Connect with us

Pemkot Makassar

Pemkot Salatiga Pelajari Pola Komunikasi Pemkot Makassar dengan Media

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Salatiga melakukan kunjungan ke Kota Makassar dalam kegiatan Press Tour untuk meningkatkan pola komunikasi antara pemerintah daerah dan media.

Rombongan Pemkot Salatiga yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Kota Salatiga Sidqon Effendi, yang mewakili Pj Wali Kota Salatiga, mengungkapkan bahwa pihaknya ingin mempelajari bagaimana komunikasi yang efektif antara pemerintah dan media dapat berkontribusi terhadap kelancaran pemerintahan.

Kunjungan ini diikuti oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan media dari Salatiga. Mereka ingin mencari referensi terbaik agar hubungan antara dua elemen ini bisa lebih efektif.

Sidqon menjelaskan bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah dan media dapat menciptakan situasi pemerintahan yang lebih kondusif.

Salah satu poin yang menarik perhatian rombongan dari Salatiga adalah pola komunikasi Pemkot Makassar yang melibatkan media dalam forum-forum strategis.

BACA JUGA  Delegasi Makassar Tampil Memukau di Karnaval Budaya APEKSI 2025 Surabaya

Pemkot Salatiga ingin mengadopsi sistem komunikasi yang telah diterapkan di Makassar, termasuk penggunaan grup WhatsApp yang menghubungkan wali kota, kepala OPD, dan media. Dengan cara ini, respons terhadap isu-isu yang berkembang dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

“Intinya kami mencari bentuk komunikasi antara Pemkot dengan teman media agar dua elemen itu bisa berjalan baik. Harapannya, ketika pemerintah dengan media itu punya hubungan baik, pemerintahan akan berjalan baik dan kondusif,” ungkap Sidqon, Kamis (6/2/2025).

Ia menambahkan bahwa banyak masukan dari media di Makassar yang bisa diterapkan di Salatiga.

Dengan pola komunikasi yang lebih terbuka, pemerintah dapat mengantisipasi potensi permasalahan sejak dini. Menurutnya, sistem ini juga memungkinkan media untuk menyampaikan aspirasi masyarakat lebih langsung.

“Dengan masukan dari teman-teman media itu, bisa segera kita tindaklanjuti. Tadi ada banyak penjelasan yang cukup baik, mudah-mudahan bisa kita terapkan di Salatiga,” jelasnya.

BACA JUGA  Ketua TP PKK Makassar Dukung Gerakan Pangan Murah di Lorong Wisata

Selain mempelajari pola komunikasi antara pemerintah dan media, kunjungan ini juga dilakukan untuk mempelajari strategi Kota Makassar dalam meraih penghargaan Kota Sehat.

Kunjungan rombongan Pemkot Salatiga ini disambut langsung oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Makassar Ahmad Asy’arie yang mewakili Wali Kota Makassar, di ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Kamis (6/2/2025).

Dokter Ari, sapaan akrab Ahmad Asy’arie yang membacakan sambutan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, menekankan pentingnya peran media dan komunikasi pemerintah di era digital.

Menurutnya, transparansi informasi, kecepatan penyampaian berita, serta akurasi dalam pemberitaan menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Di era digitalisasi saat ini, peran media dan komunikasi pemerintah sangatlah penting. Transparansi informasi, kecepatan dalam penyampaian berita, serta akurasi dalam pemberitaan menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” katanya.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Arwin Azis Harap Gerakan Pangan Murah Stabilkan Harga dan Kendalikan Inflasi di Makassar

Ia berharap kunjungan ini menjadi wadah diskusi produktif bagi Pemkot Makassar dan Pemkot Salatiga. Ia juga mengajak semua pihak untuk terus menjaga profesionalisme dalam pemberitaan serta membangun kerja sama yang semakin erat dalam bidang komunikasi publik.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif dari Pemerintah Kota Salatiga yang menjadikan Makassar sebagai salah satu tujuan Press Tour tahun ini.

Kami berharap kunjungan ini dapat menjadi wadah diskusi yang produktif bagi kedua daerah, khususnya dalam membangun ekosistem komunikasi yang lebih baik, mengembangkan kerja sama antar-media, serta memperluas jaringan kolaborasi di bidang informasi dan publikasi,” pungkasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Mantapkan Reformasi Birokrasi Lewat Konsultasi ke BKN RI

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah), berkomitmen dalam menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.

Komitmen tersebut diperkuat melalui,

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, melakukan pertemuan resmi antara jajaran Pemkot Makassar dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor BKN, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Pertemuan ini bertujuan untuk mengonsultasikan sejumlah hal strategi terkait tata kelola kepegawaian, promosi jabatan, dan penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir langsung memimpin delegasi yang diikuti diikuti Sekretaris Daerah A. Zulkifly Nanda, Kepala BKPSDMD Makassar Kamelia Thamrin Thantu, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis, Ketua Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, dan Tim Ahli lainnya termasuk Prof.

“Tadi, kami berkonsultasi langsung dengan Kepala BKN terkait berbagai aspek kepegawaian. Alhamdulillah kami mendapatkan arahan dan masukan yang sangat jelas dan konstruktif,” ujar Munafri usai pertemuan.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar memiliki tekad yang kuat untuk membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berbasis kinerja.

BACA JUGA  Ketua TP PKK Makassar Dukung Gerakan Pangan Murah di Lorong Wisata

Lanjut dia, profesionalisme dan kapabilitas harus menjadi dasar utama dalam pengisian jabatan ASN.

“Kami ingin memastikan promosi jabatan dilakukan secara objektif dan transparan, sesuai prinsip meritokrasi,” tegas politisi Golkar itu.

Sistem merit yang dimaksud mengedepankan tiga hal utama: kompetensi, talenta, dan kemampuan, tanpa dipengaruhi oleh faktor non-profesional seperti kedekatan pribadi, politik, atau senioritas semata.

Lebih jauh lagi, Munafri menjelaskan bahwa reformasi birokrasi juga diperkuat melalui transformasi digital dalam sistem kepegawaian ASN.

Upaya ini diharapkan mampu membangun birokrasi yang modern, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki integritas tinggi dalam pelayanan publik.

“Dengan dukungan dari BKN dan kolaborasi bersama para ahli, kami optimis reformasi kepegawaian di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif dan sistemik,” lanjutnya.

Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem meritokrasi mendapat pengakuan langsung dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bahkan, Kota Makassar ditargetkan menjadi proyek percontohan nasional dalam implementasi manajemen talenta berbasis sistem merit.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, usai pertemuan resmi bersama Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta.

BACA JUGA  Bertemu DMI, Pjs Arwin Azis Harap Masjid-masjid Bebas Biaya Parkir dan Terapkan Azan Serentak

“Sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan ini sangat penting. Alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu langsung dengan Kepala BKN dan didampingi langsung oleh Wali Kota (Pak Munafri),” jelasnya.

“Kami juga dari BKD diberi ruang untuk berdiskusi mendalam tentang pengembangan manajemen kepegawaian di Kota Makassar,” tambah Kamelia.

Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi reformasi kepegawaian di Makassar. Kepala BKN secara khusus menyampaikan harapan agar Kota Makassar menjadi kota percontohan nasional.

Dalam hal manajemen talenta berbasis meritokrasi, sebuah pendekatan modern yang menekankan kompetensi dan potensi ASN secara objektif dan sistematis.

“Kita di (Pemkot Makassar) diberi target untuk segera mengimplementasikan sistem merit sebagai fondasi pengelolaan ASN di Makassar. Insya Allah Pak Wali sudah menugaskan kami untuk segera merancang dan menjalankan sistem tersebut,” tutur Kamelia.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa sistem merit bukan sekedar sistem promosi atau penempatan jabatan, melainkan alat strategi untuk memahami kondisi dan potensi SDM ASN secara menyeluruh.

Melalui pemetaan kualitatif dan kuantitatif terhadap kompetensi, motivasi, serta integritas pegawai, Pemkot Makassar bisa lebih fokus dan efektif dalam menempatkan talenta terbaik pada posisi yang tepat.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Arwin Azis Harap Gerakan Pangan Murah Stabilkan Harga dan Kendalikan Inflasi di Makassar

Sistem merit ini jauh lebih dari sistem yang selama ini kita kenal. Ini tentang membangun birokrasi yang sehat, berintegritas, dan benar-benar melayani.

“Dengan sistem ini, kita bisa memilih pegawai yang paling tepat berdasarkan data dan kinerja, bukan hanya berdasarkan senioritas atau kedekatan,” tegasnya.

Menurut Kamelia, apa yang saat ini diperjuangkan oleh Wali Kota Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham sejalan dengan arah kebijakan nasional di bidang ASN.

Bahkan BKN memberikan dukungan penuh kepada Makassar agar menjadi model inspiratif bagi kota-kota lain di Indonesia.

“Banyak kota berupaya membangun sistem merit, namun BKN khusus menaruh harapan besar kepada Makassar untuk bisa lebih dulu menunjukkan hasil nyata,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari langkah konkret, Pemkot Makassar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menggandeng ahli reformasi birokrasi dan transformasi digital, Ir. H. Juwanda, untuk memperkuat desain sistem kepegawaian berbasis teknologi.

Sementara itu, Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik langkah proaktif Pemkot Makassar. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan integritas dalam penerapan sistem merit agar ASN dapat berperan maksimal dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel