Kementrian Agama RI

DPR Sepakat Kemenag Realokasi Anggaran Rp616 Miliar untuk BP Haji dan BPJPH

Published

5 bulan ago

5 Desember 2024

Kitasulsel–JAKARTA Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama menyepakati perubahan realokasi anggaran 2025 untuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menyebut, realokasi anggaran untuk BP Haji yang awalnya diusulkan Menteri Agama Nasaruddin Umar sebesar Rp129.739.976.000,00, ditingkatkan menjadi Rp179.739.976.000,00, dengan penambahan sebesar Rp50.000.000.000,00.

“Penambahan realokasi anggaran untuk BP Haji ini akan dialokasikan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji 2026. Pendalaman lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan alokasi ini digunakan pada bidang yang tepat,” ujar Marwan, Kamis (5/12/2024).

“Sementara itu, alokasi anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tetap seperti yang dicantumkan usulan Menteri Agama, yaitu sebesar Rp436.812.997.000,00,” tambahnya.

Secara keseluruhan, anggaran Kementerian Agama 2025 yang semula sebesar Rp79.168.712.137.000,00 mengalami penyesuaian menjadi Rp78.552.159.164.000,00, dengan nilai realokasi sebesar Rp616.552.973.000,00.

Lebih lanjut, mewakili Komisi VIII, Marwan Dasopang mengarahkan agar keputusan ini segera disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mendapatkan persetujuan final.

“Besok, Kementerian Agama bersama BP Haji dan BPJPH sudah dapat bergerak lebih cepat untuk menjalankan program-program mereka, tanpa ada lagi program yang tertunda,” tegas Marwan.

Lebih lanjut, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, BP Haji akan fokus pada penyelenggaraan ibadah haji dengan tetap berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama.

“Untuk tahun 2025, Kementerian Agama tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji.

Karena penyelenggaraan haji tahun depan sudah berjalan, kami memastikan koordinasi intensif dengan BP Haji agar prosesnya berjalan lancar dan lebih baik dari tahun sebelumnya,” tegas Nasaruddin.

Sementara itu, BPJPH yang kini berstatus Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) memiliki kewenangan penuh dalam kebijakan teknis jaminan produk halal.

“Kami telah memulai pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agama untuk mengatur unit kebijakan jaminan halal yang akan ditempatkan di Ditjen Bimas Islam,” tambah Menag.

Turut hadir pula dalam rapat, Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, Kepala BP Haji, Mochammad Irfan Yusuf, Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, dan Wakil Kepala BPJPH, Afriansyah Noor. (*)

Kementrian Agama RI

Di Hadapan Jamaah Jambi, Dr. H. Bunyamin M. Yapid Serukan Haji Ramah Lansia dan Penuh Kolaborasi

Published

16 jam ago

25 April 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—Jambi, — Tenaga Ahli Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, menjadi pembicara utama dalam kegiatan Manasik Haji se-Provinsi Jambi yang digelar pada Jumat (25/4) di Asrama Haji Jambi.

Kegiatan ini mengangkat tema “Haji Ramah Lansia dan Disabilitas” sebagai bentuk kepedulian terhadap jamaah haji yang lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Acara manasik ini dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Pelayanan Haji, yang melibatkan peran aktif Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), serta Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Ratusan jamaah calon haji dari berbagai daerah di Provinsi Jambi hadir dalam kegiatan ini, bersama sejumlah pejabat seperti Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Kepala Kantor Kemenag Kota Jambi, Kabid Haji, serta perwakilan travel haji dan umrah, PPIU, PIHK, dan KBIHU.

Dalam sambutannya, Dr. H. Bunyamin M. Yapid menyampaikan pesan Menteri Agama RI Prof Nasaruddin Umar terkait pentingnya sinergitas dan kolaborasi antara jamaah dan petugas haji.

“Kami sampaikan pesan Menteri Agama RI Anregurutta Prof Nasaruddin Umar bahwa jamaah haji diimbau untuk memperhatikan ibadah sosial: saling membantu, saling menghargai satu sama lain, sebagai jalan menuju kemabruran ibadah haji,” ujarnya.

Para jamaah calon haji turut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agama atas berbagai upaya dalam memberikan layanan terbaik, termasuk perhatian khusus kepada jamaah haji lansia yang masih diberi izin berhaji oleh Pemerintah Arab Saudi. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah juga telah menyiapkan petugas khusus yang akan mendampingi jamaah haji lansia selama di Tanah Suci.

Dr. Bunyamin yang dikenal dekat dengan kalangan penyelenggara travel dan KBIH juga mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh dari seluruh pihak.

“Terima kasih atas support dari seluruh travel, KBIH, PPIU, dan PIHK untuk kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2025 ini,” tuturnya.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama yang dipanjatkan oleh seluruh jamaah calon haji yang memenuhi area Asrama Haji Jambi, memohon kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji mulai dari pelaksanaan hingga pelayanan.