Luwu Timur

dr. Ani Nurbani Irwan Resmi Menjabat Ketua TP PKK Luwu Timur

Published

9 bulan ago

11 Maret 2025

Kitasulsel–MAKASSAR dr. Ani Nurbani Irwan resmi menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Luwu Timur setelah dilantik oleh Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina, di Baruga Karaeng Pattingalloang Rujab Gubernur Sulsel, Selasa (11/03/2025).

Dalam kesempatan yang sama, dr. Ani Nurbani juga dikukuhkan sebagai Ketua Dekranasda, Ketua Tim Pembina Posyandu, Bunda PAUD, Bunda Literasi, dan Bunda Forum Anak Kabupaten Luwu Timur masa bakti 2025-2030.

Pelantikan ini turut disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur, Fatmawati Rusdi, Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, Sekretaris Daerah Sulsel, serta para kepala daerah se-Sulawesi Selatan yang juga mendampingi Ketua TP PKK masing-masing.

Gubernur Sulawesi Selatan, A. Sudirman Sulaiman menekankan pentingnya peran PKK dalam mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“PKK memiliki peran strategis dalam pemberdayaan keluarga. Program-program yang dijalankan harus mampu bersinergi dengan kebijakan pemerintah daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Gubernur Sudirman.

Andi Sudirman berharap agar berbagai program pemberdayaan keluarga dapat terus digalakkan guna mewujudkan keluarga yang mandiri, sehat, dan sejahtera.

Ketua TP PKK Sulsel, Naoemi Octarina, dalam sambutannya berharap para ketua TP PKK kabupaten/kota yang baru dilantik bisa menghadirkan ide-ide segar dan kontribusi nyata untuk masyarakat.

“Momentum ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi awal baru dalam gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Tugas yang diemban tidak ringan, namun dengan kerja sama dan inovasi, kita bisa membawa perubahan yang lebih baik,” ujar Naoemi Octarina.

Sementara dr. Ani Nurbani menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas amanah yang diberikan. Ia berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi, menggerakkan program-program TP PKK agar lebih berdampak bagi masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga, pendidikan anak usia dini, dan literasi.

“Ini bukan hanya tentang jabatan, tetapi tanggung jawab besar untuk membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Saya berharap TP PKK Luwu Timur dapat semakin aktif, inovatif, dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan keluarga yang lebih sejahtera,” ujar dr. Ani Nurbani.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah serta berbagai elemen masyarakat dalam menjalankan program-program TP PKK, Dekranasda, Posyandu, PAUD, dan literasi.

Dengan kepemimpinan dr. Ani Nurbani, diharapkan TP PKK Luwu Timur dapat semakin berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan, kesehatan keluarga, dan pendidikan anak usia dini. (*)

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

6 hari ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.