Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah akan membentuk Badan Ekonomi Syariah. Badan ini akan menggantikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Badan baru ini dirancang lebih inklusif, tidak birokratis, dan langsung berada di bawah Presiden.

“Badan yang semula KNEKS itu akan mengalami transformasi menjadi badan. Badan yang akan juga menggerakkan ekonomi Syariah. Ya, badan kira-kira Badan Ekonomi Syariah,” kata Wakil Presiden RI 2019-2024 KH Ma’ruf Amin dalam acara Global Launch SGIE Report 2024/2025, di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

KH Ma’ruf Amin menegaskan bahwa Badan Ekonomi Syariah akan mengemban fungsi penggerak lintas sektor, tidak hanya terbatas pada industri keuangan syariah, tetapi juga mencakup sektor industri halal, dana sosial umat, dan kewirausahaan berbasis pesantren dan komunitas.

“Fokus kita kemarin itu kepada empat: yaitu industri halal, industri keuangan, dana sosial, kemudian juga para usahawan. Ini yang akan kita kembangkan,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa transformasi kelembagaan ini akan mencontoh pendekatan seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar lebih lentur dalam menjangkau masyarakat dan pelaku usaha.

“Nanti badan ini seperti BPIP. Jadi nanti unsur masyarakat akan masuk di dalamnya. Sehingga tidak birokratis, tapi lebih fleksibel,” jelas Kyai Ma’ruf.

Dengan konsolidasi lintas sektor, kolaborasi pusat dan daerah, serta dukungan masyarakat sipil, KH Ma’ruf Amin meyakini Indonesia bisa naik peringkat menjadi pemimpin ekonomi syariah dunia dalam waktu dekat.

“Kalau lihat trend kemarin dari nomor 10, 8, 5, kemudian menjadi nomor 3. Kalau lihat trend-nya, ya paling tiga tahun itu sudah bisa,” pungkas KH Maruf Amin.

Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang turut hadir dalam peluncuran laporan SGIE 2024/2025, mendukung penuh transformasi ini dan menekankan pentingnya menjadikan halal sebagai gaya hidup yang etis dan berkelanjutan.

“Itulah sebabnya kita percaya bahwa halal bukan hanya label, tapi adalah way of life,” tegas Menag Nasaruddin.

Menurut Menag, Kementerian Agama memiliki mandat sentral dalam membangun ekosistem halal yang berkualitas dan berdaya saing global. “Kenaikan konsumen halal itu bukan sekadar tren. Ia mencerminkan kesadaran etis dan spiritual yang makin dalam,” katanya.

Menag juga menggarisbawahi pentingnya penguatan peran masjid dalam ekonomi umat. “Kami mencoba di Istiqlal membuat satu sistem, jadi seluruh kebutuhan pokok masyarakat yang ada di Istiqlal ini bisa dibeli di Istiqlal,” ujarnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy menyebut bahwa ekosistem ekonomi syariah nasional sudah terbentuk sejak satu dekade terakhir, dan kini mulai terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional.

“Ekosistem itu sebenarnya bahasa lama yang terintegrasi. Jadi nggak satu ke sana, satu ke sini,” ungkapnya. (*)