Bulan K3 Nasional, SPJM Gelar “Pengukuran Faktor Psikologi Lingkungan Kerja”

Published

3 tahun ago

26 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar— PT Pelindo Jasa Maritim, Subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Group menggelar kegiatan Pengukuran Faktor Psikologi Lingkungan Kerja dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional tahun 2023.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Pusat Subholding Pelindo Jasa Maritim (SPJM) Jl. Soekarno No.1 Makassar pada Selasa, 24 Januari 2023.

Sekretaris Perusahaan SPJM, Tubagus Patrick mengatakan, kegiatan itu merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan peringatan Bulan K3 Nasional yang dimulai pada tanggal 12 Januari hingga 12 Februari 2023.

“Dan juga merupakan pemenuhan terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja,” sebut Patrick.

Dalam Permenaker No 5 Tahun 2018 lanjut dia, diatur secara rinci mengenai pelaksanaan syarat-syarat K3 lingkungan kerja, di mana untuk pemenuhannya selain penerapan higiene dan sanitasi, juga diperlukan pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja.

“Setidaknya terdapat 5 (lima) jenis pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja yang disyaratkan, meliputi faktor fisika, biologi, kimia, ergonomi dan psikologi,” ujarnya.

Faktor psikologi merupakan aspek penting dalam lingkungan kerja, namun karena tidak nampak secara fisik sehingga seringkali terlupakan. Setidaknya terdapat 6 (enam) potensi bahaya faktor psikologi di lingkungan kerja, antara lain ketidakjelasan peran, konflik peran, beban kerja berlebih secara kualitatif, beban kerja berlebih secara kuantitatif, pengembangan karier dan tanggung jawab terhadap orang lain.

Kegiatan pengukuran faktor psikologi di lingkungan kerja Kantor Pusat SPJM kali ini melibatkan Tim Pemeriksa dari Balai Besar Pengembangan K3 Makassar yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang dalam pelaksanaannya menyasar sejumlah pegawai sesuai persyaratan yang berlaku.

“Dari hasil pengukuran faktor psikologi dimaksud, selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut untuk menentukan upaya-upaya pengendalian yang diperlukan. Pelaksanaan pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja merupakan wujud komitmen Manajemen SPJM dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),” tuturnya.

Tentang Pelindo Jasa Maritim
PT Pelindo Jasa Maritim atau yang disingkat dengan SPJM merupakan subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo yang dibentuk pada 1 Oktober 2021 pasca integrasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). PT Pelindo Jasa Maritim memiliki bisnis dan pengalaman di bidang jasa layanan marine (Marine), peralatan pelabuhan (Equipments), dan jasa kepelabuhanan (port utilites), disingkat MEPS. Layanan marine berupa pemanduan dan penundaan kapal, penyediaan air, pengelolaan sampah. Layanan peralatan berupa penyediaan peralatan pelabuhan, pemeliharaan (maintenance), dan kerja sama peralatan. Layanan utilitas berupa pemeliharaan alur pelayaran, pengerukan, dan penyediaan sumber energi listrik bagi kapal yang bersandar dan fasilitas di pelabuhan.

Wilayah operasional PJM mencakup seluruh Nusantara yang terbentang dari Malahayati hingga Merauke. SPJM juga terbuka untuk kerja sama dan dukungan layanan baik untuk domestik maupun luar negeri.

SPJM mengelola 6 anak perusahaan yaitu PT Jasa Armada Indonesia Tbk., PT Pelindo Marine Service, PT Equiport Inti Indonesia, PT Jasa Peralatan Pelabuhan, PT Energi Pelabuhan Indonesia, dan PT Pengerukan Indonesia.

Selain itu juga mengoperasikan 2 cabang, yaitu Cabang Batam, dan Sentral Business Unit Pelayanan Kapal (SBU Pelkap), serta 3 cucu perusahaan yaitu PT Alur Pelayaran Barat Surabaya, PT Berkah Multi Cargo, dan PT Pelindo Energi Logistik. Laporan: My

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Implementasi Program Nyata, Sidrap Era Syaharuddin Alrif Tunjukkan Penurunan Kemiskinan Signifikan

Published

9 jam ago

9 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—SIDRAP – Implementasi program pro rakyat yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) di bawah kepemimpinan Bupati H. Syaharuddin Alrif menunjukkan hasil nyata. Kabupaten penghasil beras terbesar di Sulawesi Selatan itu berhasil mencatatkan diri sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulsel.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan pada September 2025, Kabupaten Sidrap menempati posisi ketiga terendah tingkat kemiskinan dari 23 kabupaten/kota se-Sulsel. Persentase penduduk miskin di Sidrap tercatat sebesar 4,91 persen, hanya berada di bawah Kota Makassar (4,43 persen) dan Kota Parepare (4,44 persen).

Capaian ini diraih pada masa kepemimpinan pasangan Syaharuddin Alrif–Nurkanaah yang resmi memimpin Kabupaten Sidrap sejak 20 Februari 2025 lalu.

Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut dan menegaskan bahwa hasil ini merupakan buah dari kerja kolektif seluruh elemen daerah.

“Alhamdulillah, ini kabar gembira bagi Kabupaten Sidrap. Capaian ini tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak, mulai dari jajaran pemerintah, stakeholder, hingga partisipasi aktif masyarakat,” ujar Syaharuddin Alrif.

Ia menambahkan, sejak awal pemerintahannya berkomitmen menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan, petani, dan pelaku usaha kecil.

Pengamat pemerintahan, Dr. Andi Fadli, menilai keberhasilan Sidrap menekan angka kemiskinan tidak terlepas dari kemampuan kepala daerah dalam mengimplementasikan program secara konsisten dan terukur.

“Capaian yang diraih Sidrap saat ini di bawah nahkoda H. Syaharuddin Alrif tidak datang secara instan. Program-program yang dijanjikan kepada masyarakat mampu dijabarkan dengan baik dalam kebijakan nyata. Hasilnya terlihat jelas, kemiskinan menurun dan Sidrap tumbuh menjadi kabupaten dengan pencapaian yang signifikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dr. Andi Fadli menyoroti kemajuan Sidrap di berbagai sektor pembangunan, dengan sektor pertanian sebagai penopang utama. Sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan, Sidrap dinilai berhasil menjaga produktivitas pertanian melalui penguatan irigasi, bantuan sarana produksi, pendampingan petani, serta kepastian distribusi hasil panen.

Selain pertanian, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan juga menunjukkan perbaikan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan capaian ini, Kabupaten Sidrap kian mengukuhkan diri sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pembangunan yang efektif di Sulawesi Selatan, sekaligus menjadi contoh bahwa program pro rakyat yang terimplementasi dengan baik mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.