Pemkot Makassar

Perkuat Sinkronisasi Program, Munafri Arifuddin Bersiap Ikuti Pembekalan di Magelang

Published

4 bulan ago

21 Februari 2025

Kitasulsel–JAKARTA Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin tengah mempersiapkan diri untuk menghadiri pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang yang dijadwalkan akan berlangsung selama 8 hari berturut-turut, terhitung 21-28 Februari 2025.

Kegiatan tersebut diketahui bersifat mandatori, sehingga kehadiran menjadi keharusan bagi seluruh kepala daerah yang baru saja dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka, pada Kamis 20 Februari 2025.

Persiapan fisik menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh Munafri. Menjelang keberangkatannya ke Magelang yang dijadwalkan pada 21 Februari 2025, dia berusaha untuk memastikan kondisi tubuhnya tetap bugar selama kegiatan berlangsung.

“Kalau persiapan, mau tidak mau ini adalah sifatnya mandatori, kita harus datang. Bagaimana fit-nya tubuh kita, harus kita jaga,” ujar Munafri, Kamis (20/2/2025).

Selain fokus pada kebugaran fisik, Munafri menekankan pentingnya mengikuti seluruh materi yang akan disampaikan selama kegiatan berlangsung.

Berdasarkan jadwal yang telah diterima Munafri, sebagian besar pemateri berasal dari jajaran Kabinet Merah Putih.

Menurutnya, pemerintah pusat memiliki tujuan untuk menciptakan sinkronisasi program yang bisa diaplikasikan hingga ke tingkat paling bawah pemerintahan.

“Karena di sana akan sangat penting, sarat dengan materi yang akan disampaikan oleh nara sumber yang kalau kita lihat jadwalnya, hampir sebagian besar datang dari Kabinet Merah Putih,” katanya.

Munafri juga menilai kehadiran pemateri dari pemerintah pusat menunjukkan keseriusan Presiden dalam mendorong implementasi kebijakan yang selaras di berbagai daerah.

Dengan sinkronisasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan program-program prioritas secara efektif.

“Artinya presiden atau pemerintah pusat ingin membuat sinkronisasi program yang bisa turun sampai ke wilayah yang bisa tereksekusi dengan baik sampai ke wilayah yang paling bawah,” tambah Munafri.

Sebagai wali kota, Munafri menyambut positif inisiatif sinkronisasi tersebut. Dia berharap kegiatan di Akmil Magelang dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program nasional.

“Sebagai wali kota, tentu kita akan merespon ini dengan baik, bagaimana kita membangun sebuah sinkronisasi program yang Insya Allah kita mampu menjalankan segala macam program yang akan dilakukan atau apa yang menjadi cita-cita presiden Republik Indonesia,” pungkasnya.(*)

Pemkot Makassar

136 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Makassar Resmi Berbadan Hukum

Published

14 jam ago

15 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar mencatat kemajuan dalam mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari 136, Sebanyak 15 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) secara simbolis menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum di Ruang Rapat Sipakatau, Balaikota Makassar.

Acara penyerahan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal.

“Penyerahan SK ini menunjukkan dukungan penuh Pemkot Makassar terhadap program prioritas nasional Bapak Presiden,” ujar Andi Basmal usai menghadiri kegiatan tersebut.

Basmal mengungkapkan pencapaian yang menggembirakan dalam penerbitan SK pengesahan badan hukum koperasi di Makassar.

Dari total 153 kelurahan di Kota Makassar, sebanyak 136 kelurahan atau 88,89 persen telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum RI.

“Tersisa 17 kelurahan lagi yang terus kami pantau hingga mencapai target 100 persen,” kata Kakanwil Kemenkum Sulsel.

Walikota Makassar Munafri Arifuddin yang akrab disapa “Appi” menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan pendirian KKMP di Makassar.

Munafri menegaskan bahwa koperasi ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya pengurusnya.

“Koperasi adalah badan usaha yang berprinsip gotong royong dan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar,” jelasnya.

Menurut Appi, kehadiran koperasi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, menyediakan akses keuangan yang lebih mudah, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Walikota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, serta para camat dan lurah se-Kota Makassar, Pengurus Koperasi Merah Putih Makassar, Pengwil INI Sulsel. 15 KKMP yang mendapat SK pengesahan mewakili setiap kecamatan di Makassar.

Kelima belas koperasi yang menerima SK secara simbolis, adalah:

1. KKMP Tanjung Merdeka (Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate)

2. KKMP Bontorannu (Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso)

3. KKMP Mandala (Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang)

4. KKMP Banta Bantaeng (Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini)

5. KKMP Baru (Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang)

6. KKMP Barana (Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar)

7. KKMP Tamalabba (Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah)

8. KKMP Mampu (Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo)

9. KKMP Buloa (Kelurahan Bulog, Kecamatan Tallo)

10. KKMP Wajo Baru (Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala)

11. KKMP Katimbang (Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya)

12. KKMP Tamalanrea (Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea)

13. KKMP Borong (Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala)

14. KKMP Masale (Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang)

15. KKMP Barang Lompo (Kelurahan Barang Lompo, Kecamatan Sangkarrang)

Dengan pengesahan ini, diharapkan KKMP dapat berperan optimal dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. (*)