Gubernur Sulsel Terima Laporan Hasil Pengawasan Dari Perwakilan BPKP Sulsel

Published

3 tahun ago

3 Februari 2023

Kitasulsel—Makassar—Gubernur Sulawesi-Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menerima audiensi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan, Rizal Suhaili dan jajaran di Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (02/02/2023).

BPKP Sulsel menyerahkan hasil laporan pengawasan selama tahun 2022 terhadap pengawasan atas program-program baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah yang ada di Sulsel kepada Gubernur.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman menilai hasil yang diberikan dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Provinsi Sulsel untuk menjalankan pemerintahan lebih baik.

“Hasil pemeriksaan ini dapat menjadi evaluasi menjadi lebih baik dalam menjalankan pemerintahan. Termasuk melihat program yang efektif dan tidak efektif,” kata Andi Sudirman.

Gubernur menilai dukungan BPKP Sulsel dapat menciptakan akuntabilitas keuangan negara atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral.

Pada kesempatan ini, BPKP juga menyampaikan, dua rencana kegiatan, yakni, terkait Rapat Koordinasi Pengawasan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah yang akan dilaksanakan 23 Februari 2023 dan seminar atas hasil pengawasan program prioritas perlindungan sosial di Bulukumba pada 3 Maret 2023 mendatang.

Sementara itu, Rizal Suhaili mengatakan, laporan tersebut merupakan pengawasan terkait hasil pengawasan BPKP Semester II 2022 di Sulsel.

“Ini terkait pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) infrastruktur, dan pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan dana PC-PEN (Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional),” sebutnya.

Korwas P3A BPKP Sulsel, Raden Kemal Ramdan menyebutkan BPKP membutuhkan dukungan Pemprov dalam rangka konvergensi pengawasan di daerah.

“Tentunya di daerah ada Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP), itu pengawasan kami dengan APIP terkait pengawasan,” harapnya.(*)

Luwu Timur

Pemkab Lutim Pastikan Kebutuhan BBM Nelayan Wotu Segera Terpenuhi

Published

9 jam ago

27 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian (Disdagkop UKMP) Kabupaten Luwu Timur menggelar rapat koordinasi di SPBU 74.929.01 Wotu, Senin (27/10/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kepala Disdagkop UKMP, Senfry Oktavianus, Kepala Dinas Perikanan, Alimuddin Nasir, Kepala Desa Bawalipu, Wahyuddin, Kanit Intelkam Polsek Wotu, Jemris Mpanesi, serta perwakilan SPBU 74.929.01 Wotu, Jamal.

Rakor ini merupakan upaya menindaklanjuti terhentinya pelayanan pengisian BBM bagi para nelayan di SPBU Wotu yang telah berlangsung selama sepekan.

Senfry mengungkapkan bahwa, kendala ini dikarenakan jumlah kuota BBM di SPBU Wotu yang tersedia belum memenuhi kebutuhan BBM masyarakat.

“Hal ini menjadi masalah bahwa memang jumlah stok yang ada hanya 8.000 Liter per hari, sedangkan jumlah total kebutuhan nelayan dalam sehari mencapai 5.400 Liter, ditambah 1.000 liter untuk kebutuhan emergency layanan RSUD I Lagaligo Wotu, hal ini tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk angkutan umum dan angkutan barang, apalagi posisi strategis SPBU Wotu berada di areal segitiga alur menuju sulteng, sultra dan sulsel”, ungkap Senfry.

Lebih lanjut Senfry menambahkan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait agar kedepannya kebutuhan BBM masyarakat khususnya para nelayan dapat terpenuhi dan tidak menggangu kebutuhan angkutan umum dan barang.

“Kami telah melakukan koordinasi dengan pihak SBM Pertamina Makassar, pak Yoga, melalui panggilan telepon untuk menindaklanjuti kebutuhan BBM di SPBU Wotu,” tambah Senfry.

Melalui koordinasi tersebut, pihak SBM Pertamina mengaku untuk sementara akan mengirimkan stok BBM 16.000 Liter ke SPBU Wotu, sembari melakukan perhitungan kalkulasi kebutuhan BBM nelayan maupun angkutan umum dan barang.

Kadis Perikanan, Alimuddin Nasir akan turut memastikan semua surat rekomendasi untuk para nelayan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dgn hasil aplikasi Xstar.

“Hasil verifikasi kami yang bukan nelayan telah kami tarik semua surat-suratnya dan tentunya hanya akan diberikan kepada mereka yg benar-benar berprofesi sebagai nelayan,” tegas Alimuddin Nasir.

Sementara terkait adanya isu pungutan liar di SPBU, pihak pengelola, Jamal menegaskan bahwa tidak ada praktik pungli dalam pelayanan pengisian biosolar.

“Tidak benar itu, dan kami terus menghimbau agar masyarakat tidak memberi uang lebih ke operator atau pihak SPBU, liat harga di dispenser, bayar sesuai harga yang tertera, kalau ada yg meminta, laporkan langsung kepada saya,” jelas Jamal. (*)