Luwu Timur
Pemkab Lutim Terima DSP dan Bantuan Logistik Dukungan Operasional Penanganan Tanggap Darurat Bencana
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerima Dana Dukungan Operasional Penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah sebesar Rp. 539.026.000 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Penyerahan secara simbolis diterima Bupati Luwu Timur, H. Budiman dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024 Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (02/01/25).
Dana yang diterima tersebut terdiri dari Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp. 150 Juta dan Bantuan Logistik dan Peralatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi sebesar Rp. 389.026.000, yang isinya ratusan paket kebutuhan masyarakat terdampak banjir. Seperti 100 paket sembako, 50 paket makanan siap saji, 50 paket hygine kit, 100 paket selimut, 100 lembar matras, 2 set tenda pengungsi, 10 unit tenda keluarga ukuran 4×4 dan 1 unit pompa Alkon.
Bupati Luwu Timur H. Budiman berterimakasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan dari BNPB pusat.
“Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada Kabupaten Luwu Timur, bantuan DSP dan bantuan logistik serta peralatan ini bakal digunakan untuk keperluan penanganan bencana salah satunya pemenuhan logistik yang dibutuhkan para korban bencana,” ucap Bupati yang didampingi Kalaksa BPBD Luwu Timur, dr. H. April.
Hidrometereologi basah sendiri meliputi banjir, angin puting beliung dan tanah longsor.
Pantauan Tim Humas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kabupaten Luwu Timur, Rakor Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024 Wilayah Provinsi Sulsel dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Pratikno, Pj. Gubernur Sulsel Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, Kepala Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, Forkopimda Sulsel, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Yasir Mahmud, Bupati/Walikota wilayah Sulsel serta Kalaksa BPBD Kabupaten/Kota se Sulsel.
Dalam arahannya, Pj. Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan, dilaksanakannya Rakor ini dalam rangka membahas langkah strategis untuk mengantisipasi dan menangani potensi bencana yang meningkat akibat fenomena hidrometeorologi, utamanya pada musim penghujan.
Dirinya menegaskan pentingnya sinergitas dan komitmen semua pihak dalam mengantisipasi dan menangani potensi bencana, dengan harapan agar dampak hidrometeorologi dapat diminimalkan demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
“Kami akan bergerak cepat dengan melibatkan semua OPD terkait untuk menangani dampak bencana dan meminimalkan kerugian masyarakat,” tegasnya.
Sementara Menko PMK, Pratikno mengungkapkan, potensi terjadinya bencana hidrometeorologi basah di Sulawesi Selatan perlu diantisipasi.
Menurutnya, selain curah hujan yang tinggi, dampak dari hujan ekstrem ini bisa berupa tanah longsor, banjir, dan ombak tinggi yang harus diwaspadai.
Di hadapan 24 kepala daerah, Pratikno memerintahkan agar ada persiapan menghadapi tingginya curah hujan, agar dampak bencana bisa diminimalkan.
“Rakor bersama jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan dan para Bupati serta Wali Kota untuk mempersiapkan segala kemungkinan dampak bencana ini. Infrastruktur fisik, aparat, dan masyarakat harus siaga, termasuk dukungan logistik untuk kemungkinan korban bencana, seperti pengungsian,” jelas Pratikno.
Ia juga menambahkan bahwa, Pemerintah Pusat, melalui BMKG, memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana.
Sedangkan Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, menjelaskan bahwa, pihaknya bersama Menko PMK melaksanakan rapat koordinasi dengan provinsi-provinsi yang berdasarkan analisa BMKG berpotensi mengalami bencana lebih besar.
Suharyanto mengungkapkan, rakor ini dilakukan secara maraton, dimulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, dan kini di Sulawesi Selatan.
Suharyanto menambahkan, meskipun sudah ada bencana di 16 kabupaten/kota di Sulsel, kesigapan pemerintah daerah telah membuat dampaknya dapat diminimalisir.
“Rapat koordinasi ini diadakan untuk memastikan kita tidak menghadapi bencana serupa di 2025. Kami berkoordinasi untuk menyatukan langkah-langkah antisipasi. Bila terjadi cuaca ekstrem, kita akan segera melaksanakan intervensi,” katanya.
