Provinsi Sulawesi Barat

Pemprov Sulbar dan Perpadi Bersinergi Wujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan

Published

7 bulan ago

8 Januari 2025

Kitasulsel–MAMUJU Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) pada Rabu, 8 Januari 2025, di Polman.

Acara ini dihadiri oleh PJ Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso, PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, serta jajaran OPD Pemprov Sulbar dan Pemkab Polman, instansi vertikal, perbankan, perguruan tinggi, dan anggota DPD Perpadi Sulbar.

PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin memberikan apresiasi kepada Perpadi atas kontribusinya dalam mendukung program swasembada pangan di Indonesia. Dalam sambutannya, Bahtiar menekankan pentingnya pengelolaan pertanian yang terintegrasi dalam sebuah ekosistem yang saling mendukung.

Bahtiar juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan beras di Sulawesi Barat, terutama masalah status lahan yang masih banyak berstatus hutan lindung (62 persen), yang memerlukan pembicaraan lebih lanjut dengan kementerian terkait.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan pelabuhan pertanian dan ketersediaan gudang Bulog di beberapa kabupaten, seperti Mamuju Tengah dan Mamasa, untuk mengatasi masalah inflasi.

Untuk mendukung sektor pertanian, Bahtiar juga menyatakan perlunya kerjasama dengan perbankan dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor penggilingan padi.

“Perpadi Sulbar sudah mengambil langkah positif dengan bekerja sama dengan perbankan untuk mendorong KUR ke sektor ini,” ujarnya.

Sutarto Alimoeso, Ketua Umum Perpadi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmennya untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

Ia mengingatkan bahwa selama dua tahun terakhir, Indonesia mengimpor beras hingga 7 juta ton, sebuah angka yang harus dihentikan. “Swasembada ini harus berkelanjutan,” tegas Sutarto.

Sutarto juga menambahkan, masalah ketahanan pangan tidak bisa diselesaikan secara parsial dan perlu kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. “Mari kita kawal bersama, jangan anggap ini hanya tugas pemerintah. Kita bisa mulai dari Sulbar, dan Perpadi akan tetap menjadi partner pemerintah untuk mewujudkan swasembada,” ujarnya.

Ketua Perpadi Sulbar, Ajbar, juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan.

“Mimpi Presiden Prabowo adalah menjadikan Indonesia swasembada pangan pada 2027-2028. Ini akan terwujud jika kita bersama-sama membangun semangat kolaborasi,” tutup Ajbar.

Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, Sulawesi Barat siap menjadi garda terdepan dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan di Indonesia. (*)

Provinsi Sulawesi Barat

Pemprov Sulsel Dorong Produk Lokal Lebih Kompetitif Lewat Program Sertifikasi Halal Self Declare Andalan Hati 2025

Published

5 hari ago

6 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) membuka pendaftaran Sertifikasi Halal Self Declare Gratis bagi 2.344 pelaku UMKM yang tersebar di 24 kabupaten/kota.

Program ini merupakan bagian dari Andalan Hati 2025, program kebijakan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dalam mendorong pertumbuhan UMKM.

Sebuah inisiatif strategis yang bertujuan mempercepat sertifikasi halal sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik dan global.

Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Andi Eka Prasetia, menjelaskan bahwa program ini difokuskan pada skema self declare yang lebih sederhana dan terjangkau.

“Kami ingin mempercepat cakupan sertifikasi halal, apalagi tahun depan seluruh pelaku UMKM wajib memiliki sertifikasi halal,” ujar Eka, Selasa, 6 Agustus 2025.

Ia menambahkan, fasilitasi ini menjadi bentuk konkret komitmen pemerintah untuk memberikan kemudahan akses kepada pelaku UMKM agar dapat memperoleh sertifikasi tanpa biaya.

“Selain jaminan halal bagi konsumen, sertifikasi ini juga akan memperkuat posisi produk UMKM Sulsel di pasar yang lebih luas,” tuturnya.

Sasaran dari program ini adalah pelaku usaha makanan dan minuman yang menggunakan proses produksi sederhana dan tidak menggunakan bahan dari hewan sembelihan seperti sapi, kambing, atau ayam.

Pelaku usaha juga harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko, serta hanya memiliki satu lokasi usaha atau produksi.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui tautan resmi https://bit.ly/halalsulsel25 dan dibuka untuk seluruh UMKM di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Kuota yang tersedia sebanyak 2.344 pelaku usaha.

“Ini adalah peluang emas, terutama bagi UMKM yang selama ini belum memiliki sertifikasi halal. Prosedurnya mudah, dan tidak dipungut biaya,” kata Eka.

Melalui program Andalan Hati 2025, Pemprov Sulsel berupaya membangun ekosistem usaha yang tidak hanya produktif dan inovatif, tetapi juga memenuhi standar kehalalan produk yang menjadi tuntutan pasar modern.

Dinas Koperasi dan UKM juga mengajak pelaku usaha untuk segera memanfaatkan kesempatan ini. “Manfaatkan mi ki’, Kami berharap seluruh pelaku usaha bisa segera mendaftar dan mendapatkan manfaatnya,” kata dia. (*)