Nasional
Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Dinilai Berjalan Baik
Kitasulsel–JAKARTA Peralihan pemerintahan atau transisi kepemimpinan negara dari Presiden ke-7 Joko Widodo ke Prabowo Subianto dinilai berjalan baik. Hal itu terlihat dari semangat pemerintahan saat ini dalam memperjuangkan program-program kerja era pemerintahan sebelumnya.
Demikian disampaikan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbuddhi), Candra Aditya, dalam keterangannya, Senin (28/10/2024). Menurutnya, transisi yang baik ini akan membawa kebaikan bagi pembangunan di Indonesia.
“Kami menilai transisi sudah tepat dan saling mempunyai komitmen, sehingga bagus untuk bangsa Indonesia ke depan. Kebijakan dan program yang baik tetapi belum selesai, bisa dilanjutkan dan dituntaskan,” ujarnya.
Menurut Candra, estafet program kerakyatan dari pemimpin sebelumnya ke pemimpin yang baru memiliki semangat yang sama dalam membangun bangsa. Dengan sikap persatuan yang sama, dirinya yakin program kerakyatan tersebut dapat berjalan tanpa hambatan.
Salah satu bentuk keberlangsungan program pemerintah, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia kalangan anak muda demi mencapai Indonesia Emas 2045. Menurut dia, upaya yang sangat terlihat dalam rangka meningkatkan SDM kalangan anak muda yakni mendapuk Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden.
Kehadiran Gibran, menurut Candra, merupakan representasi anak muda yang memiliki ide, kreativitas, dan semangat yang kuat dalam membangun bangsa. Dengan adanya sosok Gibran, Candra yakin seluruh aspirasi anak muda bisa tertampung dan diimplementasikan dalam program pemerintah demi mencapai Indonesia Emas 2045.
“Anak muda bangsa Indonesia mempunyai harapan besar, karena tonggak perubahan di tangan pemuda. Anak muda juga sebagai penerus generasi bangsa, mengingat tujuan besar Negara ini adalah mencapai generasi Emas 2045,” ucapnya. (*)
Nasional
Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia
Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.
Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.
Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.
“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.
Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.
“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.
Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.
“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.
Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.
“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.
Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.
“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login