Connect with us

Pemkot Makassar

Lantik DPD BKPRMI, Munafri Minta Perkuat Peran Masjid Bina Generasi Muda

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin resmi melantik pengurus DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Makassar, periode 2025–2030.

Pelantikan ini adalah momentum penting, khususnya dalam memperkuat peran masjid sebagai pusat pelatihan generasi muda.

Menurutnya, kegiatan BKPRMI boleh dilakukan di berbagai tempat, namun identitas dan pijakan awal tetap harus dihilangkan di masjid.

 

“Bagaimana ceritanya kita berdasarkan kegiatan di masjid, tapi harus dibor di tempat lain? Dasar gerak kita itu ada di masjid. Proses lahirnya kader harus dari masjid. Pelatihannya, perumusannya, semua dari masjid,” tegas Munafri saat menyampaikan Berbagai dalam pelantikan DPD BKPRMI Kota Makassar periode 2025–2030, di Masjid Babussalam, Jl. Borong Raya, Kamis (29/5/2025).

BACA JUGA  Munafri Arifuddin Buka Kasih Keras Padel Tournament, Dorong Gaya Hidup Sehat di Makassar

Ia mengingatkan bahwa masjid bukan sekadar tempat ibadah tetapi juga ruang pelatihan, pendidikan, diskusi, hingga penyelesaian persoalan umat.

“Masyarakat tidak hanya membutuhkan masjid yang mewah, tapi juga masjid yang hidup yang mampu menjadi daya tarik dan pusat kegiatan keumatan,” katanya.

Ia juga menunjukkan pentingnya menjadikan pemuda masjid sebagai benteng menghadapi pengaruh negatif globalisasi.

“Kita harus mempersiapkan ini mulai sekarang. Pemerintah Kota Makassar bahkan sedang menyusun kurikulum pendidikan dasar yang mengintegrasikan pendidikan adat, tata krama, dan nilai-nilai kearifan lokal,” jelasnya.

Munafri juga merasa prihatin atas kurangnya komunikasi antara generasi muda dan orang tua yang menyebabkan hilangnya rasa hormat.

Selain itu, ia juga berharap pentingnya peran BKPRMI dalam menjaga toleransi antarumat beragama di Makassar, kota yang selama ini menjadi sorotan nasional dalam isu toleransi.

BACA JUGA  Pemkot Makassar Dukung Penuh Event Vini Vidi Vespa 2024, Firman Hamid Pagarra Pastikan Fasilitas dan Keamanan

“Kita harus mengembalikan nilai-nilai yang diberikan kepada orang tua dan ini bisa dimulai dari masjid. BKPRMI harus menjadi bagian penting dalam merawat keharmonisan. Mari kita jaga bersama kota ini agar tidak terjebak dalam stigma intoleransi,” imbuhnya.

Pada kesempatan ini, Munafri mengajak BKPRMI untuk tidak hanya fokus pada kegiatan keagamaan semata tetapi juga ikut serta dalam memperkuat peran sosial dan ekonomi umat.

BKPRMI juga berharap dapay menjaga keharmonisan di tengah masyarakat dan ikut aktif dalam forum kerukunan antarumat beragama dan menjadi garda terdepan dalam membangun toleransi di Makassar.

“Makassar sering menyampaikan soal isu toleransi. Kita tidak boleh membiarkan stigma itu berkembang. BKPRMI harus ikut menjadi perekat dan penyambung harmoni,” tegasnya.

BACA JUGA  Silaturahmi Pjs Wali Kota dan Pjs Ketua TP PKK Kota Makassar, Dorong Akselerasi Program Kerja

Pada kesempatan ini, Ia pun mendorong BKPRMI mencetak pemuda yang mandiri secara ekonomi melalui kewirausahaan.

Menurutnya, tantangan ekonomi saat ini justru membuka peluang inovasi dan kreativitas.

“Mari lahirkan pengusaha-pengusaha dari masjid yang mampu menggerakkan perekonomian umat,” ucapnya.

Tak lupa, Munafri juga menyampaikan komitmen pemerintah kota dalam mendukung para guru mengaji, imam masjid, hingga petugas jenazah yang selama ini berperan besar di tengah masyarakat.

“Bayangkan jika tak ada lagi yang mau mengurus jenazah, menjadi imam, atau guru ngaji. Maka ini kewajiban pemerintah untuk memberi perhatian khusus agar mereka bisa hidup layak,” tuturnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wali Kota Munafri Dorong Transformasi Digital ASN Berbasis Meritokrasi

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar terus mendorong peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) melalui transformasi sistem kepegawaian berbasis digital.

Dalam audiensi bersama pakar reformasi birokrasi dan transformasi digital, Ir. H. Juwanda, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin membahas penguatan sistem merit, penilaian kinerja ASN berbasis data.

Selain itu, langkah strategis untuk membangun tata kelola kepegawaian yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Hal ini, menjadi pembahasan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan tim Juwanda, seorang spesialis transformasi digital dan reformasi birokrasi, di Ruang Kerja Wali Kota, Jumat (18/7/2025).

Ir. Juwanda memulai audiensi dengan memaparkan konsep Merit System yang menjadi fondasi dalam memperkuat tata kelola kepegawaian secara transparan dan objektif.

Ia menegaskan bahwa transformasi birokrasi dan sistem kepegawaian harus didukung dengan eksekusi teknis yang baik dan kolaborasi lintas sektor.

“Sebagai ASN, punya tanggung jawab penting menjalankan visi dan misi pemerintah. Untuk itu, sistem manajemen ASN harus berbasis digital, objektif, dan akurat,” ujar Juwanda.

Dalam paparannya, Juwanda menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja ASN, diperlukan pendekatan digital dalam mengelola proses manajemen ASN.

BACA JUGA  Silaturahmi Pjs Wali Kota dan Pjs Ketua TP PKK Kota Makassar, Dorong Akselerasi Program Kerja

Salah satunya dengan membangun sistem penilaian berbasis talent pool dan pengukuran indikator kinerja seperti SKP (Standar Kinerja Pegawai), aktivitas kerja, hingga IKI (Indikator Kinerja Individu).

“Sistem kinerja yang baik mengukur dari banyak sisi, termasuk SKP, instruksi khusus pimpinan, serta indikator objektif lainnya. Dengan ini, kita bisa mengaitkan kinerja langsung ke TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai),” jelasnya.

Ia juga mencontohkan sistem penilaian ASN di Jawa Barat yang menggunakan 360-degree review, di mana kinerja ASN dinilai tidak hanya oleh atasan, tetapi juga oleh bawahan, rekan kerja, penilaian mandiri, serta feedback dari pengguna layanan.

Lebih lanjut, Juwanda memaparkan sistem dashboard berbasis warna untuk memantau kinerja ASN secara real-time. Dalam sistem ini, pimpinan dapat melihat profil pegawai secara menyeluruh, termasuk skor TKD (Tes Kompetensi Data), potensi, dan histori prestasi.

“Semakin hijau warnanya, semakin tinggi performanya. Kita bisa melihat siapa yang punya potensi, siapa yang aktif, bahkan siapa yang punya catatan khusus,” ungkapnya.

BACA JUGA  Wali Kota Munafri dan Mensos Saifullah Tinjau Kawasan Untia, Siap Jadi Pusat Sekolah

Juwanda juga menjelaskan tahapan strategis dalam reformasi sistem kepegawaian digital. Pertama, validasi dan pembenahan data pegawai.

Kedua, perbaikan sistem manajemen dan penilaian kinerja secara berkala (bulanan). Ketiga, assesmen potensi dan pembatasan pegawai sesuai kebutuhan organisasi.

Keempat, penempatan jabatan berbasis sistem dan hasil asesmen. Kelima, penerapan sistem kepegawaian online 100% secara bertahap.

Menurutnya, semua tahapan ini disiapkan untuk membangun birokrasi yang adaptif, akuntabel, dan berbasis data.

Dalam pelaksanaannya, Juwanda menekankan pentingnya membentuk working level team yang terdiri dari talenta muda, dengan energi dan ide segar.

“Memang butuh kombinasi antara yang berpengalaman dan generasi muda. Mereka bisa diambil dari talent pool terbuka dan dilibatkan aktif di tim pelaksana,” katanya.

Struktur pelaksana internal tetap melibatkan pimpinan utama seperti Sekda sebagai Ketua, Asisten sebagai Ketua Harian, dan OPD teknis di bawahnya.

Sebagai bagian dari solusi digitalisasi, Juwanda juga merekomendasikan penggunaan berbagai platform dan aplikasi modern.

“Dengan sistem yang transparan, berbasis data, dan mendukung pengembangan talenta, kami optimis ASN di Makassar bisa menjadi garda depan dalam mendorong pelayanan publik yang berkualitas dan adaptif terhadap perubahan zaman,” tuturnya.

BACA JUGA  PJ Sekda Makassar Sambut Peserta KIM Fest 2024 dengan Sailing dan Dinner di Atas Phinisi

Saat ini, Pemerintah Kota Makassar terus berkomitmen memperkuat kualitas birokrasi melalui sistem penilaian kinerja berbasis meritokrasi dan digitalisasi.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya mempercepat penerapan metode ini secara efektif, sesuai prosedur yang berlaku.

“Metode ini harus cepat jalan, kami ingin secepatnya diterapkan. Apalagi di Pemkot ini banyak ide yang bisa dieksplorasi, tinggal bagaimana kita maksimalkan potensi yang ada,” kata Munafri.

Ia menambahkan, Pemkot Makassar mendorong sistem yang mampu menggali dan menilai kemampuan tersembunyi para ASN sebagai dasar penempatan jabatan.

Penilaian dilakukan secara objektif dan terukur melalui sistem digital, sehingga proses manajemen SDM berjalan transparan dan akuntabel.

Langkah ini juga akan didukung oleh pelatihan dan pengembangan kompetensi, agar pegawai siap mengemban tanggung jawab di posisi strategis sesuai potensinya.

“Dengan sistem ini, kita bisa tempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Itu kuncinya untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan Publik kita,” tegas Munafri. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel