Kementrian Agama RI

Dorong Penguatan Peran, Menag akan Tingkatkan Fasilitas Kantor MUI

Published

1 tahun ago

17 Desember 2024

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar menekankan pentingnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkuat perannya di berbagai sektor. Hal ini disampaikan Menag saat memberikan sambutan pada Mukernas IV MUI di Jakarta.

“Tidak mungkin pemerintah bisa menyelesaikan semua persoalan sendiri. Pemerintah harus didukung oleh kepemimpinan informal.

Di Indonesia, kepemimpinan informal yang sangat penting adalah pemimpin agama, khususnya Majelis Ulama,” ujar Menag, Selasa (17/12/2024).

“Majelis Ulama harus dapat memperkokoh perannya dalam berbagai sektor, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintah sangat mendukung upaya ini dan siap menyediakan kontribusi yang diperlukan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Menag menyoroti pentingnya keberadaan fasilitas yang memadai bagi MUI agar dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif.

“Saya bermimpi MUI memiliki kantor dengan fasilitas memadai. Dengan fasilitas ini, MUI akan lebih leluasa dalam memperkuat perannya sebagai pelayan umat,” ungkapnya.

Menurutnya, sudah seharusnya pemerintah memberikan kontribusi yang diperlukan oleh MUI dalam menjalankan fungsinya sebagai pendamping pemerintah.

“Sebagai Menteri Agama yang merupakan representasi pemerintah, saya merasa berkewajiban untuk memahami dan menerjemahkan kebutuhan para tokoh agama dan pemimpin informal masyarakat, khususnya Majelis Ulama.” tambahnya.

“Biasanya, jika ulama turut mendoakan, harapan itu lebih mudah terwujud. Salah satu harapan saya adalah mencarikan tempat yang lebih representatif untuk Majelis Ulama.

Saat ini, bagaimana mungkin mereka bisa menjalankan tugas besar dengan fasilitas yang sangat sederhana?” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menyampaikan apresiasi terhadap niat Menag untuk menyediakan fasilitas yang lebih baik bagi MUI. “Walaupun baru sebatas niat, ini adalah langkah mulia. Insya Allah, pahalanya sudah tercatat,” ungkapnya.

Mukernas IV MUI membahas berbagai isu strategis, termasuk penguatan sinergi antara pemerintah dan ulama untuk memperkuat bangsa dan negara. Menurut Anwar, sinergi yang baik antara pemerintah dan ulama sangat penting untuk menciptakan negara yang kuat dan diridai oleh Allah.

Selain itu, Mukernas ini juga akan membahas bagaimana meningkatkan pengabdian MUI kepada masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan persatuan Indonesia.

“Kami berharap MUI dapat semakin berperan aktif dalam memberikan kontribusi positif untuk bangsa dan umat,” tutur Anwar.

Mukernas IV MUI dihadiri oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI Ma’ruf Amin, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Ketua Baznas Noor Achmad, Kepala BP Haji Gus Irfan, Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, serta para duta besar negara sahabat. (*)

Kementrian Agama RI

Sinergi Kemenag–MUI Perkuat Penegakan Hukum Keagamaan, Menag: Demi Kedamaian Umat

Published

6 hari ago

10 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Jakarta – Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama terkait peningkatan pemahaman norma serta implementasi tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penandatanganan dokumen tersebut dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam keterangannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait praktik-praktik yang dapat dikategorikan sebagai penodaan, penyalahgunaan agama, maupun tindak pidana keagamaan.

“Sejak awal kita ingin memberikan bimbingan kepada masyarakat agar memahami batas-batas dalam kehidupan beragama, sehingga tidak terjadi praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan konflik,” ujar Menag.

Menurutnya, respons cepat pemerintah terhadap masukan dari MUI terkait implementasi KUHP menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antarumat beragama.

Menag juga menyampaikan bahwa momentum bulan Ramadan menjadi waktu yang penuh keberkahan untuk melahirkan berbagai keputusan besar. Ia mencontohkan sejumlah peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi di bulan suci tersebut.

“Banyak peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Universitas Al-Azhar berdiri di bulan Ramadan, bahkan kemerdekaan Indonesia juga diproklamasikan di bulan Ramadan,” ungkapnya.

Karena itu, ia berharap kerja sama yang ditandatangani sebelum Idulfitri ini membawa berkah serta memperkuat kedamaian di tengah masyarakat.

Dalam implementasinya, Menag meminta pembentukan tim khusus yang akan mengawal pelaksanaan kerja sama tersebut. Tim ini nantinya bertugas memberikan panduan dan rambu-rambu dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan di ruang publik.

“Tugas ini tidak ringan, tetapi sangat penting demi terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan beragama di masyarakat,” katanya.

Salah satu isu yang turut menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut adalah pemberian kepada tokoh agama ketika mengisi kegiatan keagamaan. Menurut Menag, perlu adanya kejelasan apakah pemberian tersebut termasuk gratifikasi, sedekah, atau bentuk lain yang sah secara hukum.

Karena itu, ke depan akan disusun pedoman atau rambu-rambu agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan hukum.

Melalui sinergi antara Kementerian Agama dan MUI ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum dan etika dalam kehidupan beragama semakin kuat, sehingga tercipta suasana yang damai, toleran, dan saling menghormati di tengah keberagaman Indonesia.