Politics
Seto-Rezki Komitmen Kembangkan Wirausaha Emak-emak demi Peningkatan Kesejahteraan
Kitasulsel–Makassar Dukungan terhadap pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar nomor urut 2, Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi (Sehati), semakin menguat. Apalagi dari barisan ras terkuat kapangan emak-emak.
Teranyar, giliran para emak-emak eks Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang menyatakan komitmennya untuk mendukung pasangan Seto-Rezki dalam Pilwalkot Makassar 2024.
Deklarasi dukungan ini terjalin saat Rezki Mulfiati Lutfi bersilaturahmi dengan puluhan ibu-ibu koordinator lintas kelurahan di Kedai 1001, Jalan Rusa, Kelurahan Maricaya, Makassar, pada Selasa (29/10/2024).
Ketua Ibu-ibu Eks PDK Kota Makassar, Rita menyampaikan bahwa dukungan ini bukan tanpa alasan. Saat ini, kelompok tersebut telah memiliki 835 data pemilih perempuan yang tersebar di seluruh kelurahan Kota Makassar.
Rita menyebutkan, program “Nyaman Pendidikan Paripurna” yang digagas oleh Seto-Rezki menjadi salah satu faktor utama yang memikat hati para emak-emak ini.
Sebab, program ini menjanjikan seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi seluruh siswa SD dan SMP, yang diharapkan dapat meringankan beban para orang tua.
Selain itu, program “Nyaman Berwirausaha” berbasis RW yang diusung Seto-Rezki juga mendapat apresiasi tinggi.
Program ini dirancang untuk memberdayakan UMKM lokal, khususnya bagi para ibu yang ingin mengembangkan usaha.
Tak hanya menyediakan pelatihan wirausaha, Seto-Rezki berjanji akan memberikan dukungan permodalan, pembinaan, hingga pemasaran produk bagi para pelaku UMKM jika terpilih nanti.
“Kami sangat berharap program ini bisa direalisasikan, terutama untuk membantu para ibu-ibu di Makassar yang ingin berwirausaha dan mandiri secara ekonomi,” ungkap Rita.
Sementara itu, Rezki Mulfiati Lutfi menyambut baik atas dukungan dari para ibu-ibu eks PDK. Hal ini menandakan bahwa pasangan Seto-Rezki semakin mendapat tempat di hati masyarakat.
“Apalagi kita ketahui kehadiran sosok perempuan di Makassar yang memiliki peran besar dalam menentukan arah pembangunan kota ke depan,” ujarnya.
Rezki juga mengapresiasi solidaritas emak-emak eks PDK yang telah memilih untuk bersatu dan memperkuat barisan dalam mendukung Sehati di Pilwalkot Makassar 2024.
Dengan dukungan kuat dari komunitas perempuan, Rezki berharap dapat mewujudkan program yang memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga Makassar, terutama bagi ibu-ibu yang menjadi penggerak.
“Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bergerak demi masa depan Makassar yang lebih baik,” pungkas Rezki. (*)
Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.
Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.
Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.
Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.
Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.
Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics12 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login