Connect with us

Pemkot Makassar

Munafri dan Aliyah Dampingi Menko AHY Tinjau Ipal Losari

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari, Kamis (10/7/2025).

Appi-Aliyah juga menjemput langsung AHY di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Kunjungar Menko AHY di Makassar, ini turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta jajaran Forkopimda Provinsi maupun Kota Makassar.

Kunjungan AHY ke IPAL Losari, dengan peninjauan langsung proses pengolahan limbah, mulai dari tahap awal penyaringan hingga air olahan yang sudah aman dikembalikan ke badan air.

Dalam kesempatan ini, AHY menegaskan pentingnya keberadaan IPAL bagi kota besar seperti Makassar, yang terus berkembang pesat dan semakin padat penduduk.

“Saya hadir langsung di Makassar untuk melihat bagaimana IPAL Losari beroperasi. Instalasi limbah ini dibangun di atas lahan sekitar 2,3 hektare dengan pendanaan APBN, dan saat ini sudah mulai beroperasi,” ujar AHY.

Menurut AHY, keberadaan IPAL yang modern dan terstandar sangat vital dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat kota.

Apalagi, aktivitas rumah tangga dan industri setiap hari menghasilkan limbah yang harus dikelola secara baik agar air limbah yang dibuang kembali ke badan air dalam kondisi aman dan layak.

BACA JUGA  Wakil Wali Kota Makassar Hadiri Munas Perdana ASWAKADA di Yogyakarta

Ia berharap model pengelolaan limbah terpadu ini menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia.

AHY menjelaskan, IPAL Losari memiliki kapasitas pengolahan air limbah yang sangat besar, yakni hingga 14–16 ribu meter kubik per hari. Namun, saat ini kapasitas yang terpakai masih di bawah 10 persen.

“Produksi limbah yang diolah per hari baru sekitar 1.200 meter kubik. Artinya, potensi IPAL ini masih sangat besar. Tantangannya bukan pada kapasitas instalasinya, tapi pada sambungan rumah tangga yang masih minim,” jelas Ketua Umum DPP Demokrat itu.

Ia pun mendorong pemerintah Kota Makassar, bersama pemerintah Provinsi Sulsel, untuk terus memperluas sambungan rumah tangga, agar lebih banyak limbah domestik dapat ditampung dan diolah.

“Tadi saya dengar Pak Wali Kota, atas arahan Pak Gubernur, siap mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk memperbanyak sambungan rumah tangga. Ini langkah yang sangat penting agar kapasitas IPAL bisa digunakan secara optimal,” tutur AHY.

AHY menegaskan, pemerintah pusat tetap mendukung penuh optimalisasi IPAL, namun penguatan sambungan rumah tangga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Jika saluran sambungan rumah diperluas, maka semakin banyak air limbah yang bisa diolah. Dampaknya langsung terasa bagi kebersihan lingkungan, kualitas kesehatan masyarakat, dan ekosistem perairan di sekitar kota,” imbuhnya.

BACA JUGA  Ketua TP PKK Makassar Hadiri Ritual Makam Timungang Lompoa, Dorong Edukasi Budaya untuk Generasi Muda

Diketahui, proyek IPAL Losari diresmikan pada Februari 2024 itu, menelan anggaran senilai Rp 1,2 triliun. Tujuanya untuk pengelolaan air limbah merupakan salah satu upaya untuk menjaga stabilitas lingkungan dari dampak limbah air.

Selain itu, juga meliputi peningkatan mutu air baku dan air tanah, serta dampak positifnya terhadap kesehatan masyarakat di Kota Makassar.

IPAL Losari kini masih milik pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya yang mengembangkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-T).

Rencana akan dikelola oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, khususnya oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar.

Saat ini, Pemkot Makassar sedang memfinalisasi skema pengelolaan proyek ini, termasuk koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan operasional IPAL Losari berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan komitmen pemerintah kota untuk memastikan IPAL Losari beroperasi maksimal.

“Kami akan terus menyiapkan berbagai hal, termasuk regulasi, guna mempercepat proses agar sambungan rumah tangga bisa ditambah,” katanya.

Munafri juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat untuk percepatan pemasangan sambungan rumah tangga.

“Ini investasi jangka panjang bagi masyarakat kota Makassar, dan kualitas hidup warga Makassar,” ungkap Munafri.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Hadiri Buka Puasa Bersama Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah

Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengapresiasi secara khusus kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari.

Menurut Aliyah, kehadiran AHY menunjukkan komitmen nyata pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat kota.

“Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ke IPAL Losari ini merupakan bentuk nyata dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Makassar yang lebih baik,” ujar Aliyah.

Ia menegaskan, IPAL Losari memiliki peran strategis dalam pengelolaan air limbah di kota Makassar, yang semakin padat penduduk dan terus berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan beliau terhadap pembangunan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Makassar,” lanjutnya.

Aliyah optimistis, kolaborasi lintas sektor ini akan menjadi modal kuat untuk mempercepat penyediaan sambungan rumah tangga ke IPAL, sehingga kapasitas pengolahan yang besar bisa dimanfaatkan secara optimal.

“Kolaborasi ini menjadi energi positif untuk mewujudkan kota yang unggul, aman, inklusif, dan berkelanjutan,” tutup Aliyah. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Dorong Keamanan Pangan Demi Sukseskan Program MBG

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri kegiatan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekaligus pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan kinerja baik tahun 2023–2024. Acara berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (28/8/2025).

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Taruna Ikrar bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menandatangani hibah lahan seluas lebih dari 10 hektare di Kabupaten Maros.

Lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan (PoltekPOM), yang digadang menjadi pusat pendidikan tenaga ahli pengawas pangan pertama di Indonesia.

Secara terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Nirman Nisman Mungkasa, yang turut hadir mendampingi Wali Kota dalam kegiatan tersebut, menyatakan bahwa Pemkot Makassar, mendukung BPOM melalui penyuluhan dan bimbingan teknis akan memberikan tambahan wawasan kepada pemerintah daerah.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Hadiri Buka Puasa Bersama Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program jangka panjang. Untuk menjamin kualitasnya, perlu pengawasan ketat terhadap bahan pangan,” ujarnya.

“Peran BPOM sangat penting dalam memberikan arahan dan penyuluhan, agar pemerintah daerah dapat memastikan pangan yang sehat dan aman sampai ke masyarakat,” tambah Nirman.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar siap mendukung langkah-langkah strategis pemerintah pusat dalam mewujudkan program makan bergizi gratis yang aman dan berkualitas.

Penyuluhan keamanan pangan ini menjadi penting agar program makan bergizi tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan gizi, tapi juga menjamin keamanan konsumsi masyarakat.

“Dengan adanya PoltekPOM ini, kita optimistis akan lahir tenaga-tenaga pengawas pangan yang lebih profesional di masa depan,” tuturnya.

BACA JUGA  Optimis Sabet Juara Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Nasional, Firman Pagarra Yakinkan Tim Penilai Lomba

Kegiatan ini juga menjadi momentum apresiasi, di mana sejumlah pemerintah daerah yang berhasil mengelola DAK non-fisik tahun 2023 dan 2024 dengan baik menerima penghargaan langsung dari BPOM.

Dengan dukungan kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Sulawesi Selatan diharapkan menjadi salah satu daerah terdepan dalam penguatan sistem keamanan pangan nasional, sekaligus menjadi pilar penting dalam menyukseskan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis.

Nirman mengungkapkan bahwa program Pemerintah Pusat berupa Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program jangka panjang yang membutuhkan pengawasan ketat, khususnya terhadap kualitas pangan yang akan diolah.

Karena itu, BPOM berperan penting sebagai pengawas bahan pangan dari sisi kesehatan. Maka peran BPOM sangat dibutuhkan, terutama melalui arahan dan penyuluhan kepada pemerintah daerah, khususnya dinas kesehatan dan dinas ketahanan pangan.

BACA JUGA  Dukung Branding Makassar Kota Makan Enak, Indira Yusuf Ismail Resmikan Warung Coto Akbar Daeng

“Dengan adanya bimbingan teknis, wawasan dan pengetahuan para pemangku kepentingan akan semakin kuat dalam menjaga keamanan pangan,” jelas Nirman.

Ia menambahkan, pembangunan sekolah dinas ahli pengawas makanan yang pertama di Indonesia tersebut akan menjadi tonggak penting dalam menghasilkan tenaga ahli keamanan pangan yang lebih berkualitas di masa depan.

“Ini akan mencetak SDM unggul di bidang pengawasan pangan, sehingga penguatan sistem keamanan pangan di Indonesia, khususnya di kawasan timur, dapat lebih maksimal,” tambahnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel