Provinsi Sulawesi Barat
Persiapkan FGD Penilaian Interviu Evaluasi SPBE, Tim Koordinasi Pemprov Sulbar Lakukan Briefing

Kitasulsel–MAMUJU Guna memaksimalkan capaian nilai indeks SPBE Pemprov Sulbar tahun 2024, Tim koordinasi SPBE Sulbar melaksanakan briefing persiapan Forum Group Discussion (FGD) penilaian interviu evaluasi.
Briefing ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris selaku Ketua Tim Koordinasi di ruang rapat Rujab Sekda pada Jumat 18 Oktober 2024.

Kegiatan ini sebagai bentuk persiapan wawancara evaluasi yang harus dilalui Pemprov Sulbar bersama evaluator eksternal Kemenpan-RB yang telah menunjuk 2 orang dosen Universitas Gunadarma.
Adapun, pelaksanaan FGD dijadwalkan pada tanggal 28 Oktober 2024 jam 09.00 sampai 11.00 WITA mendatang secara daring.

Sekprov Muhammad Idris mengharapkan partisipasi aktif seluruh anggota tim koordinasi SPBE dan para kepala OPD untuk hadir pada pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Kita minta agar seluruh kepala OPD hadir mengikuti FGD sebagai bentuk keseriusan dan kepedulian Pemprov Sulbar dalam penerapan digitalisasi pemerintahan melalui SPBE yang ditargetkan capaian indeksnya meningkat signifikan pada tahun 2024 ini,” kata Idris.
Ia juga memerintahkan Dinas Kominfo untuk menyiapkan acaranya dan berkoordinasi dengan Biro Umum untuk fasilitasi kegiatan dimaksud.
“Jadi perlunya sanggahan minimal atas 6 (enam) poin indikator yang perlu menjadi perhatian serius karena sesuai hasil penilaian asesor eksternal, keenam indikator tersebut mengalami penurunan nilai yang signifikan. Kepada OPD yang menjadi leading sektor indikator itu diharapkan menyiapkan bukti dukung pada saat penilaian interviu nantinya,” ungkapnya.
Mantan Kepala LAN Makassar tersebut juga mengungkapkan bahwa SPBE akan menjadi salah satu pengungkit daya saing Sulbar.
“Digitalisasi tata kelola pemerintahan diharapkan terus berkembang meningkat dan membudaya dalam birokrasi. Indeks yang dicapai tentu mesti sesuai dalam prakteknya di pemprov Sulbar untuk transformasi yang cepat agar menghasilkan layanan efisien berkualitas,” ujarnya.
Kabid Aplikasi Informatika Dinas Kominfo, Muhammad Ridwan Djafar yang mewakili kepala dinas saat rapat menyampaikan nilai hasil evaluasi dokumen SPBE oleh evaluator masih bersifat sementara.
“Olehnya itu moment saat wawancara menjadi media bagi pemprov untuk mempertanyakan, menyanggah sekaligus meminta arahan perbaikan agar nilai-nilai indikator yang rendah dapat dikembalikan naik seperti nilai evaluasi mandiri,” ucapnya
Pemprov Sulbar cukup yakin dapat meraih level tertinggi 5 pada domain kebijakan dan layanan. Sedangkan pada domain tata kelola dan manajemen sebagian ditarget mendapat level 5 dan beberapa indikator mendapat level 4 dan 3.
Dengan proyeksi tersebut, SPBE Sulbar akan diperjuangkan mendapatkan indeks diatas 4.00 tahun 2024 ini, sebuah lompatan kemajuan yang sangat menggembirakan jika target itu dapat diwujudkan. (*)
Provinsi Sulawesi Barat
Program Pemprov Sulbar 2026: 60 Desa Jadi Target Penanganan Kemiskinan dan Stunting

Kitasulsel–MAMUJU Pemprov Sulbar terus memperkuat langkah strategis dalam upaya penanganan kemiskinan dan stunting. Melalui rapat koordinasi yang digelar pada Kamis, 31 Juli 202
PemprovSulbar menegaskan komitmennya untuk mengintervensi 60 desa pada tahun anggaran 2026. Fokus utama akan diarahkan pada pengentasan kemiskinan serta pengendalian angka stunting secara berkelanjutan.

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menekankan bahwa program ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Hari ini kita pertegas untuk program pengentasan kemiskinan dan pengendalian stunting. Kita sudah bicara dengan para bupati dan 26 SKPD. Tahun depan, kita akan intervensi 60 desa,” kata Suhardi Duka.

Menurutnya, desa-desa yang menjadi sasaran akan mendapatkan perhatian khusus dalam bidang kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan.
Pemprov Sulbar juga telah menginstruksikan seluruh OPD untuk memprioritaskan alokasi anggaran terhadap program ini, dibandingkan kegiatan lainnya.
“Insya Allah program ini akan kita fokuskan. Saya tekankan ke OPD, ini dulu alokasi anggaran yang utama, baru alokasi yang lain. Setelah 60 desa tahun depan, dilanjutkan lagi dengan 60 desa berikutnya, hingga seluruh 600 desa lebih di Sulbar bisa ditangani pada akhir masa jabatan,” jelas Suhardi Duka.
Dengan langkah sistematis ini, Pemprov Sulbar berharap angka kemiskinan dan stunting di wilayahnya dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memperkuat kualitas hidup masyarakat desa. (*)
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login