Connect with us

DPRD Kota Makassar

Reses Perdana, Budi Hastuti Serap Aspirasi Warga Mannuruki II

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti menggelar reses perdananya di Jalan Mannuruki II, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Senin (10/03/2025).

Reses merupakan agenda rutin yang digelar Anggota DPRD Makassar dalam rangka menyerap aspirasi warga dalam berbagai hal.

Dalam kegiatan tersebut, Budi Hastuti didampingi Lurah Mangasa, Ilham Arfah, Babinkamtibmas, Babinsa, serta tokoh masyarakat.

Legislator dari Fraksi Gerindra itu menemui konstituennya sekaligus menerima banyak keluhan dari mereka.

Ada banyak aspirasi yang disampaikan oleh warga kepada Budi Hastuti, di antaranya penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak merata, bedah rumah, hingga pendidikan.

Salah satu warga mempertanyakan program MBG yang tidak semua dijalankan di sekolah. Padahal, anaknya juga ingin mencoba makan bergizi gratis tersebut.

BACA JUGA  Pemkot-DPRD Makassar Sepakat, Dua Ranperda Jadi Perda

Sementara warga lain juga meminta adanya program bedah rumah. Pasalnya rumahnya sering kebanjiran.

“Ini yang coba kami sampai ke ibu dewan karena kami di sini itu punya berbagai macam masalah,” ujar Imran.

Budi Hastuti mencoba menjelaskan satu per satu mengenai masalah tersebut. Pertama adalah program MBG.

Menurut Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar ini menyampaikan program MBG memang belum dijalankan di semua sekolah. Alasannya karena keterbatasan dapur.

“Dapurnya masih terbatas. BGN (Badan Gizi Nasional) itu tidak semua menerima dapur karena ini butuh modal yang besar,” ujarnya.

Namun, dia mengatakan, program MBG ini akan menyasar seluruh sekolah. Sesuai amanat Presiden Prabowo, program ini harus berjalan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.

BACA JUGA  Fatma Wahyuddin Mendorong Revisi Perda Sampah: Pentingnya Detail dalam Zonasi dan Tarif

“Jadi memang sekarang belum merata tapi program ini kan terus berjalan, jadi tenang maki,” ungkap Budi Hastuti.

Di sisi lain, ia mengungkapkan bedah rumah memang sudah jadi program tahunan pemerintah. Dia meminta pemerintah kelurahan untuk melakukan pendataan mengenai rumah mana saja yang berhak mendapatkan program ini.

“Karena ini ada syaratnya, jadi kalau memenuhi syarat sudah pasti itu akan dilakukan bedah rumah,” katanya.

Pada intinya, Budi Hastuti memastikan semua aspirasi tersebut ditindaklanjuti. Dia juga mengaku senang bisa bertemu dengan seluruh konstituennya.

“Saya sangat terima kasih semuanya sudah mau hadir. Ini reses perdana saya dan alhamdulillah semuanya antusias,” tutupnya.

Sementara Lurah Mangasa, Ilham Arfah memuji kehadiran Budi Hastuti di wilayahnya. Menurutnya, ini menjadi momentum yang tepat untuk menyampaikan semua aspirasi.

BACA JUGA  Warga Keluhkan Krisis Air Bersih Saat Reses, Rachmatika Dewi: Insya Allah Kita Jadikan Pokok Pikiran di Rapat Paripurna

“Kami terima kasih kepada ibu dewan kita sudah mau hadir di sini. Bu dewan di sini itu banyak sekali keluhannya warga jadi kami sangat senang bisa sampaikan ini,” pungkasnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

Beredar 120 Nama Pejabat Baru Pemkot Makassar, Dokter Udin: Penyegaran Itu Penting

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Rencana mutasi besar-besaran pejabat di lingkup Pemerintah Kota Makassar sudah bocor di publik.

Menyusul pernyataan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang akan segera melantik sejumlah pejabat usai Idul Adha, beredar kabar sekitar 120 nama telah disiapkan untuk bergeser dari posisinya saat ini.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi A DPRD Makassar, dr. Udin Saputra Malik, menyebut langkah mutasi ini sebagai upaya penyegaran yang penting dalam tubuh birokrasi.

“Kalau saya lihat kemarin memang Pak Wali dan jajarannya sudah memikirkan ke depannya terkait bagaimana orang baru di tempat yang baru, sehingga bisa membawa pemikiran-pemikiran yang baru,” kata Udin, Sabtu, 14 Juni 2025.

Menurut politisi muda ini, selain untuk menyegarkan suasana kerja, mutasi juga dapat menjadi cara efektif untuk mengikis budaya kerja yang dianggap tidak produktif, sekaligus mempertahankan nilai-nilai baik yang sudah ada.

BACA JUGA  Imam Musakkar: Pentingnya Memahami Perda Ketertiban Umum di Makassar

“Tujuannya adalah bagaimana supaya tata kelola di situ bisa lebih fresh. Jadi seumpamanya sebelumnya di pemberitaan yang lama sudah ada mungkin budaya-budaya yang terbentuk, mungkin dengan adanya orang yang baru, budaya yang bagus dipertahankan dan budaya yang kurang baik dihilangkan. Sembari Pak Wali juga harus menjadikan formasi ini betul-betul sebagai kendaraannya untuk mencapai tujuan dan program-program prioritasnya,” jelasnya.

Poitisi PDIP ini juga menyoroti strategi menempatkan pejabat sebagai pelaksana tugas (Plt) sebelum diberi jabatan definitif, sebagai pendekatan yang bijak dan strategis.

“Kalau dengan posisi sekretaris yang kemudian merangkap sama Plt, yah itu menurut saya itu langkah yang tepat. Karena kalau langsung definitif di tempat yang ibaratnya yang kita bilang strategis, kalau seumpamanya dalam proses adaptasi yang gagal, itu agak susah untuk memutasi atau merotasi lagi. Ini langkah taktis untuk melihat bagaimana seseorang mampu beradaptasi dengan tupoksi yang strategis itu tadi. Ibaratnya orang adalah test the water dulu lah di situ,” pungkasnya.

BACA JUGA  Pemkot-DPRD Makassar Sepakat, Dua Ranperda Jadi Perda

Seperti diketahui, Munafri sebelumnya menyatakan bahwa mutasi pejabat akan dilakukan sebagai bagian dari langkah penataan ulang birokrasi dan memastikan roda pemerintahan berjalan optimal seiring pelaksanaan program prioritasnya sebagai wali kota.

Nama-nama pejabat yang akan bergeser pun mulai ramai diperbincangkan publik lantaran tersebar di grup-grup WhatsApp. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel