Pemkot Makassar
Pj Sekda Makassar Hadiri International Conference on Administrative Science (ICAS) Unhas 2024

Kitasulsel–Makassar Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, menghadiri pembukaan The 2nd International Conference on Administrative Science (ICAS) 2024 yang berlangsung di Unhas Hotel and Convention, Rabu (16/10/2024).
Kegiatan yang dihelat oleh Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin (Unhas) ini mengusung tema “Bridging Waves of Change: Maritime Governance and Sustainable Development.”

Firman hadir bersama Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Muhammad Roem, dan Kepala Dinas Perumahan, Mahyuddin. Kehadirannya menunjukkan dukungan Pemkot Makassar terhadap upaya memajukan pengelolaan maritim serta mendorong kolaborasi antara kalangan akademisi dan praktisi.
“Kami menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini karena sejalan dengan visi Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas tata kelola maritim yang berkelanjutan,” ujarnya.

Firman menjelaskan Kota Makassar memiliki posisi yang strategis sebagai kota pesisir dengan potensi besar dalam sektor kelautan dan perikanan yang menjadikan Makassar pusat perdagangan kawasan Indonesia Timur.
“Posisi Makassar sebagai pusat perdagangan dan transportasi maritim memiliki potensi besar untuk dapat memaksimalkan perekonomian kota dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.
Untuk itu, Firman mengatakan Pemkot Makassar terus mendorong penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau sebagai bagian dari upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
“Penerapan ekonomi biru akan diintegrasikan dengan program-program yang mendukung ekonomi hijau, seperti pengurangan emisi karbon dan pengelolaan limbah yang lebih baik,” jelasnya.
Oleh karena itu, Firman mengatakan Pemkot berkomitmen untuk menjaga tata kelola maritim secara bijak, memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merusak lingkungan, tetapi justru berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem laut.
“Misalnya melalui Dinas Perikanan dan Pertanian mendorong praktik perikanan berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan hasil tangkapan, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan laut,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Muhammad Roem, menekankan pentingnya pengembangan wisata bahari sebagai bagian dari ekonomi biru dan ekonomi hijau untuk mendorong pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan.
“Potensi wisata bahari di Makassar sangat besar, mulai dari keindahan pantai hingga kekayaan bawah laut yang dapat menjadi daya tarik wisatawan domestik dan mancanegara,”jelasnya.
Roem berharap dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan bentuk komitmen memanfaatkan potensi wisata bahari secara optimal sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Pada acara ini, Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc, dihadirkan sebagai narasumber. Ia juga seorang profesor dalam bidang ekologi pesisir dan laut yang membahas pengelolaan sumber daya maritim berdasarkan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal.
Narasumber lainnya adalah Stefan Partelow, PhD, seorang peneliti di Leibniz Centre for Tropical Marine Research (ZMT) di Bremen, Jerman. Ia membahas tentang tata kelola laut dan pembangunan berkelanjutan. (*)
Pemkot Makassar
136 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Makassar Resmi Berbadan Hukum

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar mencatat kemajuan dalam mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari 136, Sebanyak 15 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) secara simbolis menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum di Ruang Rapat Sipakatau, Balaikota Makassar.
Acara penyerahan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal.

“Penyerahan SK ini menunjukkan dukungan penuh Pemkot Makassar terhadap program prioritas nasional Bapak Presiden,” ujar Andi Basmal usai menghadiri kegiatan tersebut.
Basmal mengungkapkan pencapaian yang menggembirakan dalam penerbitan SK pengesahan badan hukum koperasi di Makassar.

Dari total 153 kelurahan di Kota Makassar, sebanyak 136 kelurahan atau 88,89 persen telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum RI.
“Tersisa 17 kelurahan lagi yang terus kami pantau hingga mencapai target 100 persen,” kata Kakanwil Kemenkum Sulsel.
Walikota Makassar Munafri Arifuddin yang akrab disapa “Appi” menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan pendirian KKMP di Makassar.
Munafri menegaskan bahwa koperasi ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya pengurusnya.
“Koperasi adalah badan usaha yang berprinsip gotong royong dan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar,” jelasnya.
Menurut Appi, kehadiran koperasi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, menyediakan akses keuangan yang lebih mudah, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi.
Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Walikota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, serta para camat dan lurah se-Kota Makassar, Pengurus Koperasi Merah Putih Makassar, Pengwil INI Sulsel. 15 KKMP yang mendapat SK pengesahan mewakili setiap kecamatan di Makassar.
Kelima belas koperasi yang menerima SK secara simbolis, adalah:
1. KKMP Tanjung Merdeka (Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate)
2. KKMP Bontorannu (Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso)
3. KKMP Mandala (Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang)
4. KKMP Banta Bantaeng (Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini)
5. KKMP Baru (Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang)
6. KKMP Barana (Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar)
7. KKMP Tamalabba (Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah)
8. KKMP Mampu (Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo)
9. KKMP Buloa (Kelurahan Bulog, Kecamatan Tallo)
10. KKMP Wajo Baru (Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala)
11. KKMP Katimbang (Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya)
12. KKMP Tamalanrea (Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea)
13. KKMP Borong (Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala)
14. KKMP Masale (Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang)
15. KKMP Barang Lompo (Kelurahan Barang Lompo, Kecamatan Sangkarrang)
Dengan pengesahan ini, diharapkan KKMP dapat berperan optimal dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. (*)
-
Politics9 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login