Pemkot Makassar
Lantik Sekda Makassar, Wali Kota Munafri Tegaskan Akselerasi Program Asta Cita Presiden
Kitasulsel–MAKASSAR Setelah melalui masa kekosongan selama kurang 17 bulan atau selama 1 tahun 5 bulan, Pemerintah Kota Makassar akhirnya resmi memiliki Sekretaris Daerah (Sekda) definitif.
Sejauh ini, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif kosong pasca jabatan Muh Anshar yang pensiun 31 Desember 2023. Selama lebih dari satu tahun dan hanya diisi oleh Pelaksana Harian (Plh), Pejabat pelaksana tugas (Plt) maupun penjabat (Pj), Sehingga Munafri-Aliyah bergerak cepat melantik Sekda definitif.
Dalam suasana khidmat, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin melantik Dr. Andi Zulkifli Nanda sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar definitif, di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (28/5/2025).
Dalam prosesi pelantikan dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham (Aliyah), Ketua TP PKK Melinda Aksa, Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar serta tamu undangan pada umumnya.
“Bagaimana? selesaimi pak Sekda,” kata Appi mengawali sambutan.
Prosesi pelantikan ini menjadi penanda penting berakhirnya masa transisi yang cukup panjang dalam struktur birokrasi kota. Dengan dilantiknya Sekda definitif, diharapkan roda pemerintahan berjalan lebih efektif, stabil, dan mampu mempercepat realisasi program prioritas daerah.
Munafri menekankan pentingnya peran Sekda sebagai penggerak utama roda pemerintahan yang solid, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Serta memperkuat struktur birokrasi dan mempercepat akselerasi program-program strategis kota Makassar lima tahun ke depan.
Munafri menekankan bahwa pelantikan Sekda bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan bentuk kepedulian kepala daerah terhadap prinsip good governance dan tata kelola pemerintahan yang profesional.
“Fungsi sentral Sekretaris Daerah ini akan memberikan kita kemampuan yang kuat dalam tata kelola sistem pemerintahan. Harapan kita besar karena kita tahu, tugas-tugas ke depan tidak ringan, meski terlihat sederhana. Tantangan kita besar,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Appi juga menekankan pentingnya sinergi, loyalitas, dan kecepatan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Sekda yang baru diharapkan mampu menjadi jembatan koordinasi yang solid antarsatuan kerja untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di Kota Daeng.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun kolaborasi lintas sektor dan menekankan bahwa keberhasilan pemerintah tidak bisa dijalankan secara parsial atau sektoral.
“Tata kelola ini tidak bisa berjalan parsial. Harus ada tingkat kolaborasi dan kebersamaan yang tinggi, serta menjunjung nilai-nilai saling tahu dan saling memahami,” lanjutnya.
Munafri berharap kehadiran Sekda definitif akan memperkuat koordinasi internal di seluruh jajaran perangkat daerah. Ia juga mengajak seluruh ASN di lingkup Pemkot Makassar untuk memberikan dukungan penuh demi terciptanya pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Ini bukan tentang saya sebagai Wali Kota, bukan tentang Ibu Aliyah sebagai Wakil Wali Kota, atau Pak Sekda sebagai individu. Ini tentang Pemerintah Kota Makassar sebagai satu kesatuan tim,” jelasnya.
Dengan pelantikan Sekda definitif ini, diharapkan stabilitas birokrasi Pemkot Makassar akan semakin kuat dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan, termasuk dalam menyukseskan program-program strategis nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat berkaitan asta cita Presiden Prabowo Subianto.
“Jangan sampai hanya karena satu bagian yang tidak sinkron, menjalankan pemerintahan secara utuh. Kita mau program sesuai asta cita pak Presiden,” tegasnya.
Dalam bagian akhir pidatonya, Munafri mengingatkan bahwa jabatan merupakan bentuk pengabdian, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.
“Kita hadir sebagai pelayan masyarakat. Tidak boleh ada alasan untuk tidak membantu menyelesaikan persoalan mereka, sekecil apa pun itu. Semangat pengabdian harus menjadi muara dari semua pekerjaan kita,” tutupnya. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar terus mendorong peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) melalui transformasi sistem kepegawaian berbasis digital.
Dalam audiensi bersama pakar reformasi birokrasi dan transformasi digital, Ir. H. Juwanda, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin membahas penguatan sistem merit, penilaian kinerja ASN berbasis data.
Selain itu, langkah strategis untuk membangun tata kelola kepegawaian yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Hal ini, menjadi pembahasan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan tim Juwanda, seorang spesialis transformasi digital dan reformasi birokrasi, di Ruang Kerja Wali Kota, Jumat (18/7/2025).
Ir. Juwanda memulai audiensi dengan memaparkan konsep Merit System yang menjadi fondasi dalam memperkuat tata kelola kepegawaian secara transparan dan objektif.
Ia menegaskan bahwa transformasi birokrasi dan sistem kepegawaian harus didukung dengan eksekusi teknis yang baik dan kolaborasi lintas sektor.
“Sebagai ASN, punya tanggung jawab penting menjalankan visi dan misi pemerintah. Untuk itu, sistem manajemen ASN harus berbasis digital, objektif, dan akurat,” ujar Juwanda.
Dalam paparannya, Juwanda menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja ASN, diperlukan pendekatan digital dalam mengelola proses manajemen ASN.
Salah satunya dengan membangun sistem penilaian berbasis talent pool dan pengukuran indikator kinerja seperti SKP (Standar Kinerja Pegawai), aktivitas kerja, hingga IKI (Indikator Kinerja Individu).
“Sistem kinerja yang baik mengukur dari banyak sisi, termasuk SKP, instruksi khusus pimpinan, serta indikator objektif lainnya. Dengan ini, kita bisa mengaitkan kinerja langsung ke TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai),” jelasnya.
Ia juga mencontohkan sistem penilaian ASN di Jawa Barat yang menggunakan 360-degree review, di mana kinerja ASN dinilai tidak hanya oleh atasan, tetapi juga oleh bawahan, rekan kerja, penilaian mandiri, serta feedback dari pengguna layanan.
Lebih lanjut, Juwanda memaparkan sistem dashboard berbasis warna untuk memantau kinerja ASN secara real-time. Dalam sistem ini, pimpinan dapat melihat profil pegawai secara menyeluruh, termasuk skor TKD (Tes Kompetensi Data), potensi, dan histori prestasi.
“Semakin hijau warnanya, semakin tinggi performanya. Kita bisa melihat siapa yang punya potensi, siapa yang aktif, bahkan siapa yang punya catatan khusus,” ungkapnya.
Juwanda juga menjelaskan tahapan strategis dalam reformasi sistem kepegawaian digital. Pertama, validasi dan pembenahan data pegawai.
Kedua, perbaikan sistem manajemen dan penilaian kinerja secara berkala (bulanan). Ketiga, assesmen potensi dan pembatasan pegawai sesuai kebutuhan organisasi.
Keempat, penempatan jabatan berbasis sistem dan hasil asesmen. Kelima, penerapan sistem kepegawaian online 100% secara bertahap.
Menurutnya, semua tahapan ini disiapkan untuk membangun birokrasi yang adaptif, akuntabel, dan berbasis data.
Dalam pelaksanaannya, Juwanda menekankan pentingnya membentuk working level team yang terdiri dari talenta muda, dengan energi dan ide segar.
“Memang butuh kombinasi antara yang berpengalaman dan generasi muda. Mereka bisa diambil dari talent pool terbuka dan dilibatkan aktif di tim pelaksana,” katanya.
Struktur pelaksana internal tetap melibatkan pimpinan utama seperti Sekda sebagai Ketua, Asisten sebagai Ketua Harian, dan OPD teknis di bawahnya.
Sebagai bagian dari solusi digitalisasi, Juwanda juga merekomendasikan penggunaan berbagai platform dan aplikasi modern.
“Dengan sistem yang transparan, berbasis data, dan mendukung pengembangan talenta, kami optimis ASN di Makassar bisa menjadi garda depan dalam mendorong pelayanan publik yang berkualitas dan adaptif terhadap perubahan zaman,” tuturnya.
Saat ini, Pemerintah Kota Makassar terus berkomitmen memperkuat kualitas birokrasi melalui sistem penilaian kinerja berbasis meritokrasi dan digitalisasi.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya mempercepat penerapan metode ini secara efektif, sesuai prosedur yang berlaku.
“Metode ini harus cepat jalan, kami ingin secepatnya diterapkan. Apalagi di Pemkot ini banyak ide yang bisa dieksplorasi, tinggal bagaimana kita maksimalkan potensi yang ada,” kata Munafri.
Ia menambahkan, Pemkot Makassar mendorong sistem yang mampu menggali dan menilai kemampuan tersembunyi para ASN sebagai dasar penempatan jabatan.
Penilaian dilakukan secara objektif dan terukur melalui sistem digital, sehingga proses manajemen SDM berjalan transparan dan akuntabel.
Langkah ini juga akan didukung oleh pelatihan dan pengembangan kompetensi, agar pegawai siap mengemban tanggung jawab di posisi strategis sesuai potensinya.
“Dengan sistem ini, kita bisa tempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Itu kuncinya untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan Publik kita,” tegas Munafri. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login