Suharyanto juga mengungkapkan, BNPB menyerahkan bantuan hampir Rp. 15 miliar dalam bentuk barang dan anggaran operasional untuk memitigasi bencana.
Usai rakor tersebut, para peserta diberikan kesempatan untuk berdialog dan bertanya langsung dengan Menteri Koordinator PMK Pratikno, Letjen Suharyanto dan Kepala Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati. (*)
Luwu Timur
Gagal Move On, Anggota DPRD Lutim Sarkawi Hamid Kembali Kritik Kebijakan Bupati Irwan Bachri Syam
KITASULSEL—LUWU TIMUR – Dinamika politik di Kabupaten Luwu Timur kembali memanas. Anggota DPRD Luwu Timur, Sarkawi Hamid, melontarkan kritik terhadap kebijakan Bupati Irwan Bachri Syam yang mengundur pelaksanaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Luwu Timur dari tanggal 3 Mei ke 10 Mei 2025. Kritik tersebut dinilai sejumlah kalangan sebagai bentuk ketidakmampuan Sarkawi untuk move on dari peristiwa politik masa lalu.
Pemkab Luwu Timur menjelaskan bahwa pengunduran jadwal HUT bukan tanpa alasan. Tahun ini, perayaan HUT direncanakan akan berlangsung lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya karena akan dihadiri oleh tiga gubernur dari provinsi tetangga, yaitu Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Gubernur Sulawesi Tenggara. Kehadiran tiga kepala daerah tersebut tentu membutuhkan koordinasi dan persiapan yang lebih matang.
Namun, Sarkawi Hamid menilai keputusan Bupati tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan menyebut pengunduran tersebut bisa berbenturan dengan Peraturan Daerah. Ia juga mempertanyakan urgensi penyesuaian jadwal hanya demi menyesuaikan kehadiran tamu undangan.
“Kalau memang ingin membuat acara besar, silakan saja. Tapi bukan berarti mengorbankan tanggal yang sudah ditetapkan dalam Perda. Ini bukan sekadar seremoni, ini menyangkut marwah daerah,” kata Sarkawi dalam salah satu pernyataan kepada media lokal.
Pernyataan Sarkawi langsung menuai respons dari berbagai kalangan. Beberapa pihak menilai kritik tersebut terlalu berlebihan dan lebih bernuansa politis ketimbang substansial. Mereka mengingatkan bahwa penundaan perayaan HUT bukanlah hal baru di Luwu Timur. Sebelumnya, pada masa kepemimpinan bupati terdahulu, penundaan serupa juga pernah terjadi tanpa menuai protes serupa.
Mantan anggota DPRD Luwu Timur dua periode, Najamuddin, ikut angkat bicara. Ia menilai Sarkawi terlalu cepat mengambil kesimpulan dan terkesan mencari-cari celah untuk menyerang pemerintahan saat ini.
“Pengunduran itu bukan pelanggaran. Asal ada pertimbangan rasional dan tidak mengubah substansi dari perayaannya. Jangan terburu-buru menyebut ini melanggar Perda, apalagi kalau dasarnya hanya kekecewaan politik pribadi,” ujar Najamuddin kepada awak media.
Najamuddin juga mengingatkan bahwa publik semakin cerdas dan bisa menilai mana kritik yang membangun dan mana yang sekadar mencari panggung politik.
Beberapa pengamat politik lokal pun menilai bahwa sikap Sarkawi menunjukkan ketidakmampuannya melepaskan diri dari rivalitas politik masa lalu, terutama setelah dinamika panas di Pilkada Luwu Timur beberapa waktu lalu.
“Ini soal timing dan niat. Kritik itu sah-sah saja, tapi kalau konteksnya tidak tepat, malah bisa jadi blunder politik. Masyarakat sekarang bisa melihat siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang sekadar menciptakan kegaduhan,” ujar seorang akademisi dari salah satu universitas di Palopo.
Sementara itu, pihak Pemkab Luwu Timur belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut. Namun sumber internal menyebut bahwa perayaan HUT tetap akan digelar pada 10 Mei dengan rangkaian acara yang lebih meriah dan partisipatif, termasuk pameran UMKM, pentas seni, serta forum kerja sama antar daerah.
-
Politics7 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
10 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
11 bulan agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login