Pemkot Makassar

Lantik DPD BKPRMI, Munafri Minta Perkuat Peran Masjid Bina Generasi Muda

Published

8 bulan ago

29 Mei 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin resmi melantik pengurus DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Makassar, periode 2025–2030.

Pelantikan ini adalah momentum penting, khususnya dalam memperkuat peran masjid sebagai pusat pelatihan generasi muda.

Menurutnya, kegiatan BKPRMI boleh dilakukan di berbagai tempat, namun identitas dan pijakan awal tetap harus dihilangkan di masjid.

“Bagaimana ceritanya kita berdasarkan kegiatan di masjid, tapi harus dibor di tempat lain? Dasar gerak kita itu ada di masjid. Proses lahirnya kader harus dari masjid. Pelatihannya, perumusannya, semua dari masjid,” tegas Munafri saat menyampaikan Berbagai dalam pelantikan DPD BKPRMI Kota Makassar periode 2025–2030, di Masjid Babussalam, Jl. Borong Raya, Kamis (29/5/2025).

Ia mengingatkan bahwa masjid bukan sekadar tempat ibadah tetapi juga ruang pelatihan, pendidikan, diskusi, hingga penyelesaian persoalan umat.

“Masyarakat tidak hanya membutuhkan masjid yang mewah, tapi juga masjid yang hidup yang mampu menjadi daya tarik dan pusat kegiatan keumatan,” katanya.

Ia juga menunjukkan pentingnya menjadikan pemuda masjid sebagai benteng menghadapi pengaruh negatif globalisasi.

“Kita harus mempersiapkan ini mulai sekarang. Pemerintah Kota Makassar bahkan sedang menyusun kurikulum pendidikan dasar yang mengintegrasikan pendidikan adat, tata krama, dan nilai-nilai kearifan lokal,” jelasnya.

Munafri juga merasa prihatin atas kurangnya komunikasi antara generasi muda dan orang tua yang menyebabkan hilangnya rasa hormat.

Selain itu, ia juga berharap pentingnya peran BKPRMI dalam menjaga toleransi antarumat beragama di Makassar, kota yang selama ini menjadi sorotan nasional dalam isu toleransi.

“Kita harus mengembalikan nilai-nilai yang diberikan kepada orang tua dan ini bisa dimulai dari masjid. BKPRMI harus menjadi bagian penting dalam merawat keharmonisan. Mari kita jaga bersama kota ini agar tidak terjebak dalam stigma intoleransi,” imbuhnya.

Pada kesempatan ini, Munafri mengajak BKPRMI untuk tidak hanya fokus pada kegiatan keagamaan semata tetapi juga ikut serta dalam memperkuat peran sosial dan ekonomi umat.

BKPRMI juga berharap dapay menjaga keharmonisan di tengah masyarakat dan ikut aktif dalam forum kerukunan antarumat beragama dan menjadi garda terdepan dalam membangun toleransi di Makassar.

“Makassar sering menyampaikan soal isu toleransi. Kita tidak boleh membiarkan stigma itu berkembang. BKPRMI harus ikut menjadi perekat dan penyambung harmoni,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Ia pun mendorong BKPRMI mencetak pemuda yang mandiri secara ekonomi melalui kewirausahaan.

Menurutnya, tantangan ekonomi saat ini justru membuka peluang inovasi dan kreativitas.

“Mari lahirkan pengusaha-pengusaha dari masjid yang mampu menggerakkan perekonomian umat,” ucapnya.

Tak lupa, Munafri juga menyampaikan komitmen pemerintah kota dalam mendukung para guru mengaji, imam masjid, hingga petugas jenazah yang selama ini berperan besar di tengah masyarakat.

“Bayangkan jika tak ada lagi yang mau mengurus jenazah, menjadi imam, atau guru ngaji. Maka ini kewajiban pemerintah untuk memberi perhatian khusus agar mereka bisa hidup layak,” tuturnya. (*)

Pemkot Makassar

Perkuat Sinergi Pusat–Daerah, Wali Kota Makassar Kunjungi Kemendagri RI

Published

2 hari ago

27 Januari 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Jakarta Di sela agenda pemerintahan di Ibu Kota, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melakukan kunjungan strategis ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi pemerintahan ke depan.

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan arah kebijakan daerah tetap selaras dengan regulasi serta program pembangunan nasional. Wali Kota Makassar yang akrab disapa Appi menyambangi Kantor Kemendagri RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Kehadiran Appi disambut langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri RI yang baru, Dr. Cheka Virgowansyah. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan diskusi strategis antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai isu strategis serta peluang kolaborasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan Kota Makassar ke depan.

Wali Kota Makassar didampingi Kepala Bagian Protokol Setda Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah. Kehadiran jajaran pendamping ini menegaskan keseriusan Pemkot Makassar dalam mengonsolidasikan berbagai aspek pemerintahan, mulai dari administrasi hingga pengelolaan pendapatan daerah.

Munafri Arifuddin menjelaskan bahwa kunjungannya ke Ditjen Otda Kemendagri merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus langkah strategis memperkuat kolaborasi pemerintahan ke depan. Ia juga secara khusus menyampaikan ucapan selamat kepada Cheka Virgowansyah yang baru dilantik sebagai Dirjen Otda.

“Pertemuan ini bagian dari silaturahmi. Pak Dirjen Otda yang baru, sehingga saya datang untuk menyampaikan ucapan selamat, sekaligus berdiskusi mengenai peluang kerja sama ke depan,” ujar Appi.

Menurutnya, pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk membahas penguatan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Kami membicarakan peluang dan kerja sama untuk memperkuat jalannya pemerintahan ke depan. Kota Makassar tentu membutuhkan sinergi dan dukungan dari pemerintah pusat agar roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan optimal,” jelasnya.

Appi menambahkan, sebagai salah satu kota metropolitan di Kawasan Timur Indonesia, Makassar memiliki peran strategis yang membutuhkan dukungan kebijakan, regulasi, serta koordinasi lintas sektor dengan pemerintah pusat.

“Pertemuan ini kami harapkan menjadi kunci dalam memastikan kebijakan daerah berjalan seiring dengan arah pembangunan nasional,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Protokol Setda Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kapasitas pemerintahan.

Diskusi menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, efektif, dan berbasis sistem, sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.

“Salah satu fokus pembahasan adalah strategi percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran,” ujar Andi Ardi.

Ia juga menyebutkan pemanfaatan sistem digital menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut, khususnya penerapan sistem e-Mutasi, yakni platform digital untuk memfasilitasi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar daerah secara lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.

“Melalui sistem e-Mutasi, proses mutasi ASN dapat dilakukan lebih cepat dan akuntabel, sekaligus mengurangi birokrasi yang berbelit,” jelasnya.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan, termasuk Pemerintah Kota Makassar.

“Pada prinsipnya, Kemendagri terus mendorong dan mendukung pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari semakin eratnya hubungan kerja antara Pemerintah Kota Makassar dan Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin juga melakukan kunjungan ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dengan fokus pada penguatan sektor pariwisata dan kemaritiman sebagai potensi unggulan Kota Makassar.