan segera melakukan sosialisasi dan penertiban.
“Jalur inspeksi kanal seharusnya bersih. Bisa dimanfaatkan sebagai jalur alternatif, jogging track, atau jalur sepeda. Jangan disalahgunakan lagi,” katanya. (*)
DPRD Kota Makassar
Polemik Potongan Insentif Pekerja Keagamaan, Komisi D DPRD Makassar Desak Solusi Konkret

Kitasulsel–MAKASSAR Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bank Sulselbar dan perwakilan pekerja keagamaan.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, Rabu (16/7/2025) ini, membahas polemik pencairan insentif yang dianggap merugikan penerima manfaat.

Ari Ashari Ilham menyebutkan bahwa keluhan utama yang disampaikan adalah soal pemotongan insentif hingga Rp30.000-Rp40.000 dari total Rp250.000 yang diterima para imam, guru mengaji, dan petugas keagamaan lainnya.
“Potongannya cukup besar. Kami ingin agar Bank Sulselbar bisa membedakan antara rekening tabungan reguler dan rekening untuk insentif pekerja keagamaan. Harapannya, biaya administrasi bisa diminimalkan atau bahkan dihilangkan,” tegas Ari.

Dalam forum tersebut, Direktur Operasional Bank Sulselbar, H. Iswadi Ayub, mengungkapkan bahwa pemblokiran dan dormansi rekening yang dikeluhkan para pekerja keagamaan merupakan kebijakan nasional atas instruksi PPATK.
Rekening yang tidak aktif lebih dari tiga bulan otomatis diblokir sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan dalam praktik kejahatan siber.
“Kami tidak bisa sembarangan membuka blokir rekening. Tapi saat ini kami sudah diizinkan melakukan profiling, agar nasabah yang benar-benar aktif bisa dibuka kembali rekeningnya,” jelas Iswadi.
Pihak Bank juga menjelaskan bahwa rekening dengan fitur tambahan seperti kartu ATM dan mobile banking memang dikenakan biaya operasional.
Solusinya, nasabah dapat beralih ke produk “Tabunganku” yang bebas biaya administrasi, selama tidak menggunakan layanan tambahan.
Namun, sejumlah anggota dewan menilai alasan tersebut belum cukup menjawab keluhan para pekerja keagamaan. Anggota Komisi D, H. Muchlis Misba, menekankan bahwa bank milik pemerintah seharusnya berpihak kepada masyarakat kecil, apalagi mereka yang mengabdikan diri dalam bidang keagamaan.
“Ini soal hati nurani. Mereka bukan sekadar nasabah biasa. Ada pemandi jenazah, guru ngaji, imam masjid yang digaji Rp250 ribu sebulan, tapi masih kena potongan? Tolong diperlakukan istimewa, jangan disamakan dengan nasabah umum,” tegas Muchlis.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Kota Makassar, Muhammad Syarif, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 5.088 pekerja keagamaan yang tercatat sebagai penerima insentif bulanan.
Pihaknya telah membangun sistem digital pelaporan agar proses pencairan lebih efisien dan tidak lagi membutuhkan kunjungan ke kantor.
“Kami juga bantu verifikasi rekening aktif melalui SMS banking sebelum disalurkan. Tapi kalau masih terhambat di sistem bank, kami juga tak bisa banyak berbuat,” ujarnya.
Syarif juga mengonfirmasi bahwa proses pencairan sempat tersendat lantaran data yang dikirimkan belum seluruhnya lengkap dan adanya rekening yang diblokir. Ia berharap ke depan bank bisa menyediakan jalur khusus atau perlakuan berbeda bagi rekening insentif sosial.
Di akhir rapat, Komisi D merekomendasikan agar Bank Sulselbar memfasilitasi migrasi rekening pekerja keagamaan ke produk bebas biaya, serta mempercepat proses profiling rekening dorman. (*)
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login