Kementrian Agama RI

Negosiasi Berhasil, Menag Pastikan Klinik Kesehatan Haji Daker Makkah Beroperasi

Published

5 bulan ago

3 Juni 2025

Kitasulsel–MAKKAH Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Daerah Kerja (Daker) Makkah telah beroperasi. Hal itu dilakukan Menag dengan mengunjungi KKHI Daker Makkah sekaligus menyapa sejumlah jemaah yang sedang dirawat, Selasa (3/6/2025).

Menag menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Arab Saudi yang telah memberikan izin operasional KKHI. Menurutnya, KKHI kembali beroperasi berkat pendekatan dan negodiasi pihaknya dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi.

“Sebelumnya kita yakinkan mereka bahwa jemaah Indonesia lebih nyaman dirawat di KKHI. Faktornya karena ada kesamaan bahasa dan ada pendampingnya,” kata Menag.

Menurut Menag, jemaah yang memerlukan penanganan medis, bisa dirujuk di KKHI. Kecuali untuk penyakit tertentu yang harus mendapatkan rujukan ke RS Arab Saudi. “Misalnya cuci darah, tidak ada alatnya di KKHI dan harus dirujuk di RS Arab Saudi,” katanya.

“Sekali lagi kami berterima kasih kepada Pemerintah Arab Saudi yang telah berkomitmen mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan tamunya, yaitu jemaah haji Indonesia,” tandasnya.

Sapa Jemaah

Kunjungan Menag ke KKHI juga disertai dengan Timwas DPR. Menag menyapa jemaah dan memastikan mereka tertangani dengan baik oleh KKHI. Menag misalnya menyapa Khoirul Umami, jemaah haji asal Tulung Agung, Jawa Timur. Umami merasa terharu dikunjungi oleh Menag. Kaki Umami terpaksa harus dibalut dengan perban karena diabetes. Kakinya melepuh dan luka.

“Doa yang banyak ya Bu. Doa orang yang sakit itu diterima Allah Swt,” tutur Menag.

Di bilik lain, Yahya, jemaah haji dari Subang tak kuat menahan tangis karena harus dirawat di KKHI. Yahya terjatuh dari tangga saat beribadah di Masjidil Haram. Menag pun menengadahkan doa dan berdoa bersama untuk kesembuhan Yahya.

“Kami di sini bersama dengan Amirul Hajj didampingi Timwas Haji DPR RI pak Husni mengontrol secara seksama jemaah yang dirawat di KKHI,” sebut Menag.

Menag juga mengontrol sarana prasarana dan obat-obatan yang akan dibawa ke kemah Arafah dan Mina. “Alhamdulillah kita telah menyaksikan semua. Insya Allah nanti pelaksanaan Armuzna akan berjalan lebih baik,” kata Menag.

Timwas DPR RI, M. Husni mengatakan, pelayanan haji hingga hari ini tidak ditemukan kendala dan sudah terurai semua masalah. Jemaah juga dinilai lebih tertib dari tahun-tahun sebelumnya.

“Pelayanan mulai dari konsumsi, akomodasi dan bus shalawat semuanya berjalan dengan lancar. Petugasnya juga terus menjaga dan melayani jemaah dan berkomunikasi dengan baik kepada jemaah,” kata Husni. (*)

Kementrian Agama RI

Pemerintah Siapkan LPDU sebagai Instrumen Kelola Dana Umat, Apa Itu?

Published

1 jam ago

30 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis. Berbicara di Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 di UIII Depok, Menag mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.

Untuk mendayagunakan potensi ini secara produktif, Menag menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.

“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

“Kami berencana, Insya Allah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” lanjutnya.

Dijelaskan Menag bahwa data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.

Ia lalu mencontohkan bahwa dana ibadah rutin seperti Kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp72 triliun per tahun. Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yaitu Fidyah (denda bagi yang tidak mampu berpuasa).

“Berdasarkan data, sekitar 7% dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa. Jika dari jumlah tersebut membayar fidyah, potensinya dapat mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini baru dari Fidyah,” ungkap Menag.

Potensi ini semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti Kafarat, Akikah, Luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infaq.

“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa LPDU dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memastikan dana umat ini tidak hanya terdistribusi, tetapi terkelola secara produktif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.

“Pendirian LPDU ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dana umat ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami optimistis LPDU akan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)