Connect with us

Nasional

Jusuf Kalla Dorong Kalangan Kampus jadi Tulang Punggung Pemberantasan Korupsi

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK, mendorong kampus menjadi tulang punggung dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan JK saat menyampaikan sambutannya diacara Dies Natalis ke 27 Universitas Paramadina di Kampus Universitas Paramadina , Cipayung, Jakarta Timur,jumat (10/1/2025).

JK mengaku prihatin dengan posisi Indonesia termasuk dalam 6 negara dengan tingkat korupsi tertinggi. Bahkan dari enam itu, empat di antaranya dari negara dengan penduduk muslim terbanyak.

“Saya baca di berita, ada 6 negara yang paling korup, 4 diantaranya mayoritas penduduk Islam. Pertama Syiria, Kedua Bangladesh, kemudian Indonesia,” kata JK dalam sambutannya.

“Jadi agama kuat, korupsi juga kuat,” imbuhnya.

BACA JUGA  Setelah Beras, Mentan Amran Fokus Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Komoditas Perkebunan

JK menilai, fenomena tingginya korupsi tersebut karena beberapa hal. Seperti pemerintahan yang tidak baik, visi pemerintahan yang keliru serta visi demokrasi yang keliru.

Sehingga JK mengusulkan perlunya perbaikan di sistem pemerintahan. Ia mengungkapkan, persoalan korupsi bukan hanya soal personal, tapi sistem pemerintahan yang sulit cek and balance.

“Jadi semuanya harus berawal dari atas. Jika diatas aman, maka di bawah aman. Sebaliknya, jika di atas ada masalah, maka di bawah juga akan bermasalah;” sebut JK.

Selain itu, JK juga mendorong agar kampus bisa menjadi tulang punggung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tujuannya, agar Indonesia tidak terkenal karena kasus korupsinya.

“Itu tantangan untuk kita bagaimana kita ini universitas dapat merumuskan pikiran-pikiran. Mudah-mudahan kita bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik’” ujarnya.

BACA JUGA  Menag Prof Nasaruddin Umar Jadi Narsum Dalam Talkshow Catatan Demokrasi TVOne”Ole Ole Dari Magelang”

JK juga menyinggung soal keseriusan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memberantas korupsi. “Komitmen yang ingin memburu koruptor sampai antartika, maka itu berarti ada upaya tindakan tegas yang ingin dilaksanakan dan kita berharap itu’” pungkas JK. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Kementerian ATR/BPN Dorong Partisipasi Masyarakat Pasang Patok Batas Tanah Melalui GEMAPATAS

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Dalam upaya mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menuju terwujudnya “Indonesia Lengkap”, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemasangan tanda batas tanahnya melalui Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS).

Dalam keterangannya pada, Rabu 6 Agustus 2025, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya, menyebut bahwa pemasangan tanda batas tanah adalah faktor penting dalam upaya menjaga keamanan tanah masyarakat.

“GEMAPATAS adalah upaya Kementerian ATR/BPN untuk mengajak masyarakat secara serentak memasang patok batas bidang tanah mereka, bersama dengan pemilik tanah yang berbatasan langsung. Tujuannya agar batas tanah jelas, dan patok tersebut dijaga bersama-sama,” ujar Dirjen SPPR saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

BACA JUGA  Ketua Perti:Menag Dibawa Prof Nasaruddin Semua Ummat Terasa Terayomi

Hingga saat ini, Virgo Eresta Jaya menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pemasangan patok sebagai bagian awal dari proses PTSL.

Padahal, menurut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 16 Tahun 2021, salah satu syarat mendaftarkan sertipikat tanah adalah adanya Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas yang disertai persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan langsung.

“Apalagi saat ini pemetaan bidang tanah PTSL dilakukan secara masif menggunakan teknologi fotogrametri melalui drone atau UAV. Dukungan masyarakat sangat penting. Salah satunya adalah dengan memasang patok batas sebelum tim pemetaan turun ke lapangan,” terang Virgo Eresta Jaya.

Dalam kesempatan ini, Dirjen SPPR menjelaskan bahwa pada, Kamis 7 Agustus 2025, Menteri Nusron menyosialisasikan langsung GEMAPATAS ini secara serentak di 23 kabupaten/kota lainnya pada 8 provinsi yang menjadi bagian dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) 2025. Menteri Nusron akan memimpin pelaksanaan GEMAPATAS 2025 ini dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang menjadi lokasi utama kegiatan.

BACA JUGA  Setelah Beras, Mentan Amran Fokus Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Komoditas Perkebunan

Masyarakat dari daerah lain juga dapat mengikuti kegiatan ini melalui platform Zoom dan kanal YouTube resmi Kementerian ATR/BPN.

Sehubungan dengan GEMAPATAS ini, ia menyampaikan pesan khusus untuk masyarakat agar lebih peduli dan sigap dalam mengamankan hak atas tanahnya

. “GEMAPATAS ini bukan hanya untuk mempercepat proses sertipikasi tanah, tapi juga melindungi aset masyarakat secara hukum dan fisik. Lindungi tanahmu, pasang patok batas tanahmu. Pasang patok tanahmu, anti cekcok, anti caplok,” kata Virgo Erestas Jaya menegaskan kembali pesan kunci dalam pelaksanaan GEMAPATAS 2025. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel