Kementrian Agama RI

Dialog Lintas Agama, Menag Jelaskan Empat Isu Strategis Kemenag

Published

1 tahun ago

7 Februari 2025

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan empat isu strategis yang menjadi fokus Kementerian Agama. Hal ini Menag ungkap dalam Dialog Lintas Agama yang digelar di Masjid Istiqlal.

Dialog dihadiri oleh Guru Besar Al-Azhar Kairo Muhammad Abdusshomad, Perwakilan Keuskupan Agung Jakarta Romo Antonius Suryadi, Perwakilan Persekutuan Gereja Kristen Protestan Martin Lukito Sinaga, dan Ketua OIAA Indonesia TGB Muhammad Zainul Majdi.

Isu pertama yang menjadi perhatian Kemenag adalah kerukunan. Menurut Menag, menjaga kerukunan dalam masyarakat Indonesia yang beragam dapat dicapai dengan memperkuat moderasi beragama dan mengembangkan konsep toleransi yang mendalam.

“Toleransi itu lebih dari sekadar koeksistensi. Koeksistensi hanya memungkinkan kita hidup berdampingan tanpa saling terhubung, sedangkan toleransi mengikat kita dengan tali cinta,” ujar Menag, Jumat (7/2/2025).

Isu kedua adalah pengembangan kurikulum cinta dalam pendidikan agama. Menag menekankan pentingnya melarang guru agama mengajarkan kebencian kepada murid.

“Tidak boleh ada guru agama yang menanamkan kebencian terhadap kelompok agama lain.

Kita tetap berpegang pada ajaran agama masing-masing, tetapi tidak ada hak untuk menyesatkan atau menajiskan orang lain,” tegasnya.

Selanjutnya, isu lingkungan hidup juga mendapat perhatian serius dari Kemenag. Menag mengingatkan bahwa tanggung jawab menjaga lingkungan adalah bagian dari ketaatan beragama.

“Kita tidak akan bisa menjadi hamba yang taat dan khusyuk dalam beribadah jika lingkungan kita rusak. Alam bukan hanya objek, tetapi juga bagian dari diri kita,” tambahnya.

Menag juga menyoroti fenomena sebagian orang yang seolah-olah tidak merasa berdosa ketika membakar hutan demi pembukaan lahan, serta menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah.

“Seolah-olah tidak ada dosa kalau membakar hutan, padahal di situ juga membunuh berbagai ekosistem. Bahkan tidak menganggap dosa kalau menjadikan sungai sebagai tong sampah umum,” ungkap Menag.

Isu terakhir adalah penguatan nasionalisme dalam benak generasi muda. Menag menilai pentingnya menjaga identitas bangsa Indonesia yang plural dan kaya budaya lokal.

“Identitas Indonesia harus tetap kuat. Seperti Jepang yang modern tapi tetap menghargai budaya lokal. Kita pun harus menjaga nilai-nilai budaya yang selaras dengan agama,” ujarnya.

Dengan empat isu strategis ini, Menag berharap dapat memberikan landasan kebijakan yang memperkuat kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih harmonis, cinta lingkungan, dan memiliki rasa nasionalisme yang kuat. (*)

Kementrian Agama RI

Sinergi Kemenag–MUI Perkuat Penegakan Hukum Keagamaan, Menag: Demi Kedamaian Umat

Published

6 hari ago

10 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Jakarta – Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama terkait peningkatan pemahaman norma serta implementasi tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penandatanganan dokumen tersebut dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam keterangannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait praktik-praktik yang dapat dikategorikan sebagai penodaan, penyalahgunaan agama, maupun tindak pidana keagamaan.

“Sejak awal kita ingin memberikan bimbingan kepada masyarakat agar memahami batas-batas dalam kehidupan beragama, sehingga tidak terjadi praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan konflik,” ujar Menag.

Menurutnya, respons cepat pemerintah terhadap masukan dari MUI terkait implementasi KUHP menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antarumat beragama.

Menag juga menyampaikan bahwa momentum bulan Ramadan menjadi waktu yang penuh keberkahan untuk melahirkan berbagai keputusan besar. Ia mencontohkan sejumlah peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi di bulan suci tersebut.

“Banyak peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Universitas Al-Azhar berdiri di bulan Ramadan, bahkan kemerdekaan Indonesia juga diproklamasikan di bulan Ramadan,” ungkapnya.

Karena itu, ia berharap kerja sama yang ditandatangani sebelum Idulfitri ini membawa berkah serta memperkuat kedamaian di tengah masyarakat.

Dalam implementasinya, Menag meminta pembentukan tim khusus yang akan mengawal pelaksanaan kerja sama tersebut. Tim ini nantinya bertugas memberikan panduan dan rambu-rambu dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan di ruang publik.

“Tugas ini tidak ringan, tetapi sangat penting demi terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan beragama di masyarakat,” katanya.

Salah satu isu yang turut menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut adalah pemberian kepada tokoh agama ketika mengisi kegiatan keagamaan. Menurut Menag, perlu adanya kejelasan apakah pemberian tersebut termasuk gratifikasi, sedekah, atau bentuk lain yang sah secara hukum.

Karena itu, ke depan akan disusun pedoman atau rambu-rambu agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan hukum.

Melalui sinergi antara Kementerian Agama dan MUI ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum dan etika dalam kehidupan beragama semakin kuat, sehingga tercipta suasana yang damai, toleran, dan saling menghormati di tengah keberagaman Indonesia.