Pemkot Makassar
Munafri dan Aliyah Dampingi Menko AHY Tinjau Ipal Losari
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari, Kamis (10/7/2025).
Appi-Aliyah juga menjemput langsung AHY di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Kunjungar Menko AHY di Makassar, ini turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta jajaran Forkopimda Provinsi maupun Kota Makassar.
Kunjungan AHY ke IPAL Losari, dengan peninjauan langsung proses pengolahan limbah, mulai dari tahap awal penyaringan hingga air olahan yang sudah aman dikembalikan ke badan air.
Dalam kesempatan ini, AHY menegaskan pentingnya keberadaan IPAL bagi kota besar seperti Makassar, yang terus berkembang pesat dan semakin padat penduduk.
“Saya hadir langsung di Makassar untuk melihat bagaimana IPAL Losari beroperasi. Instalasi limbah ini dibangun di atas lahan sekitar 2,3 hektare dengan pendanaan APBN, dan saat ini sudah mulai beroperasi,” ujar AHY.
Menurut AHY, keberadaan IPAL yang modern dan terstandar sangat vital dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat kota.
Apalagi, aktivitas rumah tangga dan industri setiap hari menghasilkan limbah yang harus dikelola secara baik agar air limbah yang dibuang kembali ke badan air dalam kondisi aman dan layak.
Ia berharap model pengelolaan limbah terpadu ini menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia.
AHY menjelaskan, IPAL Losari memiliki kapasitas pengolahan air limbah yang sangat besar, yakni hingga 14–16 ribu meter kubik per hari. Namun, saat ini kapasitas yang terpakai masih di bawah 10 persen.
“Produksi limbah yang diolah per hari baru sekitar 1.200 meter kubik. Artinya, potensi IPAL ini masih sangat besar. Tantangannya bukan pada kapasitas instalasinya, tapi pada sambungan rumah tangga yang masih minim,” jelas Ketua Umum DPP Demokrat itu.
Ia pun mendorong pemerintah Kota Makassar, bersama pemerintah Provinsi Sulsel, untuk terus memperluas sambungan rumah tangga, agar lebih banyak limbah domestik dapat ditampung dan diolah.
“Tadi saya dengar Pak Wali Kota, atas arahan Pak Gubernur, siap mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk memperbanyak sambungan rumah tangga. Ini langkah yang sangat penting agar kapasitas IPAL bisa digunakan secara optimal,” tutur AHY.
AHY menegaskan, pemerintah pusat tetap mendukung penuh optimalisasi IPAL, namun penguatan sambungan rumah tangga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Jika saluran sambungan rumah diperluas, maka semakin banyak air limbah yang bisa diolah. Dampaknya langsung terasa bagi kebersihan lingkungan, kualitas kesehatan masyarakat, dan ekosistem perairan di sekitar kota,” imbuhnya.
Diketahui, proyek IPAL Losari diresmikan pada Februari 2024 itu, menelan anggaran senilai Rp 1,2 triliun. Tujuanya untuk pengelolaan air limbah merupakan salah satu upaya untuk menjaga stabilitas lingkungan dari dampak limbah air.
Selain itu, juga meliputi peningkatan mutu air baku dan air tanah, serta dampak positifnya terhadap kesehatan masyarakat di Kota Makassar.
IPAL Losari kini masih milik pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya yang mengembangkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-T).
Rencana akan dikelola oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, khususnya oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar.
Saat ini, Pemkot Makassar sedang memfinalisasi skema pengelolaan proyek ini, termasuk koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan operasional IPAL Losari berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan komitmen pemerintah kota untuk memastikan IPAL Losari beroperasi maksimal.
“Kami akan terus menyiapkan berbagai hal, termasuk regulasi, guna mempercepat proses agar sambungan rumah tangga bisa ditambah,” katanya.
Munafri juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat untuk percepatan pemasangan sambungan rumah tangga.
“Ini investasi jangka panjang bagi masyarakat kota Makassar, dan kualitas hidup warga Makassar,” ungkap Munafri.
Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengapresiasi secara khusus kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari.
Menurut Aliyah, kehadiran AHY menunjukkan komitmen nyata pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat kota.
“Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ke IPAL Losari ini merupakan bentuk nyata dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Makassar yang lebih baik,” ujar Aliyah.
Ia menegaskan, IPAL Losari memiliki peran strategis dalam pengelolaan air limbah di kota Makassar, yang semakin padat penduduk dan terus berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan beliau terhadap pembangunan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Makassar,” lanjutnya.
Aliyah optimistis, kolaborasi lintas sektor ini akan menjadi modal kuat untuk mempercepat penyediaan sambungan rumah tangga ke IPAL, sehingga kapasitas pengolahan yang besar bisa dimanfaatkan secara optimal.
“Kolaborasi ini menjadi energi positif untuk mewujudkan kota yang unggul, aman, inklusif, dan berkelanjutan,” tutup Aliyah. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Pengelolaan sampah menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar. Melalui kolaborasi dengan pihak swasta, upaya mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kini mulai diperkuat dari hulu, yakni sejak dari rumah tangga dan juga perusahaan isdustri.
Komitmen itu kembali ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Pengembangan Operasional Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di Kawasan Industri Makassar (KIMA) dan Pemerintah Kota Makassar, yang berlangsung di Hotel Dalton Makassar, Selasa (14/10/2025).
“Pentingnya pengelolaan dan penanganan sampah sejak dari rumah tangga dan juga di kawasan industri perusahaan,” ujar Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Penekanan itu disampaikan Munafri, saat menghadiri kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Pengembangan Operasional Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di Kawasan Industri Makassar (KIMA) antara PT Kawasan Industri Makassar (Persero) dan Pemerintah Kota Makassar, yang berlangsung di Hotel Dalton Makassar, Selasa (14/10/2025).
Munafri menyampaikan bahwa pengelolaan sampah berbasis TPS
Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), yang dilakukan di kawasan industri merupakan langkah konkret menuju sistem pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.
Sehingga lewat, penandatanganan MoU ini menjadi awal dari sebuah kesepakatan penting dalam pengelolaan lingkungan.
Apalagi, Pemerintah Kota Makassar hari ini sangat konsen terhadap sistem pengelolaan lingkungan dan bagaimana menyelesaikan persoalan sampah di kota ini.
“Kami tidak mungkin melaksanakan ini sendiri. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat agar mampu mengintervensi persoalan sampah secara menyeluruh,” kata pria yang akrab disapa Appi itu.
Menurutnya, TPS 3R di Kawasan Industri Makassar diharapkan menjadi contoh nyata dalam pengelolaan sampah terpadu, yang tidak hanya menekan volume sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Akan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat sekitar. Appi juga menjelaskan, saat ini Kota Makassar menghasilkan sekitar 1.000–1.300 ton sampah setiap hari, sementara luas area TPA Tamangapa hanya 19,1 hektare dengan ketinggian tumpukan sampah mencapai 16–17 meter.
Kondisi ini, menurutnya, mengancam kapasitas daya tampung TPA yang bisa penuh dalam waktu kurang dari dua tahun jika tidak ada intervensi pengelolaan dari hulu.
“Kalau semua sampah ini menuju ke TPA, tidak lebih dari dua tahun TPA kita tidak bisa lagi dipakai. Karena itu, kami ingin memastikan hanya residu dari hasil pengelolaan yang akan sampai di TPA,” jelasnya.
“Sampah-sampah organik dan non-organik harus diolah terlebih dahulu di tingkat rumah tangga dan lingkungan,” lanjut politisi Golkar itu.
Wali Kota juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Makassar tengah mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah terintegrasi hingga ke tingkat RT/RW.
Dimana setiap wilayah diwajibkan memiliki fasilitas komposter, ekoenzim, dan maggot untuk mengolah sampah organik.
Dia menegaskan, kewajibkan setiap RT/RW memiliki komposter, ekoenzim, dan maggot berfungsi mengolah sampah organik menjadi pupuk alami, ekoenzim membantu mengurai limbah.
“Dengan pola ini, rumah tangga bisa mengurangi timbunan sampah secara signifikan,” tuturnya.
“Maggot ini sangat rakus memakan sampah, dan setelah besar bisa dijadikan pakan ikan, ayam, bahkan diolah menjadi pupuk cair yang bernilai ekonomi tinggi,” tambah Munafri.
Selain pengelolaan organik, Pemkot Makassar juga terus mendorong optimalisasi bank sampah dan sistem pemilahan dua ember, satu untuk sampah organik dan satu untuk non-organik, di setiap rumah tangga.
Sampah non-organik seperti plastik kini juga bernilai ekonomi, karena sudah ada beberapa perusahaan di Makassar yang rutin membeli plastik daur ulang dari masyarakat.
Ia berharap melalui kolaborasi antara PT KIMA, pemerintah, dan masyarakat, sistem TPS 3R di kawasan industri dapat menjadi model pengelolaan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat visi Makassar menuju kota zero waste.
“Kita ingin agar setiap rumah tangga di Makassar mampu menjadi rumah tangga zero waste. Dari sinilah kita mulai, dari kebiasaan di rumah sendiri,” harapnya.
“Dengan begitu, intervensi terhadap TPA bisa berkurang, lingkungan menjadi bersih, dan ekonomi masyarakat ikut tumbuh,” tegasnya melanjutkan.
Lebih jauh, Wali Kota juga menyinggung bahwa pengelolaan sampah terpadu ini akan berkontribusi pada pengembangan urban farming di wilayah perkotaan.
Hasil pengolahan organik bisa digunakan untuk pertanian lahan sempit, perikanan, maupun peternakan unggas.
Dari hasil pengelolaan sampah ini, bisa memanfaatkan pupuk organik untuk pertanian kota, memberi pakan ikan dan ayam dari maggot, dan menghasilkan telur ayam dengan kandungan omega tinggi.
“Ini bentuk integrasi antara ekonomi sirkular dan lingkungan berkelanjutan,” tambahnya.
Sebagai penutup, Wali Kota Munafri menegaskan bahwa penandatanganan MoU ini bukan sekadar seremonial, tetapi harus diikuti dengan langkah nyata di lapangan.
“Setelah penandatanganan ini, kita harus langsung turun ke lapangan dan memastikan bagaimana progres serta dampak nyata dari pembangunan TPS 3R di Kawasan Industri Makassar,” pungkasnya.
Hadir pada kesempatan ini, Pimpinan perusahaan PT KIMA serta hadir juga Ketua TP PKK Kota Makassar sekaligus Ketua Dewan Lingkungan Makassar Eco Circular Hub (MEC) Melinda Aksa, Kepala DLH Makassar Helmy Budiman dan juga beberapa SKPD lainya. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login