Bupati Sidrap Kunjungi Permukiman Transmigrasi Desa Lagading, Serap Aspirasi Warga

Published

5 bulan ago

25 April 2025

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang, H. Syaharuddin Alrif, mengunjungi permukiman transmigrasi di Desa Lagading, Kecamatan Pitu Riase, Jumat (25/4/2025).

Kunjungan tersebut bertujuan menyerap langsung aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dasar di wilayah tersebut.

Dalam dialog bersama warga, sejumlah persoalan mengemuka, di antaranya ketersediaan sumber air bersih, pengembangan sektor perkebunan, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.

“Kami hadir di sini untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Semua masukan ini akan kami bahas dan tindak lanjuti bersama perangkat daerah,” ujar Syaharuddin.

Bupati datang bersama Ketua TP PKK Sidrap, Haslindah Syaharuddin, sejumlah pejabat daerah, anggota DPRD, serta sejumlah unsur terkait.

Kehadiran mereka menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam merespons langsung persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya di kawasan transmigrasi.

Warga menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap perhatian pemerintah bisa mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar, demi peningkatan kualitas hidup di wilayah mereka. (*)

Wabup Sidrap Hadiri Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Daerah via Zoom

Published

11 jam ago

15 September 2025

Redaksi Kitasulsel

SOALINDONESIA–SIDRAP Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, mengikuti pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Pendahuluan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2024 dan 2025 (s.d. Triwulan III) melalui Zoom Meeting, Senin (15/9/2025) di Ruang Kerja Bupati Sidrap.

Rapat tersebut dipimpin Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Winner Franky Halomoan Manalau, dan dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Selain Sidrap, kegiatan juga diikuti pemerintah Kabupaten Jeneponto, Parepare, dan Enrekang.

Winner Franky mengatakan, masih terdapat belanja yang berdasarkan hasil pemeriksaan DPK pada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam tiga tahun terakhir dinilai belum memadai. Hal ini menjadi salah satu alasan pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan belanja dengan lima indikasi yang ditetapkan.

“Untuk waktu pemeriksaan, sudah dimulai hari ini 15 September sampai pertengahan Oktober. Pemeriksaan terinci direncanakan akhir Oktober sampai November 2025, sementara hasil pemeriksaan dilaporkan Desember 2025,” terangnya.

Winner berharap gubernur maupun para kepala daerah mendukung pelaksanaan pemeriksaan sesuai kode etik. Dukungan tersebut disebutnya penting agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan tepat sasaran.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menegaskan pemeriksaan BPK merupakan amanah undang-undang untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dan daerah berjalan sesuai prinsip kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas.

“Pemeriksaan ini merupakan momentum memperkuat integritas sekaligus evaluasi atas kinerja kita semua dalam menjaga keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyambut baik pelaksanaan ini dan sepenuhnya mendukung,” ujar Fatmawati.

Ia menambahkan, kebijakan anggaran tahun 2025 diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia berkualitas, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, dan pemerintahan yang efektif.

“Setiap catatan maupun rekomendasi BPK adalah dasar penting untuk perbaikan berkelanjutan. Karena itu kami berkomitmen memberi dukungan penuh, baik data maupun akses informasi secara cepat dan tepat waktu,” tegasnya.

Tampak hadir mendampingi Wabup Sidrap, Asisten Administrasi Umum Nasruddin Waris, Inspektur Kabupaten Mustari Kadir, Kepala BKAD Sahabuddin, Kabid Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah BKAD Irwan, serta Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BKAD Fadli Yacub. (*)