Pemprov Sulsel
Enam Bulan Pimpin Sulsel, Prof Zudan Budayakan Digitalisasi Pemerintahan, Dari 332 Naik Jadi 3.021 Akun TTE
Kitasulsel–Makassar Sejak dilantik enam bulan lalu, Mei 2024, sebagai Pj Gubernur Sulsel, Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh langsung memerintahkan seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel melakukan digitalisasi dalam proses pemerintahan.
Mulai dari hal terkecil, administrasi rutin, Surat Keputusan (SK) hingga produk hukum lainnya semua diproses secara digital. Tidak ada lagi yang menggunakan tanda tangan dan cap basah.
Pejabat Pemprov Sulsel wajib menggunakan Digital Signature atau Tanda Tangan Elektronik (TTE), yang sudah disertifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Kita semua, seluruh Pimpinan Perangkat Daerah, langsung menyesuaikan sesuai Perintah Prof Zudan,” beber Plh Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Bakti Haruni, Rabu, (4/12/2024), di Makassar.
Tidak hanya Kepala OPD, pejabat dibawahnya pun telah menggunakan TTE yang difasilitasi oleh Diskominfo Sulsel sebagai verifikator TTE dari BSSN.
“Apa yang terjadi, dulu jumlah pengguna akun TTE di Pemprov Sulsel itu hanya 332, langsung melonjak jauh hampir 1.000 persen yakni naik menjadi 3.021 akun TTE.
Dimanapun kita berada, kita tetap bisa melakukan pelayanan dan memproses pekerjaan. Bahkan tidak jarang kami juga melakukannya pada hari libur,” ungkap Andi Bakti.
“Budaya kerja kita di Pemprov Sulsel sekarang sudah begitu. Kami telah bertransformasi ke Tata Kelola Pemerintahan Digital,” sambungnya.
Prof Zudan juga mendorong Pemkab dan Pemkot se Sulsel untuk segera mengikuti Pemprov Sulsel dalam budaya digitalisasi ini. “Alhamdulillah kabupaten kota juga merespon dengan baik, dengan banyaknya daerah menggunakan Srikandi,” ujar Andi Bakti.
Upaya yang dilakukan Prof Zudan ini tak lain untuk mempercepat layanan kepada masyarakat.”Bagi Prof Zudan, untuk mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan digitalisasi mutlak diperlukan,” kata Andi Bakti.
Bukan hanya jumlah TTE yang terus meningkat, jumlah akun pengguna Srikandi juga mengalami peningkatan dari 300-an akun naik menjadi 7.288 akun. Akun ini sudah masuk penandatangan elektronik, operator, dan admin pembuat user masing-masing OPD.
Per November 2024, jumlah produksi surat 55.028 buah keluar dan 48.497 yang masuk. Total transaksi surat digital 103.515 surat.
“Mustahil kami mencapai itu, jika kami tidak bertransformasi ke Tata Kelola Pemerintahan Digital,” bebernya.
Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulsel, Asrul Sani, mengatakan, kelebihan penggunaan surat elektronik tentu secara manfaat sangat menguntungkan ASN dan para pejabat.
Karena mereka bisa menandatangani surat kapanpun dan dimanapun.
Dampaknya tentu bagi masyarakat yang terlayani. Prosesnya semakin cepat dan mengurangi peluang korupsi dan pungli.
“Mereka yang dulunya harus menunggu berhari- hari untuk mendapatkan selembar Surat Keterangan atau Surat Izin, sekarang hanya dalam hitungan menit atau paling lama jam,” ujar Asrul Sani.
Bukan hanya sektor birokrasi dan perizinan lainnya, UPT sekolah SMA/SMK/SLB, para Kepala Sekolah sudah melakukan Persuratan Digital.
“Untuk surat keterangan misalnya lulusan SMA minta surat keterangan pernah bersekolah di sekolah tersebut, maka kepala sekolah cukup menggunakan TTE di Srikandi, selesai.
