Connect with us

Pemkot Makassar

Pesan Appi Usai Menyerahkan SK 1.746 PPPK Pemkot Makassar: Fokus Kerja

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar resmi menyerahkan 1.746 surat keputusan (SK) pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) formasi tahun 2024. Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin memimpin langsung penyerahan SK.

Prosesi penyerahan SK 1.746 PPPK berlangsung di Lapangan Karebosi, Senin (23/6/2025). Penyerahan SK ini turut dirangkaikan dengan pengambilan sumpah jabatan tahun 2025.

“Kalau istilah saya, kutunggu walau tak pasti, tapi hari ini wattuna mi (sudah waktunya). Ada yang sudah menunggu 7 tahun, bahkan 20 tahun. Tapi penantian itu akhirnya membuahkan hasil,” kata Appi dalam sambutannya.

Appi juga menyampaikan tiga pesan penting kepada para PPPK yang baru diangkat. Pertama, meminta PPPK meningkatkan kualitas pengabdian, terlebih kini status kepegawaiannya telah resmi melalui SK.

“Pengabdian selama ini dalam status menunggu, kini harus dimaksimalkan. Jangan sampai SK-nya lebih duluan digadaikan daripada kerja nyatanya. ASN itu tugasnya melayani, bukan dilayani. Wajah harus ceria, tidak boleh gamusuh (judes). Tidak boleh bengkok mukanya. Dan yang paling penting, cepat,” tegasnya.

BACA JUGA  Buka Diklat Damkarmat, Wali Kota Munafri Dorong SDM Damkar Kian Tangguh dan Humanis

Pesan kedua adalah tentang profesionalisme dan tanggung jawab di lingkungan kerja. Appi menekankan agar ASN fokus pada pekerjaan, dan menghindari membawa urusan pribadi, seperti anak kecil, ke tempat kerja.

“Kami akan siapkan ruang penitipan anak, agar para ibu bisa bekerja dengan tenang dan profesional,” katanya.

Pesan ketiga, Appi mengajak seluruh PPPK untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan tidak ingin lagi ada alasan perbedaan pilihan dalam menjalankan tugas.

“Pelayanan publik harus setara. Jangan karena tidak cocok atau berbeda pilihan, pelayanan menjadi terhambat. Pemerintah punya hak untuk memberi layanan maksimal kepada rakyatnya,” tegasnya.

Di sisi lain, Appi juga menepis anggapan miring soal proses pengangkatan PPPK. Ia memastikan bahwa seluruh PPPK yang lulus hari ini berhasil karena kemampuan dan ketekunan masing-masing, bukan karena intervensi pihak lain.

BACA JUGA  Temui Wali Kota Makassar, Konjen Australia Bahas Kelanjutan Program RISE

“Tidak ada orang yang menjadikan bapak/ibu jadi PPPK selain diri sendiri. Tidak ada unsur lain di balik ini. Semua murni perjuangan Anda,” ungkapnya.

Appi menegaskan harapannya agar 1.746 PPPK yang baru saja menerima SK pengangkatan dapat menunjukkan etos kerja yang tinggi dan memberikan pelayanan publik yang maksimal.

Dia juga menambahkan bahwa proses panjang yang telah dilalui para tenaga honorer sebelum diangkat sebagai PPPK harus dibalas dengan kinerja yang maksimal, terutama dalam melayani masyarakat.

“Penantian panjang ini bukan sesuatu yang biasa. Ini hal yang luar biasa. Ada yang menunggu belasan bahkan puluhan tahun, dan akhirnya hari ini mereka mendapatkan apa yang selama ini diharapkan,” pesan Appi.

“Saya sangat berharap mereka bisa menjadi pegawai yang mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Memaksimalkan tugas dan fungsi pokok mereka agar selaras dengan harapan Pemerintah Kota,” tegasnya.

BACA JUGA  Sidak Pelayanan Publik di Tamalate, Wali Kota Soroti Kebersihan dan Responsivitas Layanan

Appi menekankan pentingnya integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Ia mengingatkan bahwa pengangkatan sebagai PPPK adalah titik awal pengabdian yang harus dibarengi dengan profesionalisme dan semangat melayani.

“Kami tidak hanya butuh ASN yang hadir, tetapi juga yang berkinerja dan memberikan dampak nyata dalam pelayanan. Ini momentum bagi mereka untuk menunjukkan dedikasi yang sebenarnya,” tuturnya.

Berikut ini rincian 1.746 PPPK yang menerima SK:

Berdasarkan Kelompok Jabatan

Tenaga Teknis: 1.523 orang

Tenaga Kesehatan: 58 orang

Tenaga Guru: 165 orang

Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki: 867 orang

Perempuan: 879 orang

Berdasarkan Golongan

Golongan 10: 2 orang

Golongan 9: 793 orang

Golongan 7: 60 orang

Golongan 5: 845 orang

Golongan 3: 2 orang

Golongan 1: 44 orang. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Batasi Open House Idulfitri 2026, Ikuti Edaran Pemerintah Pusat

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan Pemerintah Kota Makassar akan menjalankan edaran pemerintah pusat terkait pembatasan kegiatan open house pada Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah tahun 2026.

Kebijakan tersebut merujuk pada imbauan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 400.6/3245/SJ, serta merujuk pada surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B-40/MS/HL.00/03/2026 tentang pelaksanaan halalbihalal dan open house Idulfitri.

Munafri menyampaikan, Pemerintah Kota Makassar akan menyesuaikan pelaksanaan open house sesuai arahan tersebut dengan mengurangi kegiatan seremonial.

“Jadi, kami Pemerintah Kota Makassar sudah menerima edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengurangi kegiatan open house saat Lebaran. Artinya kita harus ikuti,” ujarnya saat silaturahmi bersama awak media di rumah jabatan wali kota, Kamis (19/3/2026).

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Tunjuk Nielma Palamba sebagai Plh Sekda Kota Makassar

Pemerintah pusat tetap menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah Ramadan 1447 Hijriah, dengan harapan ibadah yang dijalankan membawa keberkahan serta memperkuat semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Namun demikian, imbauan ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan kondisi nasional, termasuk masih adanya bencana alam di berbagai wilayah Indonesia yang berdampak pada kehidupan masyarakat, serta dinamika global yang berpotensi memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh instansi diimbau untuk mengurangi kegiatan seremonial seperti halalbihalal dan open house, serta mengalihkannya ke kegiatan yang lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti pemberian santunan dan program sosial.

Menindaklanjuti hal itu, Munafri—yang akrab disapa Appi—menjelaskan bahwa pelaksanaan open house di Balai Kota Makassar akan dibatasi hanya pada hari pertama Idulfitri dengan durasi yang lebih singkat.

BACA JUGA  Sidak Pelayanan Publik di Tamalate, Wali Kota Soroti Kebersihan dan Responsivitas Layanan

“Pada hari Lebaran, kami hanya membuka di hari pertama, mulai pukul 09.00 sampai 11.00 Wita, terbuka untuk masyarakat umum. Setelah itu tidak ada lagi open house, supaya kita ikut aturan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembatasan tersebut juga sebagai bentuk empati terhadap daerah-daerah yang masih terdampak bencana.

“Dalam edaran pemerintah pusat ditegaskan bahwa masih banyak daerah yang terkena bencana, sehingga kita kurangi waktu pelaksanaan open house menjadi hanya satu hari,” ungkapnya.

Open house tersebut akan digelar di kawasan Balai Kota Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau yang dikenal sebagai Jalan Baru. Kegiatan akan dimulai setelah pelaksanaan salat Idulfitri.

Munafri juga mengungkapkan bahwa sebelumnya kegiatan open house direncanakan berlangsung selama dua hari. Namun, rencana tersebut direvisi setelah terbitnya surat edaran dari pemerintah pusat.

BACA JUGA  Makassar Perkuat Sistem Pengelolaan Sampah di Kawasan Industri

“Kemarin sempat direncanakan dua hari, tapi setelah ada edaran kita kurangi menjadi satu hari saja,” katanya.

Ia pun mempersilakan jajaran perangkat daerah (SKPD) untuk turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama masyarakat.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepedulian sosial serta menjaga semangat kebersamaan di tengah masyarakat, khususnya dalam momentum Hari Raya Idulfitri.

Continue Reading

Trending