Connect with us

Kementrian Agama RI

Menag Ajak Ribuan Jemaah Umrah Doakan Kemajuan Indonesia dan Perjuangan Palestina

Published

on

Kitasulsel–MAKKAH Menag Nasaruddin Umar mengajak ribuan jemaah umrah untuk mendoakan Indonesia. Menag juga mengajak jemaah umrah mendoakan perjuangan Palestina.

Pesan ini disampaikan Menag usai menjalankan umrah di Masjidil Haram, Makkah, Sabtu (23/11/2024) malam waktu Arab Saudi.

Menag saat ini berada di Tanah Suci untuk memenuhi undangan Menteri Haji dan Umrah Saudi Tawfiq F Al Rabiah. Pertemuan yang akan berlangsung di Makkah itu rencananya membahas persiapan penyelenggaraan haji 2025.

Saat umrah, Menag melihat langsung ribuan jemaah Indonesia berbaur dengan jemaah dari berbagai negara hingga memadati tempat thawaf (mathaf) dan sa’i (mas’a).

“Saya baru menunaikan umrah. Saya melihat banyak sekali jemaah yang hadir, mungkin karena cuacanya sangat mendukung. Saya yakin jemaah umrah dan jemaah haji Indonesia akan menjadi yang terbaik,” ujar Menag.

BACA JUGA  Menag RI Buka Rapat Kerja Wilayah Kemenag Se-Maluku Utara di Ternate

Menurut Menag, jemaah Indonesia selama ini terkenal sopan santun dan menghargai orang lain. Menag mengajak mereka untuk mendoakan kemajuan Indonesia.” tutupnya Mari kita doakan bangsa kita, negara kita. mendoakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kita,” ujar Menag.

“Mari kita juga mendoakan rakyat Palestina, semoga cepat selesai perjuangannya dan berakhir dengan baik dan mendapat berkah,” tutupnya.

Menag dijadwalkan berada di Arab Saudi hingga 26 November 2024. Selama di Tanah Suci, ada sejumlah agenda yang terjadwal. Selain bertemu Menteri Tawfiq F Al Rabiah, Menag juga akan menggelar rapat di Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah bersama Dubes RI untuk Saudi Abdul Aziz, Konjen RI di Jeddah Yusron Ambari, Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochammad Irfan, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, serta Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

BACA JUGA  Menag: MBG Bikin Santri Belajar Lebih Semangat

Menag juga akan meninjau persiapan awal proses penyediaan layanan haji di Madinah Al-Munawwarah. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

OSO Soal Jet Pribadi untuk Menag: Tidak Ada yang Dilanggar

Published

on

KITASULSEL—JAKARTA, — Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang(OSO), menyatakan fasilitas jet pribadi yang digunakan Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk menghadiri peresmian Gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, tidak melanggar aturan.

Menurut OSO, penggunaan fasilitas tersebut wajar karena berkaitan dengan undangan kegiatan keagamaan.

“Tidak ada salahnya. Kami yang mengundang. Beliau hadir untuk meresmikan masjid dan membacakan doa. Salahnya di mana?” ujar OSO saat dihubungi, Selasa (24/2/2026).

OSO menegaskan, kehadiran Nasaruddin tidak berkaitan dengan tugas kedinasan Kementerian Agama, melainkan memenuhi undangan peresmian rumah ibadah.

Dilaporkan ke KPK

Sebelumnya, Nasaruddin telah melaporkan penggunaan fasilitas jet pribadi itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).

BACA JUGA  Menag RI Buka Rapat Kerja Wilayah Kemenag Se-Maluku Utara di Ternate

Nasaruddin menjelaskan, ia menggunakan jet milik OSO karena keterbatasan penerbangan komersial pada malam hari. Ia juga harus kembali ke Jakarta untuk persiapan sidang isbat keesokan paginya.

“Jam 11 malam sudah tidak ada penerbangan. Sementara besok pagi harus kembali karena ada persiapan sidang isbat,” kata Nasaruddin di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin (23/2).

Ia menyebut pelaporan tersebut sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

Proses Analisis

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan lembaganya akan melakukan analisis atas laporan tersebut.

“Tim akan memeriksa kelengkapan laporan dan melakukan analisis sebelum memutuskan status pemberian fasilitas itu,” ujar Budi.

Ia menambahkan, KPK dapat meminta keterangan tambahan dari pihak-pihak terkait apabila diperlukan dalam proses klarifikasi.

BACA JUGA  Menag Paparkan Lima Strategi Dakwah Modern bagi Penyuluh Agama

Kasus ini kembali memunculkan perdebatan mengenai batas antara fasilitas pribadi dan potensi gratifikasi bagi pejabat negara. KPK menegaskan akan menelaah laporan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

Continue Reading

Trending