Nasional

Presiden Prabowo Usulkan Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD

Published

1 tahun ago

13 Desember 2024

Kitasulsel–JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mewacanakan perubahan sistem pemilihan kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, agar kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Usulan ini disampaikan dalam pidatonya pada puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

Menurut Prabowo, sistem tersebut lebih efisien dan hemat biaya, sebagaimana yang diterapkan di sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, dan India.

“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itu yang memilih gubernur, bupati,” kata Prabowo, seperti dilansir dari CNN.Indonesia, Jumat (13/12/2024).

Penghematan Anggaran Pilkada

Prabowo menilai pengalihan mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung ke tidak langsung akan menekan biaya politik yang dikeluarkan negara.

Ia menyebut anggaran besar yang selama ini digunakan untuk pilkada bisa dialokasikan ke program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Efisien, enggak keluar duit. Uang itu bisa beri makan anak-anak kita, perbaiki sekolah, atau memperbaiki irigasi,” ujarnya.

Presiden juga menyinggung mahalnya biaya yang harus dikeluarkan kandidat dalam pilkada, yang menurutnya sering membebani kontestan hingga memengaruhi kondisi mental mereka.

“Biaya politik ini terlalu mahal. Saya lihat wajah yang menang pun lesu, apalagi yang kalah,” tambahnya.

Seruan untuk Perubahan Sistem Prabowo mengajak para ketua umum partai politik yang hadir di acara tersebut untuk memikirkan sistem yang lebih baik dan efisien.

“Begitu banyak ketua umum partai di sini. Kita sebenarnya bisa putuskan malam ini juga, gimana?” canda Prabowo yang disambut tawa hadirin.

Ia menegaskan perlunya perbaikan sistem politik yang dapat menekan pengeluaran negara dan tokoh politik, sambil tetap mempertahankan prinsip demokrasi.

“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” tutupnya.

Wacana ini menuai berbagai respons dari kalangan politisi dan pengamat politik, mengingat pemilihan langsung selama ini dianggap sebagai simbol demokrasi yang memberikan masyarakat hak suara langsung untuk memilih pemimpinnya. (*)

Nasional

JK Tegaskan Keadilan Jadi Kunci Mencegah Konflik Sosial dan Keagamaan di Indonesia

Published

1 bulan ago

14 November 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 sekaligus Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), HM Jusuf Kalla, menegaskan bahwa keadilan merupakan faktor paling fundamental dalam mencegah konflik sosial maupun keagamaan di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan JK saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Penanganan dan Resolusi Konflik Sosial di Indonesia: Belajar dari Pak JK” yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jumat (14/11/2025).

Dalam kegiatan yang berlangsung secara virtual dari Jakarta itu, JK memaparkan bahwa sejak Indonesia merdeka, tercatat sekitar 15 konflik besar yang menelan korban lebih dari seribu jiwa. Menurutnya, sebagian besar konflik tersebut dipicu oleh ketidakadilan dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik.

“Inti dari banyaknya konflik adalah ketidakadilan. Karena itu, keadilan, kemajuan, dan kemakmuran menjadi dasar penting bagi terciptanya perdamaian,” tegas JK.

Pencegahan Lebih Penting daripada Penyelesaian

JK mengingatkan bahwa mencegah konflik jauh lebih penting daripada menanganinya setelah pecah. Konflik sosial, kata dia, kerap muncul dari persoalan lokal yang tidak mendapat penanganan cepat, termasuk hubungan antarwarga hingga isu antarumat beragama.

Terkait konflik keagamaan, JK menekankan bahwa sejumlah kasus besar yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak berawal dari ajaran agama, melainkan persoalan sosial-politik yang kemudian melebar menjadi isu keagamaan.

“Poso dan Ambon itu bukan dimulai dari perbedaan agama, tetapi konflik politik yang kemudian dibawa ke ranah agama,” tandasnya.

Peran Strategis FKUB dan Dialog Antarumat Beragama

Dalam paparannya, JK juga menyoroti peran penting Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ia prakarsai sejak awal di Makassar. Forum itu, menurutnya, terbukti efektif menciptakan ruang dialog bagi pemuka lintas agama.

“Dulu kami mengadakan pertemuan bulanan di masjid, katedral, hingga pura. Tokoh agama memberikan penjelasan tentang ajarannya masing-masing sehingga tidak ada salah paham,” jelas JK.

Ia menekankan bahwa penyuluh agama memegang tanggung jawab besar dalam menjaga harmoni sosial dengan menyampaikan pesan damai, adil, dan menyejukkan kepada masyarakat.

“Islam adalah rahmatan lil alamin. Penyuluh agama harus menjadi penyejuk, bukan pemicu ketegangan,” ujar mantan Wapres dua periode itu.

Kesejahteraan Masyarakat Jadi Faktor Penting

JK juga menegaskan hubungan erat antara kesejahteraan ekonomi dan potensi konflik. Menurutnya, banyak konflik terjadi di wilayah yang tingkat kesejahteraannya rendah.

“Kalau masyarakat sejahtera, konflik jarang terjadi,” ujar JK.

Ia menambahkan, memakmurkan rumah ibadah harus berjalan seiring dengan upaya memakmurkan masyarakat, agar harmoni sosial dapat terjaga secara berkelanjutan.

Keadilan, Komunikasi, dan Penghormatan Antarumat Beragama

Menutup paparannya, JK kembali menegaskan bahwa keadilan, penghormatan terhadap keyakinan, serta komunikasi yang baik antarumat beragama adalah fondasi utama untuk menjaga keutuhan bangsa.

“Dengan berlaku adil dan saling memahami, kita bisa membangun Indonesia yang aman, adil, dan makmur,” pungkasnya.