Provinsi Sulawesi Barat
Bapperida Sulbar Minta OPD Respon Cepat Hasil Pertemuan Gubernur Suhardi Duka dengan Beberapa Kementerian
Kitasulsel–MAMUJU Dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka dengan beberapa kementerian di Jakarta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar Junda Maulana memimpin rapat koordinasi dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tim Ahli Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar pada Selasa (10/6/2025) di Ruang Rapat RPJMD Kantor Bapperida Sulbar.
Dalam pertemuan itu, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menegaskan bahwa hasil pertemuan di Jakarta tersebut harus direspon cepat oleh seluruh OPD agar tidak sia – sia.
“Kita ingin memastikan bahwa rencana dan peluang dari hasil kunjungan Bapak Gubernur ke Kementerian benar – benar ditindaklanjuti. Jangan sampai peluang besar yang sudah terbuka malah tidak kita manfaatkan,” tegas Junda.
Plt. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan ini pun mengungkapkan, dalam kunjungan tersebut Gubernur Sulbar telah mendapat komitmen dukungan anggaran dari beberapa kementerian.
“Kementerian Transmigrasi berkomitmen memberikan anggaran mencapai hampir Rp.180 Miliar. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat dukungan sekira Rp.200 Miliar.
Begitu pula, Kementerian Pertanian dan Kementerian Investasi menunjukkan sinyal positif untuk mendukung pengembangan di Sulbar,” ungkap Junda.
Untuk itu, Junda meminta seluruh OPD terkait segera merespon dan menyiapkan dokumen pendukung agar dukungan dari Kementerian tersebut dapat direalisasikan pada 2025 dan 2026.
“Kita sudah tetapkan target. Minggu depan, semua OPD terkait harus menuntaskan persiapan, termasuk Dinas ESDM,” lanjutnya.
Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan tenaga ahli dalam mendampingi setiap OPD, agar proses perencanaan benar – benar terukur dan berbasis riset.
“Ke depan, perencanaan harus berbasis riset. Kita tidak boleh hanya menerima bantuan standar, tapi mendorong program terintegrasi yang terdampak besar,” tutup Junda.(*)
Provinsi Sulawesi Barat
Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi
Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.
“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.
Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:
Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:
1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar
2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar
3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar
4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar
“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.
Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.
“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.
Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.
Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login