Pemkot Makassar
Pjs Walikota Makassar Hadiri Rakornas Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Kirasulsel–BOGOR Pjs Walikota Makassar Hadiri Rakornas Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Makassar, Andi Arwin Aziz menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dibuka Presiden RI, Prabowo Subianto di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Kamis, 07/11/2024.
Rakornas yang bertajuk “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” bertujuan untuk menjadi forum koordinasi dengan pemerintah pusat dan juga daerah dalam rangka mengimplementasikan serta mewujudkan program-program unggulan dan prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini untuk menindak lanjuti Visi Presiden Republik Indonesia yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”.
Diketahui, Presiden Prabowo mengumpulkan kepala daerah se-Indonesia untuk memberikan arahan langsung kepada seluruh pengambil keputusan yang ada didaerah.

Kegiatan ini dibagi menjadi tiga Sesi utama. Sesi pertama dengan mengangkat topik terkait kebijakan nasional dan arah implementasi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2024. Beberapa Menteri Kabinet memberikan pengarahan dalam sesi ini.
Selanjutnya, Sesi kedua pembahasan fokus pada program unggulan pemerintah pusat. Dalam Sesi ini, beberapa menteri memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah strategis yang sedang dijalankan untuk mendukung pencapaian 8 Asta Cita.
Sesi terakhir, membahas tentang isu-isu penting terkait stabilitas politik, hukum, dan keamanan. Pembahasan mencakup pencegahan korupsi serta penyelenggaraan Pilkada 2024, yang menjadi agenda utama pemerintah daerah.
Presiden Prabowo sangat menghargai Rakornas ini, karena rakornas ini bisa dikatakan kesempatan pertamanya untuk berbicara dengan seluruh pengambil keputusan yang ada didaerah.
Ada 8 Asta cita yang harus terwujud. Misalnya kemandirian bangsa melalui kemandirian pangan, kemandirian energi, ekonomi kreatif, sektor Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, penanganan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di dorong dari 5 persen menjadi 8 persen.
Presiden Prabowo sangat menghargai langkah ini, karena rakornas ini bisa dikatakan kesempatan pertamanya untuk berbicara dengan seluruh pengambil keputusan.
“Saya kira ini suatu momen yang sangat bermanfaat dan sangat strategis,” tutur Presiden.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bapak Presiden Prabowo dan ditutup oleh Bapak Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Bapak Presiden dalam arahannya menginginkan 4 hal, yaitu pertumbuhan ekonomi kita genjot, penanganan stunting kemudian yang paling mendasar adalah penanganan korupsi dan bagaimana mewujudkan pelayanan pemerintahan yang terbaik.
“Ini 4 poin yang paling mendasar yang harus kita lakukan didalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbaik di Indonesia dan yang paling terpenting lagi adalah bagaimana membangun sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan apa yang menjadi asta cita dari bapak Presiden Republik Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045,”.
Turut hadir Forkopimda se-Indonesia, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) se-Indonesia, dan Ketua KPU dan Bawaslu se-Indonesia. (*)
Pemkot Makassar
136 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Makassar Resmi Berbadan Hukum

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar mencatat kemajuan dalam mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari 136, Sebanyak 15 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) secara simbolis menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum di Ruang Rapat Sipakatau, Balaikota Makassar.
Acara penyerahan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal.

“Penyerahan SK ini menunjukkan dukungan penuh Pemkot Makassar terhadap program prioritas nasional Bapak Presiden,” ujar Andi Basmal usai menghadiri kegiatan tersebut.
Basmal mengungkapkan pencapaian yang menggembirakan dalam penerbitan SK pengesahan badan hukum koperasi di Makassar.

Dari total 153 kelurahan di Kota Makassar, sebanyak 136 kelurahan atau 88,89 persen telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum RI.
“Tersisa 17 kelurahan lagi yang terus kami pantau hingga mencapai target 100 persen,” kata Kakanwil Kemenkum Sulsel.
Walikota Makassar Munafri Arifuddin yang akrab disapa “Appi” menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan pendirian KKMP di Makassar.
Munafri menegaskan bahwa koperasi ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya pengurusnya.
“Koperasi adalah badan usaha yang berprinsip gotong royong dan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar,” jelasnya.
Menurut Appi, kehadiran koperasi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, menyediakan akses keuangan yang lebih mudah, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi.
Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Walikota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, serta para camat dan lurah se-Kota Makassar, Pengurus Koperasi Merah Putih Makassar, Pengwil INI Sulsel. 15 KKMP yang mendapat SK pengesahan mewakili setiap kecamatan di Makassar.
Kelima belas koperasi yang menerima SK secara simbolis, adalah:
1. KKMP Tanjung Merdeka (Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate)
2. KKMP Bontorannu (Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso)
3. KKMP Mandala (Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang)
4. KKMP Banta Bantaeng (Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini)
5. KKMP Baru (Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang)
6. KKMP Barana (Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar)
7. KKMP Tamalabba (Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah)
8. KKMP Mampu (Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo)
9. KKMP Buloa (Kelurahan Bulog, Kecamatan Tallo)
10. KKMP Wajo Baru (Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala)
11. KKMP Katimbang (Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya)
12. KKMP Tamalanrea (Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea)
13. KKMP Borong (Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala)
14. KKMP Masale (Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang)
15. KKMP Barang Lompo (Kelurahan Barang Lompo, Kecamatan Sangkarrang)
Dengan pengesahan ini, diharapkan KKMP dapat berperan optimal dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. (*)
-
Politics9 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login