Kabupaten Sidrap

Musyawarah Kepala SMP se-Sidrap, Bupati Tekankan Evaluasi Berkelanjutan Demi Pendidikan Unggul

Published

3 bulan ago

28 April 2025

KITASULSEL.COM, SIDRAP — Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif menghadiri Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP se-Kabupaten Sidrap yang digelar di Baruga Rujab Bupati, Senin (28/4/2025). Acara ini bertujuan mengevaluasi dan merefleksikan capaian bulanan masing-masing sekolah.

Ketua panitia, Muhammad Nasir Ede, yang juga Sekretaris MKKS, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin bulanan para kepala SMP di Sidrap.

“Setiap bulan kita melakukan refleksi untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas untuk mewujudkan pendidikan unggul sebagaimana yang diprogramkan Bapak Bupati Sidrap,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Syaharuddin Alrif menegaskan pentingnya evaluasi rutin demi mendukung tercapainya program pendidikan unggul di Sidrap.

“Penting melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan selama satu bulan ini, dan MKKS SMP tentu menjadi bagian dari pergerakan suksesnya program pendidikan unggul,” katanya.

Syaharuddin juga menjelaskan bahwa visi besar sektor pendidikan di Sidrap diarahkan untuk menekan angka putus sekolah dan menihilkan anak tidak sekolah.

Ia selanjutnya menyebutkan, Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat sudah diukur melalui sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Di Sidrap, sektor ekonomi dan kesehatan telah menunjukkan capaian positif.

Dipaparkan Syaharuddin Alrif, pertumbuhan ekonomi Sidrap sudah menunjukkan hasil yang baik, begitu pula sektor kesehatannya. Berdasarkan data nasional, ulasnya, Sidrap telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 82 persen. Ia menambahkan, saat ini masyarakat yang sakit tidak lagi mengalami kesulitan seperti dahulu, karena sudah dapat langsung berobat di rumah sakit secara gratis tanpa kendala.

“Tapi faktornya juga pendidikan. Di situlah diukur, yang selalu saya bilang indeks pembangunan manusia kita ini lemah karena data kita tetap ada angka putus sekolah. Itu yang mau kita hilangkan, itu yang mau kita hapuskan,” tegasnya.

Bupati juga menekankan perlunya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar sekolah menjadi tempat nyaman bagi anak-anak.

“Caranya dengan menghidupkan suasana belajar yang berbeda, bagaimana sekolah terasa jadi rumah kedua bagi anak-anak kita yang nyaman, bagaimana sekolah, guru-gurunya semua dikenang kebaikannya, dikenang keramahannya,” tutupnya.

Kabupaten Sidrap

Fokus Kesejahteraan Masyarakat, Pesan Bupati Sidrap Saat Pimpin Rakor APBDes

Published

2 hari ago

2 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), H. Syaharuddin Alrif, memimpin rapat koordinasi terkait perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Jumat (1/8/2025) malam.

Kegiatan berlangsung di halaman Rumah Jabatan Bupati Sidrap, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae.

Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap Sutikno, Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Setiawan Sunarto, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palopo Haryanjas Pasang Kamase, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sidrap Aminah Arsyad,

Tampak pula Kepala Dinas Pemdes PPA, Abbas Aras bersama jajarannya, Inspektur Mustari Kadir, Kabag Hukum Andi Kaimal, serta kepala desa se-Kabupaten Sidrap.

Dalam arahannya, Bupati Syaharuddin menegaskan pentingnya keselarasan persepsi antara pemerintah daerah dan para kepala desa dalam mengelola anggaran yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

“Kepala desa adalah pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat, seperti halnya saya. Maka kita harus satu persepsi, bahwa model pembangunan 2025–2029 ini lebih sosial dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Syaharuddin.

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan APBDes secara tepat guna dan terukur. Ia juga menjelaskan, proses perencanaan hingga pelaksanaan harus mengikuti alur input, output, dan outcome yang jelas.

“Input-nya dari musrenbangdes dan usulan masyarakat, lalu dibahas dalam APBDes, kemudian direalisasikan dalam kegiatan. Outcome-nya harus jelas: anggaran desa, sekitar Rp78 miliar untuk seluruh desa di Sidrap, harus terasa manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Syaharuddin juga menyoroti pentingnya program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyebut program tersebut memberi manfaat nyata, seperti santunan kematian dan beasiswa untuk ahli waris.

“Program seperti ini harus dipikirkan dan disinergikan. APBD kabupaten akan mendukung kebutuhan dana desa, walaupun dana tersebut berasal dari APBD, APBD Provinsi, maupun APBN,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi program nasional seperti swasembada pangan, koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis (MBG), dan Sekolah Rakyat yang telah berjalan di Sidrap. Termasuk, program reforma agraria yang tengah diupayakan bersama Forkopimda.

Bupati berharap penyusunan perubahan APBDes dilakukan secara terbuka dan transparan, serta meminta gaji kepala desa dibayarkan tepat waktu.

“Saya ingin gaji kepala desa dibayarkan setiap tanggal 1, tidak boleh menunggu dua bulan,” tegasnya.

Sementara itu, Kajari Sidrap Sutikno mengingatkan bahwa penyusunan APBDes harus mengacu pada regulasi, terutama terkait alokasi untuk program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

“Undang-undang mengamanatkan perlindungan kepada rakyat, terutama pekerja rentan seperti petani, buruh, dan nelayan. Mereka harus dilindungi, apalagi jika penghasilannya di bawah standar,” jelas Sutikno.

Ia meminta para kepala desa didampingi dalam menyusun APBDes agar tidak salah langkah.

“Mereka adalah ujung tombak pembangunan. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan masalah karena kurang bimbingan. Saya titip ke Pak Sekda dan Kabag Hukum untuk membina para kades sebaik mungkin. Jika perlu bantuan, kami siap mendampingi,” pungkasnya. (*)