Nasional

Mentan Amran Menelusuri Jaringan Irigasi di Konawe Demi Swasembada Pangan

Published

7 bulan ago

28 Desember 2024

Kitasulsel–KONAWE Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui perbaikan infrastruktur irigasi.

Dalam kunjungan kerjanya ke Bendungan Ameroro, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe pada Jumat (27/12/2024), Mentan Amran menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung kesejahteraan petani.

“Kami datang untuk mengecek langsung, memastikan soal pupuk, dan memastikan irigasi berjalan dengan baik,” ujar Mentan Amran saat peninjauan tersebut.

Mentan Amran mengungkapkan, kehadiran bendungan dan infrastruktur irigasi dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas padi.

“Yang menarik, produktivitas padi sudah meningkat sejak ada Bendungan Ameroro. Ini nanti bisa mengcover 2.000 hingga 3.000 hektare. Alhamdulillah, tadi kami lihat produktivitasnya 6-8 ton per hektare, itu sudah sangat baik,” tambahnya.

Pemerintah, lanjut Amran, berfokus pada kemudahan akses air bagi petani, sehingga mereka dapat berbudidaya secara optimal dan memperoleh hasil yang lebih baik.

“Hadirnya bendungan dan infrastruktur irigasi dapat meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan mereka,” harapnya.

Mentan Amran juga mendorong seluruh pihak terkait untuk bersinergi dalam pembangunan maupun rehabilitasi saluran irigasi di Indonesia.

“Semua irigasi tersier, primer, dan sekunder yang masih bermasalah akan kita perbaiki pada tahun 2025. Anggarannya mencapai 12 triliun rupiah, bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU),” pungkasnya.

Bendungan Ameroro, yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah memberi manfaat besar bagi sektor pertanian, dengan tujuan utama mengantisipasi krisis air.

“Lokasi ini memiliki fasilitas yang besar manfaatnya untuk sektor ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan energi, dan ekonomi jika dimanfaatkan secara maksimal.

Kami pemerintah daerah siap mendukung kepemimpinan Mentan untuk swasembada pangan dan untuk mengatasi masalah irigasi bersama,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio.

Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur tersebut demi mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik di Indonesia. (*)

Nasional

Kementerian ATR/BPN Dorong Partisipasi Masyarakat Pasang Patok Batas Tanah Melalui GEMAPATAS

Published

2 hari ago

7 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Dalam upaya mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menuju terwujudnya “Indonesia Lengkap”, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemasangan tanda batas tanahnya melalui Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS).

Dalam keterangannya pada, Rabu 6 Agustus 2025, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya, menyebut bahwa pemasangan tanda batas tanah adalah faktor penting dalam upaya menjaga keamanan tanah masyarakat.

“GEMAPATAS adalah upaya Kementerian ATR/BPN untuk mengajak masyarakat secara serentak memasang patok batas bidang tanah mereka, bersama dengan pemilik tanah yang berbatasan langsung. Tujuannya agar batas tanah jelas, dan patok tersebut dijaga bersama-sama,” ujar Dirjen SPPR saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Hingga saat ini, Virgo Eresta Jaya menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pemasangan patok sebagai bagian awal dari proses PTSL.

Padahal, menurut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 16 Tahun 2021, salah satu syarat mendaftarkan sertipikat tanah adalah adanya Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas yang disertai persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan langsung.

“Apalagi saat ini pemetaan bidang tanah PTSL dilakukan secara masif menggunakan teknologi fotogrametri melalui drone atau UAV. Dukungan masyarakat sangat penting. Salah satunya adalah dengan memasang patok batas sebelum tim pemetaan turun ke lapangan,” terang Virgo Eresta Jaya.

Dalam kesempatan ini, Dirjen SPPR menjelaskan bahwa pada, Kamis 7 Agustus 2025, Menteri Nusron menyosialisasikan langsung GEMAPATAS ini secara serentak di 23 kabupaten/kota lainnya pada 8 provinsi yang menjadi bagian dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) 2025. Menteri Nusron akan memimpin pelaksanaan GEMAPATAS 2025 ini dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang menjadi lokasi utama kegiatan.

Masyarakat dari daerah lain juga dapat mengikuti kegiatan ini melalui platform Zoom dan kanal YouTube resmi Kementerian ATR/BPN.

Sehubungan dengan GEMAPATAS ini, ia menyampaikan pesan khusus untuk masyarakat agar lebih peduli dan sigap dalam mengamankan hak atas tanahnya

. “GEMAPATAS ini bukan hanya untuk mempercepat proses sertipikasi tanah, tapi juga melindungi aset masyarakat secara hukum dan fisik. Lindungi tanahmu, pasang patok batas tanahmu. Pasang patok tanahmu, anti cekcok, anti caplok,” kata Virgo Erestas Jaya menegaskan kembali pesan kunci dalam pelaksanaan GEMAPATAS 2025. (*)