Kementrian Agama RI
Menag Minta Kabiro dan Kabag PTKN Tegas Tolak Penyimpangan
Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya sikap tegas dalam menjaga integritas di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).
Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan dengan Forum Kepala Biro (Kabiro) dan Kepala Bagian (Kabag) PTKN se-Indonesia.
Menurut Menag, kelemahan utama yang kerap terjadi dalam pengelolaan lembaga pendidikan tinggi adalah ketidaktegasan, terutama ketika unsur subjektivitas memengaruhi pengambilan keputusan.
“Kita sering kali goyah karena tidak tegas. Kalau iman kita bersih, kita akan mampu menegakkan kebenaran, meskipun itu pahit,” ujar Menag di Jakarta Timur, Minggu (5/1/2025).
Menag juga meminta Kabiro dan Kabag PTKN menindak tegas kasus penyimpangan di lingkungan PTKN, khususnya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum.
“(Oknum) Dosen yang memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi, seperti meminta imbalan kepada mahasiswa demi kelulusan, itu sangat tidak pantas.
Saya sudah menandatangani tujuh SK hukuman untuk kasus semacam ini. Kita harus bersikap tegas, tanpa kompromi,” tegasnya.
Selain itu, Menag menyarankan adanya pengawasan lebih ketat terhadap rumah kontrakan di sekitar kampus. Ia mencontohkan pengalamannya saat bertugas di UIN Jakarta, di mana pemilik kontrakan diberi pengarahan agar tidak mencampur penghuni laki-laki dan perempuan dalam satu bangunan.
“Intervensi ini mungkin bukan kewajiban formal kita, tetapi ini adalah panggilan moral agar tidak ada pencemaran citra kampus,” tambahnya.
Menag juga menekankan bahwa PTKN tidak hanya bertugas mencerdaskan mahasiswa, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak mulia.
“PTKN bukan sekadar lembaga akademik. Ada misi dakwah di dalamnya. Kita bertanggung jawab membangun generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga berakhlak mulia,” paparnya.
Menag berharap, PTKN mampu menjadi institusi yang berwibawa, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan integritas. (*)
Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis. Berbicara di Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 di UIII Depok, Menag mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.
Untuk mendayagunakan potensi ini secara produktif, Menag menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.
“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (30/10/2025).
“Kami berencana, Insya Allah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” lanjutnya.
Dijelaskan Menag bahwa data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.
Ia lalu mencontohkan bahwa dana ibadah rutin seperti Kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp72 triliun per tahun. Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yaitu Fidyah (denda bagi yang tidak mampu berpuasa).
“Berdasarkan data, sekitar 7% dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa. Jika dari jumlah tersebut membayar fidyah, potensinya dapat mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini baru dari Fidyah,” ungkap Menag.
Potensi ini semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti Kafarat, Akikah, Luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infaq.
“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,” tegasnya.
Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa LPDU dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memastikan dana umat ini tidak hanya terdistribusi, tetapi terkelola secara produktif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.
“Pendirian LPDU ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dana umat ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami optimistis LPDU akan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login