Connect with us

Politics

Pengamat Sebut Program Iuran Sampah Gratis Paslon MULIA, Inovasi Baru

Published

on

Kitasulsel–Makassar Pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham telah membuat inovasi baru lewat program menggratiskan iuran sampah.

Gratis iuran sampah, merupakan satu dari beberapa program kerja oleh pasangan MULIA, karena iuran sampah untuk masyarakat seharusnya tidak ada, karena akan menambah beban rumah tangga.

Belangan ini memang program ini menjadi polemiki bagi lawan politik, karena bagi rivalnya bahwa wacana iuran sampah gratis tak bisa direalisasikan. Namun, pesimisme itu, kini terbatahkan.

Pengamat Politik Muhammad Asratillah mengatakan bahwa program gratisan iuran sampah yang ditawarkan oleh pasangan MULIA merupakan ide atau gagasan yang sangat inovatif.

Ia menilai program paslon 01 pilwali Makassar itu sangat bagus, karena akan membantu meringankan beban bagi masyarakat. Ini kata dia, bukan hal mustahil karena untuk kepentingan masyarakat.

“Saya lihat program iuran sampah gratis paslon MULIA, merupakan salah satu bentuk inovasi. Karena akan memudahkan dan semakin mempermurah layanan ke masyarakat,” ujarnya, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut Direktur Profetik Institute menuturkan, janji-janji program ini sulit bagi lawan politik, namun sangat mudah direalisasikan bagi yang paslon MULIA. Apalagi diperkuat oleh regulasi dan diback-up oleh partai pengusung di DPRD Makassar.

BACA JUGA  IAS Minta Tim Tetap Tenang Selama Debat Pilwalkot Makassar

“Jadi, bukan sulit diwujudkan, tapi gampang direalisasikan karena hanya butuh regulasi sebagi penguatan,” tambah dia.

Maka diperlukan kepemimpinan yang paham terkait presudural di pemerintah daerah kedepan sebagai penyelenggara pengelolaan sampah, sehingga nantinya TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) tidak menjadi beban bagi daerah.

“Namun tentu iuran sampah gratis mesti ditopang oleh manajemen sampah yang lebih baik ke depan,” jelasnya.

Dikakui bahwa salah satu program unggulan sekaligus jualan politik dari pasangan MULIA adalah iuran sampah gratis menuai pro-kotra.

Kendati demikian, program unggulan tersebut cukup menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, termasuk menjadi sasaran kritik dari pasangan kandidat lain.

Ia menilai, polemik dan saling kritik antar apslon sekaitan visi, misi dan jualan program politik merupakan hal yang wajar bahkan positif bagi demokrasi pilkada.

“Ini menunjukkan adanya perhatian dari para kandidat kita untuk memikirkan yang terbaik bagi Kota Makassar ke depan,” tuturnya.

BACA JUGA  KPU Makassar Gelar Debat Perdana Pilwalkot Siang Hari, Ini Alasannya

Dia menambahkan, tawaran program iuran gratis dari pasangan MULIA sering disalahpahami. Padahal jika paslon lain yang berseberangan, memahami secara rasional maka menerima program karena berkaitan hajat hidup orang banyak.

Apalagi pada beberapa kesempatan Munafri Arifuddin mengatakan bahwa iuran sampah gratis ditujukan untuk rumah tangga yang masuk kategori kelas ekonomi menengah-bawah.

“Bagi paslon yang tidak terima selalu salahpahami dan anggap tidak masuk akal. Padahal program ini bermanfaat, karena sudah tentu ini akan mengurangi beban ekonomi keluarga menengah ke bawah,” jelasnya.

Sebelumnya, Koordinator Jubir MULIA, Andi Januar Jaury Dharwis menyampaikan regulasi hukum pendekatan Yuridis sosiologis iuran sampah gratis oleh Paslon Appi-Aliyah.

“Kami perlu sampaikan di antaranya menghadirkan salah satu program unggulan yakni gratis iuran sampah dari jenis retribusi jasa umum, yang penerapannya semakin terbuka oleh regulasi,” ujarnya belum lama ini.

Merujuk pada Undang undang No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dimana disimpulkan bahwa yang berwenang menyelenggarakan pengelolaan sampah secara langsung adalah pemerintah kabupaten/kota.

Selanjutnya pada UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang disusul turunan dari UU ini di antaranya permendagri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.

BACA JUGA  JK Titip Pesan untuk Appi-Aliyah di Pilwalkot Makassar

Pada salah satu norma UU28/2009 tersebut di atas sebelum dicabut menegaskan salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

“Namun setelah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah hanya disebutkan pelayanan kebersihan sebagai salah satu objek retribusi jasa umum,” jelas politisi Demokrat itu.

Adapun penjelasan tentang kelayakan iuran sampah gratis yang merupakan program unggulan Mulai sebagaimana yang termuat pada UU 1/2022 Jenis Pelayanan Retribusi; Pasal 88.

Merujuk pada hal di atas, ia menyampaikan program iuran sampah gratis dari paslon Mulia ini merupakan Kearifan lokal, yang sesungguhnya bermaksud mengurangi beban masyarakat. Terutama karena dinilai tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

“Sangat memungkinkan paslon MULIA akan memberikan insentif bagi pihak pihak yang turut berperan dalam mengurangi jumlah sampah di Makassar,” tegas mantan anggota DPRD Sulsel dari Partai Demokrat ini. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Politics

Sukarno Lallo Ambil Alih Komando PSI Makassar, PSI Sulsel Makin Percaya Diri Tatap 2029

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Selatan merampungkan penyusunan struktur pengurus di 24 kabupaten/kota.

Di bawah kepemimpinan Muammar Ferirae Gandi, PSI Sulsel melakukan perombakan menyeluruh untuk memperkuat mesin partai menghadapi agenda politik mendatang.

Salah satu keputusan strategis yang menarik perhatian publik adalah penunjukan Sukarno Lallo sebagai Ketua PSI Kota Makassar. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa PSI ingin memperkokoh eksistensinya di jantung politik Sulawesi Selatan.

Sukarno Lallo bukan sosok baru di dunia politik dan pemerintahan. Ia dikenal sebagai adik dari anggota DPR RI, Rudianto Lallo, dan pernah menjabat sebagai direksi di Perumda Pasar Makassar Raya. Dalam dunia politik, Sukarno juga pernah maju sebagai calon anggota DPRD Makassar dari Dapil Tamalanrea–Biringkanaya melalui Partai Amanat Nasional (PAN).

BACA JUGA  JK Titip Pesan untuk Appi-Aliyah di Pilwalkot Makassar

Selain dipercaya menahkodai PSI Kota Makassar, Sukarno juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PSI Sulsel, memperkuat sinergi antara kepengurusan provinsi dan kota.

Penunjukan ini mendapat restu langsung dari Ketua DPW PSI Sulsel Muammar Ferirae Gandi bersama jajaran pengurus wilayah. Keputusan ini menegaskan keseriusan PSI dalam membangun struktur kepemimpinan yang solid di tingkat daerah, terutama di Kota Makassar yang menjadi barometer politik Sulawesi Selatan.

Ketua Harian PSI Sulsel, Rahmansyah, menyebut penunjukan Sukarno Lallo sebagai langkah strategis untuk memperkuat basis dan pengaruh partai di ibu kota provinsi tersebut.

“Sukarno Lallo memiliki kapasitas, pengalaman, dan jaringan yang kami butuhkan,” ujar Rahmansyah.

Dengan formasi baru ini, PSI Sulsel semakin percaya diri menatap masa depan politik dan meneguhkan komitmennya menjadi kekuatan alternatif yang layak diperhitungkan di Sulawesi Selatan.

BACA JUGA  Warga Apresiasi Indira Yusuf Ismail Jalan Kaki-Kehujanan Demi Serap Aspirasi Keliling Pulau Lakkang
Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel