Connect with us

Nasional

Transformasi Pertanian Lewat Hilirasasi, Mentan Amran Optimis Indonesia Bisa Jadi Negara Superpower

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa hilirisasi produk pertanian merupakan jalan cepat Indonesia untuk menjadi negara mandiri dan berpengaruh secara global. Bahkan menjadi negara superpower.

Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan kuliah umum tentang Perkembangan dan Kebijakan Pembangunan Pertanian di AAS Building, Makassar, di hadapan mahasiswa program Magister dan Doktoral Universitas Hasanuddin (UNHAS), Senin (9/6/2025).

Menurut Mentan Amran, kekuatan sektor pertanian Indonesia tidak hanya terletak pada kemampuan memproduksi, tetapi juga pada menciptakan nilai tambah melalui pengolahan, inovasi, dan pengembangan industri hilir.

“Hilirisasi adalah kunci transformasi pertanian kita. Kalau ini bisa kita lakukan dalam 10 tahun ke depan, dengan komitmen kuat, maka Indonesia bisa menjadi negara superpower,” tegasnya.

Ia mencontohkan, kelapa dalam yang semula hanya dijual Rp1.350 per kilogram bisa bernilai hingga Rp145 ribu per liter jika diolah menjadi Virgin Coconut Oil (VCO).

Komoditas lain seperti kakao dan mete juga bisa mengalami peningkatan nilai hingga 38 kali lipat. Bahkan, kelapa sawit kini telah diolah menjadi biofuel (B50) yang berfungsi sebagai pengganti solar.

BACA JUGA  Dibuka Menbud Fadli Zon, Pameran Pusaka Gau Maraja Pamerkan Keris Presiden Prabowo

Lebih jauh, Mentan Amran menekankan pentingnya peran generasi muda, khususnya mahasiswa S2 dan S3, dalam mendukung agenda hilirisasi melalui riset dan inovasi.

Menurutnya, pemerintah telah menyusun strategi investasi pertanian yang terarah dan berdampak langsung kepada masyarakat.

“Dengan investasi sebesar Rp371 triliun, sektor pertanian bisa menghasilkan keuntungan hingga Rp9.000 triliun dan menciptakan 8 juta lapangan kerja. Karena itu, kebijakan kita sekarang difokuskan langsung kepada petani dan masyarakat,” ungkapnya.

Dalam kuliah bertema Blueprint Kementerian Pertanian dan Perkembangan Kebijakan Pertanian, Mentan Amran juga menyoroti kondisi krisis pangan global yang tengah melanda 58 negara. Ia mengingatkan bahwa krisis pangan tak hanya berdampak pada ekonomi dan kesehatan, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial dan politik.

“Kalau kebijakan bermasalah, maka negara juga akan bermasalah. Maka dari itu, sektor pertanian harus diperkuat dari hulu ke hilir,” tegas Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas).

BACA JUGA  BKPRMI Kecam Larangan Hijab bagi Paskibraka, Sebut Kebijakan Tidak Hormati Konstitusi dan HAM

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pertanian telah mengambil langkah strategis.

Di antaranya, refocusing anggaran agar lebih tepat sasaran, menyederhanakan 241 regulasi yang menghambat produksi, serta meningkatkan sarana dan infrastruktur pertanian.

Hasil dari upaya tersebut mulai terlihat. Data BPS mencatat bahwa produksi beras nasional pada Januari – Juli 2025 mencapai 21 juta ton, naik 14,49 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Laporan USDA bahkan memperkirakan total produksi beras Indonesia tahun ini akan mencapai 34,6 juta ton pada tahun 2025, melebihi target 32 juta ton.

Atas keberhasilan tersebut, FAO menganugerahkan Agricola Medal kepada Pemerintah Indonesia pada 30 Agustus 2024. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan tertinggi dari dunia internasional atas kontribusi Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan global.

Selain memaparkan data dan strategi terkait pembangunan pertanian, Mentan Amran juga memberikan pesan moral dan motivasi kepada para mahasiswa.

“Kalau ingin jadi pemimpin, harus punya inovasi. Kalau tidak, rezekinya rata-rata air. Mau sukses, harus ditekan seperti berlian di suhu tinggi. Kalau tidak ada tekanan, cari tekanan. Cari tantangan besar,” katanya.

BACA JUGA  Berhasil Jaga Stok Beras Nasional, Komisi IV DPR RI Beri Apresiasi Mentan Amran

Ia menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan keunggulan komparatif Indonesia.

“Negara kita bisa menanam sepanjang tahun, air mengalir terus. Kalau kita kuat, dunia akan kehilangan pasarnya. Kita punya 280 juta penduduk, itu potensi besar,” jelasnya.

Mentan Amran juga mengingatkan pentingnya integritas dalam kepemimpinan. “Saya sudah menangkap pejabat korup di Kementan. Percuma pintar kalau tidak jujur. Kalau ada orang pintar tapi tidak punya karakter, itu musibah bagi negara. Karena dia akan pintar membohongi,” tegasnya.

Ia menutup kuliah umumnya dengan keyakinan kuat bahwa pertanian Indonesia, jika terus didorong melalui modernisasi dan hilirisasi, akan menjadi kekuatan utama bangsa.

Dengan komitmen bersama, Indonesia bukan hanya mampu swasembada pangan, tetapi juga berdiri sebagai negara mandiri dan berdaulat di panggung global. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

JK Tegaskan Keadilan Jadi Kunci Mencegah Konflik Sosial dan Keagamaan di Indonesia

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 sekaligus Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), HM Jusuf Kalla, menegaskan bahwa keadilan merupakan faktor paling fundamental dalam mencegah konflik sosial maupun keagamaan di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan JK saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Penanganan dan Resolusi Konflik Sosial di Indonesia: Belajar dari Pak JK” yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jumat (14/11/2025).

Dalam kegiatan yang berlangsung secara virtual dari Jakarta itu, JK memaparkan bahwa sejak Indonesia merdeka, tercatat sekitar 15 konflik besar yang menelan korban lebih dari seribu jiwa. Menurutnya, sebagian besar konflik tersebut dipicu oleh ketidakadilan dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik.

BACA JUGA  Kapolri Lakukan Mutasi Besar, Komjen Dedi Prasetyo Diangkat Jadi Wakapolri dan Irjen Karyoto Menjabat Kabaharka

“Inti dari banyaknya konflik adalah ketidakadilan. Karena itu, keadilan, kemajuan, dan kemakmuran menjadi dasar penting bagi terciptanya perdamaian,” tegas JK.

Pencegahan Lebih Penting daripada Penyelesaian

JK mengingatkan bahwa mencegah konflik jauh lebih penting daripada menanganinya setelah pecah. Konflik sosial, kata dia, kerap muncul dari persoalan lokal yang tidak mendapat penanganan cepat, termasuk hubungan antarwarga hingga isu antarumat beragama.

Terkait konflik keagamaan, JK menekankan bahwa sejumlah kasus besar yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak berawal dari ajaran agama, melainkan persoalan sosial-politik yang kemudian melebar menjadi isu keagamaan.

“Poso dan Ambon itu bukan dimulai dari perbedaan agama, tetapi konflik politik yang kemudian dibawa ke ranah agama,” tandasnya.

BACA JUGA  Pantau Penyelenggaraan CAT, Badan Penyelenggara Haji Utus Tim Khusus ke Makassar

Peran Strategis FKUB dan Dialog Antarumat Beragama

Dalam paparannya, JK juga menyoroti peran penting Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ia prakarsai sejak awal di Makassar. Forum itu, menurutnya, terbukti efektif menciptakan ruang dialog bagi pemuka lintas agama.

“Dulu kami mengadakan pertemuan bulanan di masjid, katedral, hingga pura. Tokoh agama memberikan penjelasan tentang ajarannya masing-masing sehingga tidak ada salah paham,” jelas JK.

Ia menekankan bahwa penyuluh agama memegang tanggung jawab besar dalam menjaga harmoni sosial dengan menyampaikan pesan damai, adil, dan menyejukkan kepada masyarakat.

“Islam adalah rahmatan lil alamin. Penyuluh agama harus menjadi penyejuk, bukan pemicu ketegangan,” ujar mantan Wapres dua periode itu.

BACA JUGA  Pimpin Rapat Bersama Eselon 1 dan 2, Menag RI:Ciptakan Iklim Kerja Yang Sejuk dan Nyaman

Kesejahteraan Masyarakat Jadi Faktor Penting

JK juga menegaskan hubungan erat antara kesejahteraan ekonomi dan potensi konflik. Menurutnya, banyak konflik terjadi di wilayah yang tingkat kesejahteraannya rendah.

“Kalau masyarakat sejahtera, konflik jarang terjadi,” ujar JK.

Ia menambahkan, memakmurkan rumah ibadah harus berjalan seiring dengan upaya memakmurkan masyarakat, agar harmoni sosial dapat terjaga secara berkelanjutan.

Keadilan, Komunikasi, dan Penghormatan Antarumat Beragama

Menutup paparannya, JK kembali menegaskan bahwa keadilan, penghormatan terhadap keyakinan, serta komunikasi yang baik antarumat beragama adalah fondasi utama untuk menjaga keutuhan bangsa.

“Dengan berlaku adil dan saling memahami, kita bisa membangun Indonesia yang aman, adil, dan makmur,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel