Connect with us

Nasional

DPD AMPHURI Sulampua Resmi Dilantik: H Muhammad Yasmar Yapid Ambil Peran Strategis

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Firman M Nur, resmi melantik HM Azhar Gazali sebagai Ketua DPD Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) periode 2024-2028, Senin (16/12/2024). Pelantikan ini juga diikuti oleh 37 pengurus DPD Sulampua yang mayoritas diisi oleh generasi muda.

Wakil Ketua I, Bidang Haji, DPD AMPHURI Sulampua, H Muhammad Yasmar Yapid yang merupakan Direktur PT Jenewa Rabani Wisata(JRW) menyatakan kesiapannya untuk berperan aktif dalam mendorong sinergi dan optimalisasi layanan haji dan umrah di wilayah Sulampua.

“Sebagai Wakil Ketua I, Bidang Haji, saya berkomitmen untuk turut serta memperkuat kolaborasi antar pengurus dan berbagai pihak terkait. Ini bukan hanya tanggung jawab ketua, melainkan peran bersama, terutama para wakil ketua yang harus lebih aktif dan strategis,” ujar H Muhammad Yasmar Yapid.

BACA JUGA  Pengalaman Presiden Prabowo akan Mampu Selesaikan Sengketa Empat Pulau

Sesuai dengan tagline “Comeback Stronger”, H Muhammad Yasmar Yapid juga menekankan pentingnya memaksimalkan potensi para pengurus baru yang mayoritas berasal dari anggota travel.

“Dengan pengurus yang memiliki semangat muda, kita harus fokus bekerja sama dalam menghadapi tantangan layanan haji dan umrah di tahun mendatang, termasuk akses dan kebijakan yang berpihak kepada jamaah,” tambahnya.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Firman M Nur, menaruh harapan besar kepada kepengurusan baru DPD Sulampua.

“Kita optimis DPD Sulampua di bawah kepemimpinan HM Azhar Gazali, dengan dukungan penuh dari Wakil Ketua I H Muhammad Yasmar Yapid dan seluruh pengurus, akan mampu memperkuat ekosistem haji dan umrah. Selamat mengemban amanah,” serunya.

BACA JUGA  Kemenag Siapkan Tunjangan Khusus untuk Guru RA dan Madrasah, Nominalnya Bikin Tambah Sejahtera

Sementara itu, Ketua DPD AMPHURI Sulampua, HM Azhar Gazali selaku menegaskan pentingnya sinergitas dan komitmen dari seluruh pengurus.

“Kita tidak bisa lagi bertumpu hanya pada satu orang. Peran aktif dari semua pihak, terutama KSB dan para wakil ketua, termasuk H Muhammad Yasmar Yapid, sangat diperlukan untuk membawa pelayanan haji dan umrah di wilayah Sulampua lebih maju,” jelasnya.

Dengan kepemimpinan baru yang solid dan kolaboratif, DPD AMPHURI Sulampua optimis mampu menghadapi tantangan perubahan industri haji dan umrah, serta memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat di Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia

Published

on

Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.

Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.

Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.

BACA JUGA  Pengalaman Presiden Prabowo akan Mampu Selesaikan Sengketa Empat Pulau

“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.

Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.

“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.

Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.

BACA JUGA  Prabowo dan Gibran Dijadwalkan Hadiri Kongres PSI di Solo

“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.

Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.

“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.

Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.

BACA JUGA  Mentan Andi Amran Sulaiman Masuk Enam Besar Menteri Memuaskan era Prabowo – Gibran

“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel