Luwu Timur

Sekda Lutim Buka Pertemuan Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah

Published

5 bulan ago

3 Juli 2025

Kitasulsel–LUWUTIMUR Sekretaris Daerah Luwu Timur, H. Bahri Suli, membuka langsung pertemuan Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah, yang digelar di Aula Sasana Praja Kantor Bupati, Rabu (03/07/2025).

Tingkat kematangan perangkat daerah merupakan alat ukur penting untuk menilai sejauh mana kesiapan, konsistensi, dan integritas kelembagaan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.

Dalam arahannya, Sekda Luwu Timur, H. Bahri Suli, menegaskan perhitungan tingkat kematangan ini bukan semata-mata untuk menilai, tetapi juga menjadi dasar dalam merancang langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan.

“Kegiatan hari ini saya harap bisa menjadi instrumen evaluasi sekaligus refleksi bagi kita semua apakah struktur organisasi, proses bisnis, kualitas SDM, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas sudah berjalan sesuai harapan atau masih perlu pembenahan,” pesan Bahri Suli.

Menurut Bahri Suli, kegiatan ini memiliki dasar hukum yang kuat sesuai dengan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa setiap daerah wajib melakukan penilaian mandiri terhadap tingkat kematangan perangkat daerahnya.

“Ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Daerah Luwu Timur untuk memperkuat kelembagaan sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil (result-oriented bureaucracy),” ujar Bahri Suli.

Sekda juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Selatan atas dukungannya dalam kegiatan ini.

“Pendampingan teknis yang diberikan tentunya sangat berarti bagi peningkatan kapasitas ASN kita, khususnya dalam memahami instrumen dan metodologi penilaian tingkat kematangan perangkat daerah,” ungkapnya.

Terkahir ia berharap, kegiatan ini mampu melahirkan kesadaran kolektif dan komitmen bersama untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi kelembagaan.

“Karena pada akhirnya, kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh program- programnya, tetapi juga oleh seberapa siap dan matang kelembagaan yang menjalankannya,” tandas Bahri Suli.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dra. Anne Marie Elleonora, bersama tim. Pemaparan tersebut turut didampingi oleh Kepala Bagian Organisasi Setda Luwu Timur, Hj. Andi Asmah Sari.

Pertemuan ini dihadiri oleh para Kasubag Umum dan Kasubag Perencanaan dari berbagai perangkat daerah, termasuk dinas, badan, hingga kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. (*)

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Gandeng Unhas Perkuat Reformasi Pelayanan Publik melalui Bimtek Manajemen Pelayanan

Published

12 jam ago

17 November 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Pemkab Lutim berkolaborasi dengan Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP) – LPPM Universitas Hasanuddin dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Pelayanan Publik, Senin (17/11/2025).

Bimtek yang digelar di Hotel Sikumbang, Kecamatan Tomoni ini dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Aini Endis Anrika, dan diikuti 72 peserta dari berbagai OPD, kecamatan, kelurahan, hingga puskesmas. Hadir pula Kepala P2KP Unhas, Sultan Sahab, serta Ketua LPPM Unhas, Nasrum Massi, yang bergabung secara virtual.

Dalam sambutan pembukanya, Aini menekankan bahwa kualitas pelayanan pemerintah harus sejalan dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Karena itu, reformasi pelayanan publik tidak boleh berhenti di tataran konsep semata.

“Kepercayaan masyarakat harus dibalas dengan layanan yang cepat, tepat, transparan, dan bebas dari penyimpangan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa selama lebih dari dua dekade berdiri, Kabupaten Luwu Timur selalu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas. Dengan tingkat kesejahteraan yang telah dicapai, menurutnya tidak ada alasan untuk memberikan pelayanan di bawah standar.

Sementara itu, Sultan Sahab dari P2KP Unhas menjelaskan bahwa penguatan pelayanan publik harus diiringi evaluasi yang berkesinambungan. Penilaian kepuasan masyarakat, katanya, merupakan instrumen penting yang tidak boleh dikesampingkan.

“Setiap tahun, kepuasan masyarakat harus diukur karena itu indikator penerimaan layanan kita. Untuk itu Bimtek ini kami desain lebih banyak praktik, mulai teknik komunikasi hingga simulasi pelayanan,” jelasnya.

Dari sisi kelembagaan, Ketua LPPM Unhas Nasrum Massi memberikan apresiasi kepada Pemkab Lutim atas konsistensi membangun kapasitas aparatur. Ia menyebut kerja sama yang terjalin selama ini menjadi bukti nyata komitmen Luwu Timur dalam memperbaiki tata kelola pelayanan.

“Kami mengapresiasi kepercayaan Pemkab Lutim. Kolaborasi ini semakin memperkokoh upaya meningkatkan kualitas layanan yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.

Bimtek yang berlangsung hingga 20 November 2025 ini menghadirkan berbagai materi strategis, mulai dari konsep dasar pelayanan publik, nilai dan etika aparatur, komunikasi layanan prima, hingga praktik langsung di lapangan.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Pemkab Luwu Timur berharap terbangun perubahan signifikan dalam pola kerja dan budaya pelayanan di seluruh perangkat daerah, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas.