Nasional
Anggaran Sekolah Rakyat Capai Rp 2,3 T untuk 100 Lokasi, Biaya per Siswa Rp 48 Juta per Tahun
Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah tengah menyiapkan pembangunan besar-besaran untuk Sekolah Rakyat yang akan diluncurkan pada tahun ajaran 2025–2026.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebutkan, program ini akan menyasar 100 lokasi dengan total anggaran mencapai Rp 2,3 triliun.
“Anggaran kebutuhan operasional sekolah rakyat jika mengasumsikan ini di 100 lokasi untuk tahun ajaran 2025-2026, totalnya adalah Rp 2,3 triliun,” ujar Gus Ipul dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Program Sekolah Rakyat ini dirancang dengan pendekatan menyeluruh. Dari sisi biaya, setiap siswa akan memperoleh dukungan hingga Rp 48,25 juta per tahun.
Dana ini sudah mencakup berbagai perlengkapan penting, mulai dari seragam, laptop, sepatu, hingga alat tulis.
“Kami juga sudah melapor kemarin kepada Presiden, indeks pembiayaan per siswa itu sekitar Rp 48,25 juta per tahun,” ungkap Gus Ipul.
Ia menambahkan bahwa biaya tinggi ini diprediksi hanya akan terjadi di tahun pertama pelaksanaan.
Dari total anggaran, Gus Ipul merinci alokasinya meliputi berbagai komponen penting. Untuk kebutuhan guru dan tenaga pendidik saja dialokasikan dana sebesar Rp 1,11 triliun.
Sementara sarana prasarana, seperti laboratorium, perpustakaan, asrama, dan kelas, diperkirakan menelan biaya Rp 487,14 miliar.
Adapun penyusunan kurikulum membutuhkan anggaran Rp 3,66 miliar, operasional sekolah Rp 187,73 miliar, dan dukungan lainnya sebesar Rp 116,64 miliar.
Dengan proyeksi 100 lokasi, sekolah rakyat akan terdiri dari 340 rombongan belajar (rombel) yang diisi oleh sekitar 8.850 siswa. Namun, Gus Ipul menyebut angka ini masih bisa bertambah.
“Jadi ini masih berupa asumsi, karena nanti kemungkinannya bisa lebih dari 10.000 (siswa),” jelasnya.
Mengenai persiapan di lapangan, pemerintah menargetkan semua infrastruktur siap dalam waktu dekat.
“Kesiapan sarpras, diharapkan nanti akhir Juni atau awal Juli sudah tuntas. Kemudian kurikulum juga sekarang sedang berproses terus.
Kesiapan guru juga sudah kita lakukan rapat berulang-ulang dengan Dikdasmen, dengan PANRB, dengan BKN, dan juga unsur-unsur yang lain,” ujar Gus Ipul. (*)
Kitasulsel–JAKARTA Upaya pemerintah dalam memperkuat daya beli masyarakat kembali diwujudkan melalui bantuan sosial (Bansos) tambahan yang digulirkan sejak awal Juni 2025.
Skema ini menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dengan total anggaran mencapai Rp11,93 triliun.
Setiap penerima mendapatkan paket bantuan berupa 20 kilogram beras dan uang tunai senilai Rp400 ribu.
Bantuan diberikan satu kali pada bulan Juni, namun mencakup kebutuhan dua bulan sekaligus, yaitu Juni dan Juli.
Penyaluran dilakukan secara bertahap sejak 5 Juni 2025 dan ditargetkan selesai sebelum akhir Juli, tergantung wilayah masing-masing.
Rincian Penyaluran dan Jadwalnya
Berdasarkan data hingga 17 Juni, sebagian penerima telah memperoleh bantuan dalam dua tahap. Tahap pertama berupa 10 kg beras dan Rp200 ribu tunai, disusul tahap kedua dengan jumlah yang sama.
Skema distribusi ini dirancang untuk menjangkau masyarakat secara lebih merata dan tepat waktu.
Kriteria Penerima Bantuan
Program ini hanya diberikan kepada warga negara Indonesia yang telah terverifikasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan memenuhi beberapa syarat, antara lain:
Memiliki e-KTP
Masuk kategori miskin atau rentan miskin
Terdaftar sebagai penerima BPNT atau PKH
Termasuk dalam desil 1 hingga 4 pendapatan nasional
Tidak berstatus ASN, TNI, Polri, maupun pegawai BUMN/BUMD
Tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti BLT atau program Prakerja
Verifikasi dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan bantuan disalurkan secara akurat dan sesuai sasaran.
Proses Distribusi dan Cara Penerimaan
Untuk distribusi beras, pemerintah bekerja sama dengan perangkat desa atau kelurahan melalui rumah-rumah warga atau titik distribusi komunal. Sementara untuk bantuan uang tunai, penyaluran dilakukan melalui dua jalur:
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan oleh bank-bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN)
Pos Indonesia, khusus bagi daerah yang belum menggunakan KKS
Informasi resmi terkait bantuan ini akan disampaikan melalui surat pemberitahuan atau pesan dari pihak desa/kelurahan.
Masyarakat dapat memantau status penerimaan bansos melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos dari Kemensos.
Jika merasa berhak namun belum terdaftar, warga diminta segera melapor ke kantor desa atau kelurahan agar dapat dimasukkan dalam data DTSEN untuk proses bantuan berikutnya.
Bantuan ini diharapkan dapat membantu kebutuhan pokok warga selama dua bulan ke depan.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk segera memeriksa status bantuan dan tidak ragu melapor jika belum menerima, agar tidak tertinggal dalam proses distribusi selanjutnya. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login