Pemkot Makassar
Dukung Audit, Danny Pomanto: Ini Mekanisme yang Harus Dilakukan
Kitasulsel–MAKASSAR – Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, merespons pernyataan Wakil Wali Kota Makassar terpilih periode 2025-2030, Aliyah Mustika Ilham, terkait audit keuangan dan manajemen pemerintahan.
Ia menegaskan, bahwa proses audit merupakan mekanisme yang wajib dilakukan oleh pemerintahan baru.
“Harus begitu. Namanya cut off, itu sudah mekanisme. Mau tidak mau Bu Aliyah lakukan, itu BPK lakukan. Seperti kemarin sudah ada beberapa pemeriksaan, dan ini tinggal pemeriksaan rutin yang masuk,” ujar Danny Pomanto, kepada awak media di Ruang Sipakatahu Balaikota Makassar, Senin (10/2/2025).
Ia juga menekankan bahwa audit merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan, hal ini juga dilakukan dirinya saat pertama menjabat sebagai Wali Kota Makassar.
“Jadi memang harus cut off. Saya juga lakukan dulu,” tambahnya.
Terkait imbauan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Wali Kota mengungkapkan bahwa kondisi tata kelola keuangan Makassar terus membaik.
“Dulu temuannya begitu banyak. Sekarang, alhamdulillah. Periode pertama kita WTP, lalu sempat WDP, dan sekarang kembali WTP. Temuannya makin sedikit, dan ini semangat untuk terus maju,” jelasnya.
Ia pun mendukung penuh audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sejalan dengan semangat yang disampaikan oleh Aliyah Mustika Ilham. “Apa yang menjadi semangat Bu Aliyah, menjadi semangat kita juga. Jadi harus diaudit,” tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Makassar Terpilih, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan komitmennya untuk mengawal jalannya pemerintahan Kota Makassar dengan lebih transparan dan akuntabel.
Salah satu langkah awal yang akan dilakukan adalah mengaudit keuangan dan manajemen pemerintahan guna memastikan tata kelola yang lebih baik.
Hal ini dilakukan Aliyah, mengingat suaminya pernah tersandung kasus hukum saat menjabat sebagai Wali Kota Makassar pada tahun 2015 lalu.
“Saya pernah merasakan titik nol dalam keterpurukan di akhir masa jabatan Pak Ilham. Karena itu, saya siap mengawal pemerintahan ini, ikut mengontrol, dan memastikan bahwa kerja dilakukan dengan ikhlas dan berintegritas,” ujar Aliyah dengan nada bergetar, saat memberikan sambutan di Rapat Kordinasi Khusus (Rakorsus), diruang Sipakatahu Balaikota Makassar Senin (10/2/2025).
Aliyah juga menyoroti, pemerintahan sebelumnya perlu diawasi secara bersama-sama agar kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Ia menegaskan kesiapannya untuk berkomitmen dalam pengawasan jalannya pemerintahan saat ini.
Ia juga menyinggung bahwa Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, sempat menghadapi masa sulit dalam pemerintahan, yang menurutnya membuat beberapa hal di luar kendali.
“Saya tidak mengatakan diri saya bersih, tetapi kita harus menunjukkan pemerintahan yang transparan,”tambahnya. (*)
Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah), berkomitmen dalam menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, melakukan pertemuan resmi antara jajaran Pemkot Makassar dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor BKN, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Pertemuan ini bertujuan untuk mengonsultasikan sejumlah hal strategi terkait tata kelola kepegawaian, promosi jabatan, dan penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir langsung memimpin delegasi yang diikuti diikuti Sekretaris Daerah A. Zulkifly Nanda, Kepala BKPSDMD Makassar Kamelia Thamrin Thantu, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis, Ketua Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, dan Tim Ahli lainnya termasuk Prof.
“Tadi, kami berkonsultasi langsung dengan Kepala BKN terkait berbagai aspek kepegawaian. Alhamdulillah kami mendapatkan arahan dan masukan yang sangat jelas dan konstruktif,” ujar Munafri usai pertemuan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar memiliki tekad yang kuat untuk membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berbasis kinerja.
Lanjut dia, profesionalisme dan kapabilitas harus menjadi dasar utama dalam pengisian jabatan ASN.
“Kami ingin memastikan promosi jabatan dilakukan secara objektif dan transparan, sesuai prinsip meritokrasi,” tegas politisi Golkar itu.
Sistem merit yang dimaksud mengedepankan tiga hal utama: kompetensi, talenta, dan kemampuan, tanpa dipengaruhi oleh faktor non-profesional seperti kedekatan pribadi, politik, atau senioritas semata.
Lebih jauh lagi, Munafri menjelaskan bahwa reformasi birokrasi juga diperkuat melalui transformasi digital dalam sistem kepegawaian ASN.
Upaya ini diharapkan mampu membangun birokrasi yang modern, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki integritas tinggi dalam pelayanan publik.
“Dengan dukungan dari BKN dan kolaborasi bersama para ahli, kami optimis reformasi kepegawaian di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif dan sistemik,” lanjutnya.
Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem meritokrasi mendapat pengakuan langsung dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bahkan, Kota Makassar ditargetkan menjadi proyek percontohan nasional dalam implementasi manajemen talenta berbasis sistem merit.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, usai pertemuan resmi bersama Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta.
“Sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan ini sangat penting. Alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu langsung dengan Kepala BKN dan didampingi langsung oleh Wali Kota (Pak Munafri),” jelasnya.
“Kami juga dari BKD diberi ruang untuk berdiskusi mendalam tentang pengembangan manajemen kepegawaian di Kota Makassar,” tambah Kamelia.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi reformasi kepegawaian di Makassar. Kepala BKN secara khusus menyampaikan harapan agar Kota Makassar menjadi kota percontohan nasional.
Dalam hal manajemen talenta berbasis meritokrasi, sebuah pendekatan modern yang menekankan kompetensi dan potensi ASN secara objektif dan sistematis.
“Kita di (Pemkot Makassar) diberi target untuk segera mengimplementasikan sistem merit sebagai fondasi pengelolaan ASN di Makassar. Insya Allah Pak Wali sudah menugaskan kami untuk segera merancang dan menjalankan sistem tersebut,” tutur Kamelia.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa sistem merit bukan sekedar sistem promosi atau penempatan jabatan, melainkan alat strategi untuk memahami kondisi dan potensi SDM ASN secara menyeluruh.
Melalui pemetaan kualitatif dan kuantitatif terhadap kompetensi, motivasi, serta integritas pegawai, Pemkot Makassar bisa lebih fokus dan efektif dalam menempatkan talenta terbaik pada posisi yang tepat.
Sistem merit ini jauh lebih dari sistem yang selama ini kita kenal. Ini tentang membangun birokrasi yang sehat, berintegritas, dan benar-benar melayani.
“Dengan sistem ini, kita bisa memilih pegawai yang paling tepat berdasarkan data dan kinerja, bukan hanya berdasarkan senioritas atau kedekatan,” tegasnya.
Menurut Kamelia, apa yang saat ini diperjuangkan oleh Wali Kota Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham sejalan dengan arah kebijakan nasional di bidang ASN.
Bahkan BKN memberikan dukungan penuh kepada Makassar agar menjadi model inspiratif bagi kota-kota lain di Indonesia.
“Banyak kota berupaya membangun sistem merit, namun BKN khusus menaruh harapan besar kepada Makassar untuk bisa lebih dulu menunjukkan hasil nyata,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari langkah konkret, Pemkot Makassar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menggandeng ahli reformasi birokrasi dan transformasi digital, Ir. H. Juwanda, untuk memperkuat desain sistem kepegawaian berbasis teknologi.
Sementara itu, Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik langkah proaktif Pemkot Makassar. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan integritas dalam penerapan sistem merit agar ASN dapat berperan maksimal dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login