Kementrian Agama RI

Tutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Menag Ingatkan Pentingnya Keteladanan

Published

1 tahun ago

13 November 2024

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar hari ini, Rabu (13/11/2024), menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat 2 angkatan XXVII. Kepada jajarannya, Menag mengingatkan pentingnya keteladanan.

Menag menjelaskan, pemimpin tidak cukup menjadi manager, tapi juga leader. Mengutip buku Michael H. Hart, Menag mengatakan bahwa Nabi Muhammad nomor satu dari 100 tokoh berpengaruh dunia sepanjang sejarah, karena selain the best leader, juga the best manager.

Menurut Menag, saat ini menjadi seorang manajer dan leaders sekaligus ini sangat penting. Sebab, masyarakat Indonesia masih menganut paham paternalistik, menganggap karyawan sebagai bagian dari keluarga besar. Jadi butuh panutan yang bisa diteladani.

“Kehadiran figur kepribadian leadership juga kepanutan serta keteladanan itu juga masih diperlukan ketika menjadi pemimpin Dalam masyarakat dunia ketiga. Tidak bisa langsung jumping meniru-meniru western orientated yang serba rasional,” ucapnya.

Ia juga mengatakan, selain gaya kepemimpinan barat yang rasional tidak cocok diterapkan di Indonesia, gaya kepemimpinan tersebut juga terancam gagal diterapkan di dunia Barat.

“Maka itu, tidak semua yang valid secara intelektual itu diterima di dalam masyarakat, karena banyak yang kita lihat tidak valid secara akademik dan secara intelektual tapi dia diterima dalam masyarakat,” lanjutnya.

Karena itu, dalam memimpin, Menag meminta para peserta PKN untuk tetap memperhatikan medan, lapangan, serta konteks yang terjadi. “Tidak serta-merta semua yang valid secara intelektual harus sesegera mungkin diterapkan. Tapi kita perlu kearifan, kesabaran, kematangan, solidaritas serta pengalaman, dan itulah Rasulullah,” ungkapnya.

Menag mengajak para peserta PKN II agar mengubah diri untuk menjadi lebih baik serta menjadikan pengalaman sebagai guru saat memimpin. Menag juga minta para peserta untuk mengubah gaya kepemimpinannya dari pribadi yang reaktif menjadi pemimpin yang pro aktif.

“Yang tadinya kita reaktif, tapi tidak mau hijrah menjadi karakter yang proaktif, maka sesungguhnya tidak ada artinya pelatihan itu. Karena itu tidak cukup hanya dengan teori, tapi diperlukan istitha’ah, diperlukan spiritual exercizes, latihan-latihan mental spiritual, bagaimana memperkuat daya sabar menghadapi orang yang berbeda dengan kita, inilah saya kira yang sangat penting,” tegasnya.

Menurutnya, pemimpin yang reaktif bekerja berdasarkan emosi, sedangkan pemimpin yang proaktof bekerja berdasarkan sistem yang sudah dibuat. Karena itu, Menag berharap semua peserta PKN mampu menjadi pemimpin yang proaktif sehingga tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan permasalah yang terjadi di organisasinya. (*)

Kementrian Agama RI

Sinergi Kemenag–MUI Perkuat Penegakan Hukum Keagamaan, Menag: Demi Kedamaian Umat

Published

2 minggu ago

10 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Jakarta – Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama terkait peningkatan pemahaman norma serta implementasi tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penandatanganan dokumen tersebut dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam keterangannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait praktik-praktik yang dapat dikategorikan sebagai penodaan, penyalahgunaan agama, maupun tindak pidana keagamaan.

“Sejak awal kita ingin memberikan bimbingan kepada masyarakat agar memahami batas-batas dalam kehidupan beragama, sehingga tidak terjadi praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan konflik,” ujar Menag.

Menurutnya, respons cepat pemerintah terhadap masukan dari MUI terkait implementasi KUHP menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antarumat beragama.

Menag juga menyampaikan bahwa momentum bulan Ramadan menjadi waktu yang penuh keberkahan untuk melahirkan berbagai keputusan besar. Ia mencontohkan sejumlah peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi di bulan suci tersebut.

“Banyak peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Universitas Al-Azhar berdiri di bulan Ramadan, bahkan kemerdekaan Indonesia juga diproklamasikan di bulan Ramadan,” ungkapnya.

Karena itu, ia berharap kerja sama yang ditandatangani sebelum Idulfitri ini membawa berkah serta memperkuat kedamaian di tengah masyarakat.

Dalam implementasinya, Menag meminta pembentukan tim khusus yang akan mengawal pelaksanaan kerja sama tersebut. Tim ini nantinya bertugas memberikan panduan dan rambu-rambu dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan di ruang publik.

“Tugas ini tidak ringan, tetapi sangat penting demi terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan beragama di masyarakat,” katanya.

Salah satu isu yang turut menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut adalah pemberian kepada tokoh agama ketika mengisi kegiatan keagamaan. Menurut Menag, perlu adanya kejelasan apakah pemberian tersebut termasuk gratifikasi, sedekah, atau bentuk lain yang sah secara hukum.

Karena itu, ke depan akan disusun pedoman atau rambu-rambu agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan hukum.

Melalui sinergi antara Kementerian Agama dan MUI ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum dan etika dalam kehidupan beragama semakin kuat, sehingga tercipta suasana yang damai, toleran, dan saling menghormati di tengah keberagaman Indonesia.