Kementrian Agama RI

Menag Minta Umat Buddha Jaga Kesakralan Borobudur

Published

1 tahun ago

5 November 2024

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap kepada Umat Buddha Indonesia agar tetap menjaga kesakralan Borobudur sebagai tempat Ibadah. Menurutnya itu penting untuk menjaga spiritualitas Borobudur.

Hal tersebut diungkapkan Menag saat acara Silaturahmi Kebangsaan Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan bersama Umat Buddha Indonesia, yang diselenggarakan oleh Keluarga Cendikiawan Buddihs Indonesia di Ji Expo, Jakarta, pada Selasa (5/11/2024).

“Borobudur itu banyak sekali fungsinya, tapi sekalipun fungsinya begitu banyak, fungsi kesakralannya tidak boleh dihilangkan, karena Borobudur itu kebanggaan semuanya. Bukan hanya kebanggaannya Buddha, tapi kebanggaan dunia,” ucap Menag.

Demi menjaga kesakralan tersebut, Menag meminta seluruh umat agar tak melihat Borobudur hanya dari aspek ekonominya saja namun juga spiritualnya. Meski demikian, ia mengharapkan hal tersebut bisa beriringan antara peningkatan spiritualitas dan peningkatan ekonomi bagi warga sekitarnya.

“Jangan sampai nanti kita melakukan rasionalisasi yang justru menyimpang dari pada fungsinya. Tapi pada saat yang bersamaan juga bagaimana Borobudur itu bisa memberikan kontribusi secara ekonomis kepada masyarakat sekitarnya,” harap Menag.

“Saya kira di indonesia wisata religi yang paling tinggi pengunjungnya adalah Borobudur. Di susul Istiqlal. Oleh karena itu, jadi rumah ibadah itu mendapat berkah. Mari kita pertahankan orisinalitasnya borobudir. Jangan mengeksploitasi borobudur dan menghilangnkgan kesakralannya,” pinta Menag.

Menag mengatakan, Candi Borobudur adalah candi yang terlindungi, bahkan oleh organisasi dunia, karena itu Masyarakat Indonesia juga harus turut melindungi Borobudur dari hal-hal yang merusaknya.

“Karena itu, Saya mengimbau pada masyarakat setempat untuk memberikan apresiasi secara spiritual bahwa bangunan sakral seperti itu yang dikeramatkan oleh para penganutnya, Tidak usah dipertentangkan. Jadi saya kira inilah kebanggaan Indonesia, inilah kebanggaan dunia. Mari kita rawat bersama,” tutup Menag. (*)

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

2 hari ago

16 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.