Polres Sidrap Bersama Jajaran Serentak Kunjungi Sekolah Tingkat SD Sikapi Isu Penculikan Anak

Published

3 tahun ago

26 Januari 2023

Kitasulsel, Sidrap – Menyikapi viralnya di medsos maupun media online tentang kasus penculikan anak Polres Sidrap bersama jajaran Polsek mengunjungi sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) yang ada di wilayah Kabupaten Sidrap.

Seperti halnya hari ini Kamis (26/01/2023) Kapolres Sidrap AKBP Erwin Syah, S.I.K turun langsung melakukan Goes To School ke SDN 5 Baranti, Kel. Duampanua, Kec. Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan.

Kedatangan Kapolres Sidrap di sambut oleh Kepala Sekolah, Guru, Kapolsek Baranti dan Personel Polsek dengan iringan drum band yang dimainkan oleh murid-murid SD Negeri 5 Baranti.

Dalam sambutannya, Kapolres Sidrap menyampaikan terkait maraknya isu penculikan anak yang beredar di Sosial media, termasuk isu itu sudah merambah ke wilayah Sidrap tepatnya di Watang Pulu dan Pitu Riase.

“Dua isu penculikan anak yang beredar di medsos di wilayah sidrap yakni di Pitu Riase dan Watang Pulu, itu tidak benar adanya atau informasi tersebut bohong atau hanya hoax saja”, Tutur Kapolres Sidrap.

Untuk itu Kapolres Sidrap menghimbau jangan panik dan meminta kepada guru dan seluruh masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.

Selain itu AKBP Erwin Syah juga menyampaikan bahwa, Program Goes To School merupakan program Prioritas yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para pelajar agar giat belajar sehingga kelak bisa menjadi orang yang sukses dan berprestasi.

“Selain saya yang berkunjung ke SD, Polisi Goes To School ini juga dilaksanakan oleh para PJU dan Kapolsek yang secara serentak di wilayah Sidrap pada tingkat SD”, Ujar Kapolres.

Diakhir, Kapolres Sidrap juga menyerahkan Bola Voli, Bola Futsal dan bola sepak kepada guru olahraga SD Negeri 5 Baranti sekaligus meminta kepada murir-murid yang tampil didepan diberikan hadiah. (win)

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Terapkan WFA Bagi Pegawai, Tanggal 1–4 September

Published

5 jam ago

31 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar memberlakukan kebijakan sistem kerja Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN lingkup Pemkot Makassar.

Kebijakan ini berlaku selama sepekan, mulai tanggal 1 hingga 4 September 2025, sesuai Surat Edaran Wali Kota Makassar Nomor 272 Tahun 2025 tertanggal 31 Agustus 2025.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, membenarkan penerbitan surat edaran tersebut.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah antisipasi kejadian yang mungkin timbul akibat situasi terkini di Kota Makassar.

“Surat Edaran Pak Wali Kota Makassar terkait WFA berlaku sepekan, tepatnya tanggal 1–4 September 2025. Hal ini juga sejalan dengan instruksi pusat,” ujarnya, Minggu (31/8/2025).

Dalam penjelasan Pemkot, Work From Anywhere (WFA) memberikan fleksibilitas kepada pegawai untuk melaksanakan tugas dari lokasi mana pun, baik kantor, rumah, maupun tempat lain yang mendukung produktivitas.

Hal ini berbeda dengan Work From Home (WFH) yang membatasi pegawai untuk bekerja dari rumah saja.

“Baik WFA maupun WFH tetap mewajibkan pegawai menjalankan tugas sesuai jam kerja dan tanggung jawab masing-masing. Koordinasi antarpegawai juga dapat dilakukan secara daring,” jelasnya.

Meski diberlakukan WFA, Pemkot menegaskan bahwa pelayanan publik tidak akan terganggu. Unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap diwajibkan bertugas di kantor.

“Hal ini untuk menjamin kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi secara normal,” katanya.

Adapun beberapa poin penting dalam Surat Edaran Wali Kota Makassar tentang pelaksanaan WFA, antara lain.

Pertama, ASN Makassar tetap melaksanakan tugas kedinasan dari kantor, rumah, atau lokasi lain (Work From Anywhere) pada 1–4 September 2025.

Kedua, Pegawai wajib menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawab, dengan koordinasi daring jika diperlukan.

“Ketiga, Teknis pengaturan internal diserahkan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah,” isi surat edsran tersebut.

Untuk poin keempat, atasan langsung wajib melakukan monitoring, dan jika ada pekerjaan mendesak yang harus dilakukan di kantor, harus ada komunikasi dengan atasan.

Kelima, Unit pelayanan publik seperti rumah sakit, puskesmas, kecamatan, kelurahan, dan layanan sejenis tetap bekerja dari kantor sesuai ketentuan hari dan jam kerja.

Keenam, Sistem WFA akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan. Serta ketujuh, Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan edaran ini.

Tak hanya bagi pegawai, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menginstruksikan seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta, untuk melaksanakan pembelajaran secara daring pada 1–4 September 2025.

Kebijakan ini ditempuh sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak aksi demonstrasi di wilayah Makassar.

Dalam surat edaran bernomor 400.3.5/8/S.Edar/Disdik/VIII/2025 yang ditandatangani Kepala Disdik Makassar, Achi Soleman, tertanggal 31 Agustus 2025.

“Seluruh guru dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas pembelajaran secara optimal dengan memanfaatkan berbagai platform daring seperti WhatsApp, Google Classroom, Zoom, atau platform lainnya,” demikian keterangan resmi dalam edaran tersebut. (*)