Berhasil Menjalankan Bantuan Pangan, Pemprov Sulawesi Barat Dapat Penghargaan

Published

8 bulan ago

18 Oktober 2024

Kitasulsel–JAKARTA Pemprov Sulawesi Barat terus menyalurkan bantuan pangan sebagai salah satu program prioritas dalam melayani masyarakat.

Atas upaya tersebut, mendapatkan penghargaan dari Badan Pangan Nasional dari 7 provinsi di Jakarta, Jumat, 17 Oktober malam.

Tujuh provinsi tersebut diantaranya Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Kepala Dinas Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan penghargaan ini merupakan apresiasi dari Badan Pangan Nasional.

“Ada program Badan Pangan Nasional tentang penyaluran bantuan pangan pemerintah untuk pengentasan stunting tahun 2024. Jadi penghargaan itu daerah penyalur bantuan pangan,” kata Waris

Badan Pangan Nasional ini bekerjasama dengan ID FOOD pada program bantuan pangan pemerintah.

“Tahun ini Sulbar mendapatkan 20.633 KRS (Keluarga Resiko Stunting). Jadi satu KRS nantinya dapat 10 butir telur dan 1 kg daging ayam,” ungkapnya.

Hal inilah, yang selalu menjadi arahan Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait terus melaksanakan program bantuan pangan.

“Semoga program ini terus jalan dan Sulbar bisa keluar dari resiko stunting. Tahun depan semoga dilanjutkan,” harapnya.

Selain itu, dengan adanya bantuan pemerintah pusat betul-betul dimanfaatkan sesuai nama-nama yang diberikan oleh BKKBN Sulbar.

“Kita harap kedepan tidak ada lagi penambahan anak yang mengalami stunting,” tandasnya.(*)

Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi

Published

1 hari ago

14 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.

“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.

Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:

Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:

1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar

2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar

3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar

4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar

“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.

Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.

“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.

Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.

Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)