Kementrian Agama RI
DPR Sepakat Kemenag Realokasi Anggaran Rp616 Miliar untuk BP Haji dan BPJPH
Kitasulsel–JAKARTA Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama menyepakati perubahan realokasi anggaran 2025 untuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menyebut, realokasi anggaran untuk BP Haji yang awalnya diusulkan Menteri Agama Nasaruddin Umar sebesar Rp129.739.976.000,00, ditingkatkan menjadi Rp179.739.976.000,00, dengan penambahan sebesar Rp50.000.000.000,00.
“Penambahan realokasi anggaran untuk BP Haji ini akan dialokasikan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji 2026. Pendalaman lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan alokasi ini digunakan pada bidang yang tepat,” ujar Marwan, Kamis (5/12/2024).
“Sementara itu, alokasi anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tetap seperti yang dicantumkan usulan Menteri Agama, yaitu sebesar Rp436.812.997.000,00,” tambahnya.
Secara keseluruhan, anggaran Kementerian Agama 2025 yang semula sebesar Rp79.168.712.137.000,00 mengalami penyesuaian menjadi Rp78.552.159.164.000,00, dengan nilai realokasi sebesar Rp616.552.973.000,00.
Lebih lanjut, mewakili Komisi VIII, Marwan Dasopang mengarahkan agar keputusan ini segera disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mendapatkan persetujuan final.
“Besok, Kementerian Agama bersama BP Haji dan BPJPH sudah dapat bergerak lebih cepat untuk menjalankan program-program mereka, tanpa ada lagi program yang tertunda,” tegas Marwan.
Lebih lanjut, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, BP Haji akan fokus pada penyelenggaraan ibadah haji dengan tetap berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama.
“Untuk tahun 2025, Kementerian Agama tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji.
Karena penyelenggaraan haji tahun depan sudah berjalan, kami memastikan koordinasi intensif dengan BP Haji agar prosesnya berjalan lancar dan lebih baik dari tahun sebelumnya,” tegas Nasaruddin.
Sementara itu, BPJPH yang kini berstatus Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) memiliki kewenangan penuh dalam kebijakan teknis jaminan produk halal.
“Kami telah memulai pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agama untuk mengatur unit kebijakan jaminan halal yang akan ditempatkan di Ditjen Bimas Islam,” tambah Menag.
Turut hadir pula dalam rapat, Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, Kepala BP Haji, Mochammad Irfan Yusuf, Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, dan Wakil Kepala BPJPH, Afriansyah Noor. (*)
Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak seluruh umat beragama di Indonesia untuk bersama-sama membangun negeri ini menjadi rumah besar yang nyaman, damai, dan rukun bagi semua.
Ajakan ini disampaikan Menag saat menghadiri Ikrar Bela Negara dan Zikir Kebangsaan yang diinisiasi Jamiyyah Ahlith Thariqah Al-Mu’tabaroh Ahlussunnah Wal Jamaah (JATMA ASWAJA) di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (11/8/2025).
“Mari kita jadikan Indonesia rumah besar bagi umat beragama. Pluralisme yang kita miliki adalah kekayaan yang harus dibuktikan dengan kehidupan yang damai dan rukun,” ujar Menag.
Acara diawali pembacaan Ikrar Bela Negara oleh tokoh-tokoh besar keagamaan nasional. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, dihadiri para tokoh nasional maupun internasional. Momen ini menjadi ajang penting untuk memperkuat persatuan, kesatuan, dan cinta tanah air di tengah kemajemukan bangsa.
“Dengan hadirnya tokoh-tokoh besar di sini, kita berharap Indonesia dapat menjadi pemimpin peradaban Islam modern di masa depan. Peradaban maju lahir dari negara yang stabil dan damai penduduknya,” harap Menag.
Ia menegaskan, toleransi dan persatuan dapat terwujud bila setiap pemeluk agama mendalami ajarannya dengan sungguh-sungguh. “Jika setiap orang memahami agamanya dengan baik, semakin sulit menemukan alasan untuk saling membedakan, apalagi memecah belah,” tegasnya.
Menag menambahkan, inti semua ajaran agama adalah kebaikan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama. Pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai ini akan memperkuat daya tahan bangsa terhadap perpecahan.
Menutup acara, Menag mengajak seluruh pemeluk agama menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai inti pengamalan ajaran. Ia menekankan, rumah ibadah bukan hanya pusat ritual, tetapi juga pusat persaudaraan, solidaritas, dan kepedulian sosial.
“Rumah-rumah ibadah mestinya juga menjadi rumah kemanusiaan. Jika umat membutuhkan pertolongan, mereka tahu masjid atau rumah ibadah akan menjadi tempat yang memberi solusi dan harapan,” pungkasnya.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login