Provinsi Sulawesi Selatan
Wagub Sulsel Hadiri Jakarta Geopolitical Forum IX 2025, Dialog Strategi Nasional di Tengah Krisis Geopolitik Dunia
Kitasulsel–JAKARTA Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Sulsel, Idham Kadir Dalle menghadiri Jakarta Geopolitical Forum IX 2025 yang mengangkat tema “Geoeconomic Fragmentation and Energy Security”, Selasa, 24 Juni 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta. Forum ini diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, yang hadir mewakili Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Tema besar forum menyoroti strategi Indonesia menghadapi krisis geopolitik dunia, dengan penekanan pada transisi energi, hilirisasi, dan teknologi bersih.
Kepala Biro Pemerintahan Setda Sulsel, Ilham Kadir, menyebut kehadiran Pemprov Sulsel dalam forum ini sebagai bentuk keseriusan daerah dalam menyelaraskan langkah kebijakan energi nasional dan kesiapsiagaan menghadapi tantangan global.
“Kehadiran kami di Jakarta Geopolitical Forum IX ini merupakan wujud keseriusan Sulawesi Selatan dalam membaca arah kebijakan energi nasional.
Forum ini memberi perspektif strategis, khususnya bagi daerah, untuk memperkuat peran dalam transisi energi, hilirisasi sumber daya, dan kesiapsiagaan menghadapi dampak krisis global,” ujar Idham Kadir Dalle.
Fatmawati dan Idham mengikuti Sesi pleno pertama bertajuk “Downstreaming, Industrialisasi, dan Ketahanan Energi sebagai Respons terhadap Perubahan Geopolitik Global Terkini” menghadirkan para pemangku kepentingan strategis dari pemerintah, dunia usaha, dan akademisi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, menjadi pembicara utama bersama Khoon Tee Tan selaku Senior Partner dan Managing Partner McKinsey & Company Indonesia, Thomas Wagner dari EuroCham sebagai Kepala Kelompok Kerja Energi, serta Prof. Arif Satria selaku Rektor IPB University.
Para narasumber membahas langkah konkret memperkuat hilirisasi industri dan ketahanan energi nasional di tengah fragmentasi ekonomi global.
Diskusi ini dimoderatori oleh Dr. Brigita Purnawati Manohara, S.T., S.H., M.Ikom., M.H. dari Universitas Bina Nusantara. Dengan latar belakang multidisipliner para pembicara, sesi ini menjadi ruang dialog lintas sektor yang menyoroti tantangan dan peluang Indonesia dalam mengelola sumber daya, menarik investasi strategis, serta menjaga kedaulatan energi dalam lanskap geopolitik yang terus berubah.
Sesi lainnya bertajuk “Tren Ekonomi Global dan Keseimbangan Kekuatan dalam Mendorong Kebijakan Energi Berkelanjutan”. Forum ini menghadirkan tokoh-tokoh internasional dan nasional di bidang energi, geopolitik, dan ekonomi global.
Diskusi panel antara lain diisi oleh Dini Sandys dari Centre for Strategic Energy and Resources (CSER), Prof. Purnomo Yusgiantoro selaku penasihat khusus Presiden RI bidang energi, Jordan Lee dari Tony Blair Institute for Global Change, serta Jenpino Ngabdi dari PT Freeport Indonesia.
Jakarta Geopolitical Forum (JGF) adalah ajang tahunan strategis yang mempertemukan pemikir, pemimpin, dan pengambil kebijakan dari berbagai negara. Tahun ini, forum diikuti oleh delegasi dari Australia, Tiongkok, Jepang, Inggris, Rusia, Mesir, Filipina, Vietnam, Sri Lanka, Polandia, dan lainnya.
Lemhannas menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar wadah diskusi, tetapi tempat merumuskan langkah konkret dalam menghadapi tantangan energi dan ekonomi secara global.
Fokus utama tahun ini ialah memperkuat ketahanan energi nasional dan peran energi bersih untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak dunia.
Partisipasi Pemprov Sulsel dalam forum ini sejalan dan prioritas nasional menuju kemandirian energi dan ekonomi berkelanjutan. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Berlakukan Pola Kerja Fleksibel bagi ASN Akhir 2025 hingga Awal 2026
Kitasulsel–MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026. Kebijakan ini ditetapkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan tanpa mengganggu pelayanan publik.
Surat Edaran bernomor 100.3.4/19480/BIRO Org tersebut ditetapkan di Makassar pada 18 Desember 2025. Penerbitan SE ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/531/M.KT.02/2025 tertanggal 18 Desember 2025.
Dalam edaran tersebut dijelaskan bahwa ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diperkenankan melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel, baik dari rumah maupun dari lokasi lain yang telah ditentukan.
“Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Provinsi Sulawesi Selatan agar melaksanakan tugas kedinasan dari rumah masing-masing dan/atau lokasi lainnya mulai tanggal 29, 30, dan 31 Desember 2025 serta tanggal 2 Januari 2026,” demikian bunyi surat edaran tersebut.
Meski memberikan kelonggaran pola kerja, Pemprov Sulsel menegaskan bahwa pekerjaan yang bersifat mendesak dan memerlukan kehadiran fisik di kantor tetap dapat dilaksanakan. ASN yang bersangkutan diwajibkan terlebih dahulu berkoordinasi dengan atasan langsung.
“Apabila terdapat pekerjaan yang bersifat mendesak dan harus dilaksanakan di kantor, maka ASN yang bersangkutan dapat melaksanakannya dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan atasan langsungnya,” lanjut isi SE.
Sementara itu, bagi perangkat daerah atau unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pengaturan teknis pelaksanaan kerja fleksibel diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan masing-masing instansi. Langkah ini ditempuh agar pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak mengalami gangguan.
“Pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara fleksibel diatur oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja masing-masing sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan optimal,” sebagaimana tercantum dalam surat edaran tersebut.
Pemprov Sulsel juga menegaskan bahwa ketentuan teknis lainnya tetap mengacu pada Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 293/II/Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara Fleksibel di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Surat edaran ini ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, atas nama Gubernur Sulawesi Selatan, dan ditujukan kepada seluruh staf ahli gubernur, asisten Sekretariat Daerah, serta kepala perangkat daerah dan unit kerja di lingkup Pemprov Sulsel.
Dengan diberlakukannya kebijakan ini, Pemprov Sulsel berharap seluruh ASN tetap menjaga kinerja, disiplin, serta kualitas pelayanan publik meskipun menjalankan tugas dengan pola kerja yang lebih fleksibel menjelang pergantian tahun.
-
Nasional6 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login