Nasional
Jusuf Kalla Minta Relawan PMI Gencar Kampanye Pencegahan Konflik
Kitasulsel–Maluku Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla atau JK, mengingatkan seluruh relawan organisasi kemanusiaan yang dipimpinnya tersebut untuk mencegah terjadinya konflik. Bagi JK, mencegah konflik merupakan salah satu tugas PMI.
“Tugas palang merah bukan hanya mengatasi konflik atau membantu mengatasi konflik. Tapi kita harus mencegah terjadnya konflik itu,” kata JK usai melantik Pengurus dan Dewan Kehormatan PMI Provinsi Maluku, masa bhakti 2024 – 2029, di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (7/11/2024).
Untuk mewujudkan tugas itu, kata JK, PMI harus mengkampayekan kedamaian. Kampanye itu dilakukan dengan menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemerintah.
“Kita harus bersama-sama berbicara dan menyampaikan bahwa kita harus hidup dalam kedamaian,” tambah JK.
Dalam kesempatan tersebut, JK mengingatkan, jika Maluku mengalami begitu banyak masalah. Dari sejak ratusan abad lalu hingga terjadinya konflik yang mengatasnakaman SARA.
Olehnya itu, JK menekankan agar konflik tidak terjadi di Ambon. Pasalnya, konflik tersebut sangat berdampak pada kelanjutan hidup dalam berbangsa dan bernegara.
JK lalu mengungkapkan rasa syukur lantaran konflik di Ambon berakhir. “Dan kita berterima kasih atas perasaan-perasaan kedamaian telah kita rasakan pasca bencana kemanusiaan yang telah terjadi di sini,” tutur Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 ini.
Tak lupa, JK mengingatkan kepada generasi muda Ambon untuk tetap hidup dalam kedamaian meskipun di tengah banyak perbedaan.
“Tentu kita harus belajar bagaimana mencintai kedamaian, mencitnai satu sama lain apapun suku, apapun agama, apaun keyakinannya, harus anggap menjadi teman baik, tanpa curiga,” imbau JK.
Lebih jauh JK juga menyampaikan tugas-tugas utama lainnya yakni melakukan penghijauan untuk menghindari terjadinya bencana akibat pemanasan global.
“Kita harus bisa kembali melakukan penghijuan di negeri ini,” pungkas JK. (*)
Nasional
Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia
Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.
Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.
Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.
“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.
Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.
“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.
Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.
“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.
Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.
“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.
Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.
“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login