Dimana saja, kapan saja kepala sekolah bisa tanda tangan,” ujar Kadis Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin. (*)
Pemprov Sulsel
Ratusan Petani, Kades dan Relawan Andalan Hati Diskusi Rembuk Tani Andalan Hati Di Barru
KITASULSEL—BARRU – Forum Rembuk Tani Andalan Hati berlangsung penuh semangat persatuan dan sukses digelar yang dipusatkan di Desa Jangan-Jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, Kamis (24/4/2025).
Mengangkat tema “Optimalisasi Potensi Lahan Menuju Swasembada dan Ketahanan Pangan,” forum ini menjadi momentum dalam mendukung percepatan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan nasional.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh penting, termasuk Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPH-Bun) Provinsi Sulsel, Abdul Gafar yang hadir mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari dan Wakil Bupati Andi Abustan, Ketua DPRD Barru Syamsuddin Muhiddin, seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Barru hingga Relawan Andalan Hati se-Kabupaten Barru.
Forum ini menjadi ruang diskusi terbuka antara pemerintah, petani, dan relawan untuk menyusun langkah nyata dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian, mulai dari kelangkaan pupuk, serangan hama, hingga keterbatasan akses lahan dan pasar.
Ketua Forum Rembuk Tani sekaligus Koordinator Relawan Andalan Hati, Muhammad Yusuf Ali mengungkapkan rembuk tani ini adalah ikhtiar kolektif agar petani tidak lagi merasa sendiri menghadapi tantangan di lapangan.
“Selama ini banyak kendala mulai dari hama, pupuk yang terus berkurang, hingga akses usaha tani. Forum ini hadir sebagai ruang untuk menyatukan semua elemen agar petani lebih berdaya saing,” ungkap Yusuf Ali yang akrab disapa Ucu.
Menurutnya, Kecamatan Pujananting, khususnya Desa Jangan-Jangan, memiliki potensi pertanian dan lahan yang sangat besar untuk dikembangkan.
Karena itu, kata Ucu, keterlibatan petani, relawan, pemerintah dan dunia usaha dalam forum ini sangat penting agar tidak ada lagi hasil pertanian yang terhambat proses produksinya.
“Disini juga kami sudah hadirkan para pengusaha dalam forum ini agar petani bisa terhubung langsung dengan pasar. Kalau petani budidaya, harus jelas arahnya, harus jelas hasilnya,” tegasnya.
Plt Kadis TPH-Bun Sulsel, Abdul Gafar dalam sambutannya menekankan pentingnya percepatan swasembada pangan melalui kebijakan yang terarah dan menyeluruh.
Ia menambahkan, Kabupaten Barru memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, hortikultura, dan perkebunan. Oleh karena itu, dibutuhkan akselerasi dan sinergi kuat antara petani dan pemerintah agar semua program berjalan beriringan.
Sementara itu, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari yang membuka secara resmi kegiatan tersebut mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas pelaksanaan Rembuk Tani Andalan Hati di wilayahnya.
“Harapannya kami ingin agar ruang seperti ini terus ada. Ini penting sebagai forum para petani untuk menyampaikan apa yang sebenarnya mereka butuhkan dari pemerintah, terutama dari pemerintah provinsi,” ujarnya.
Andi Ina juga menegaskan bahwa Kabupaten Barru siap mengambil bagian dalam mendukung target swasembada pangan nasional sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo.
“Target swasembada pangan 3 juta ton bukan mustahil jika semua daerah ikut bergerak. Kami ingin Barru ikut berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita besar ini,” pungkasnya.
Diakhir acara, para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Barru melakukan Deklarasi pembentukan Koperasi Merah Putih dalam mewujudkan swasembada pangan nasional dan mendukung terbentuknya 70 ribu Koperasi Merah Putih se-Indonesia.
Sebagai informasi, Forum Rembuk Tani Andalan Hati sebelumnya telah digelar di Kabupaten Maros dan dijadwalkan akan berlanjut di sejumlah daerah lain di Sulawesi Selatan hingga bulan Juni 2025 mendatang.
-
Politics7 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
10 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
11 bulan agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login